Senin, Juni 28, 2010

Ulang Tahun Ke-43


PEMBANTU Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Dr Farida Patittingi MH genap berusia 43 tahun, Sabtu (26/6/2010) lalu.

Mulai keluarga, para mahasiswa, dosen, sahabat, maupun sekadar kenalannya, baik di dalam negeri maupun yang bermukim di luar negeri, banyak memberinya ucapan selamat ulang tahun (ultah).

Ucapan selamat ultah itu ada yang disampaikan langsung dengan menelepon Farida. Ada pula melalui layanan singkat elektronik (SMS). Namun paling banyak menyampaikannya melalui jejaring sosial, facebook.

Di facebook, tidak kurang seratus orang menuliskan ucapan selamat ultah sekaligus mendoakannya. Semoga Prof makin sukses dan diberkahi-Nya. Amin. (jumadi mappanganro)

Catatan: Tulisan di atas terbit di Tribun Timur edisi Senin, 28 Juni 2010. Sumber foto: dokumentasi Farida Patittingi di facebook.

Dapat Buku Gratis


DOSEN Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar Fadli Andi Natsif (43) mengaku beruntung punya banyak kenalan yang berkiprah di lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Saat berada di Jakarta, baru-baru ini, ia diberi kesempatan mendapatkan buku secara gratis yang dikoleksi di beberapa kantor LSM di sana. Di antaranya di Sekretariat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

"Alhamdulillah lewat Direktur LBH Makassar Abdul Muttalib yang mengontak Bung Patra M Zein, akhirnya saya diberi beberapa buku yang berkaitan dengan rencana disertasiku. Inilah salah satu untungnya punya banyak jaringan," tutur suami Rakhmi Bahari ini saat ditemui di Hotel Singgasana, Makassar, akhir pekan lalu.

Menurutnya, untuk merampungkan disertasinya pada Program Pascasarjana Unhas, ia membutuhkan banyak buku. "Terutama buku-buku hukum yang berkaitan dengan HAM," kata mantan kru penerbitan kampus, identitas, ini. (jumadi mappanganro)

Catatan: Berita di atas terbit di halaman 20 Tribun Timur edisi Senin, 28 Juni 2010. Sumber foto: Dikopi dari dokumentasi Fadli A Natsif di facebook

PBHI Sulsel Dampingi Korban Pemerasan Polisi

- Desak Kapolda Copot Oknum Perwira Pemeras

MAKASSAR, TRIBUN - Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Sulawesi Selatan (Sulsel) Wahidin Kamase mendesak agar Kapolda Sulsel Irjen Polisi Adang Rochjana bersikap tegas terkait mafia hukum yang dilakukan sejumlah perwira di jajarannya.

"Kami meminta agar para perwira yang diduga terlibat pemerasan atau menerima suap dari beberapa tersangka narkoba maupun keluarganya diproses hukum hingga ke pengadilan. Jika terbukti, harus diberi sanksi tegas," pinta Wahidin saat mendampingi dua terdakwa kasus narkoba ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I Makassar, Sabtu (26/6/2010).

Kedua terdakwa itu adalah Ruslan Basirung dan Bob Nasir Nasrun. Kepada Tribun yang menemuinya di Rutan Klas I Makassar, Sabtu (26/6/2010) lalu, kedua terdakwa ini mengaku telah diperas beberapa polisi saat kasus mereka masih ditangani kepolisian.

Para perwira yang diduga terlibat memeras dan menerima suap itu, tiga di antaranya adalah penyidik di Polda Sulsel. Ketiga polisi di maksud adalah Kasat Narkoba II AKBP Audy, Kanit Narkoba II AKP Poddin, dan penyidik narkoba II Bripka Mahyuddin.

Mereka telah memeras terdakwa Ruslan. Total uang dan barang yang telah diserahkan Ruslan kepada oknum polisi di atas senilai Rp 13 juta. Perbuatan oknum polisi ini dilakukan selama Februari-Maret 2010.

Sedangkan perwira polisi di Polwiltabes Makassar yang dituduh telah memeras dan menipu itu adalah Kanit Khusus Polwiltabes Makassar AKP Rafiuddin Daeng Gau, Kanit Binluh AKP Muhammad Untung, dan Aiptu Dance Patoding.

Ketiga oknum di polwiltabes ini diduga telah menerima suap dari keluarga Nasrun senilai Rp 25 juta. Pemberian uang tersebut dengan iming-iming Nasrun, yang menjadi terdakwa kasus narkoba, menerapkan pasal yang bisa meringankan hukumannya.

"Apa yang telah dibeberkan di media massa terkait pemerasan yang menimpa saya yang dilakukan oknum polisi itu benar. Saya berani bersumpah," ungkap Ruslan yang juga diaminkan Nasir Nasrun yang ditemui Tribun di rutan.

Keduanya juga menyesalkan pernyataan dari Kapolwiltabes Makassar Kombes Polisi Chairul yang terkesan buru-buru membantah pernyataan bahwa anak buahnya telah memeras tersangka narkoba seperti diberitakan koran ini, akhir pekan lalu. (jumadi mappanganro)

Kapolwiltabes: Tidak Ada Pemerasan
Sebelumnya, Kapolwiltabes Makassar Kombes Polisi Chairul Anwar mengatakan, polisi yang dilaporkan telah memeras tersebut sudah diperiksa oleh Unit Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin (UP3D) Polwiltabes Makassar.akan dibeberkannya pula Komisi III DPR RI.

"Selain itu, kita juga akan laporkan kasus ini ke Satgas Anti Mafia Hukum yang dibentuk Presiden SBY, Kompolnas, dan Komnas HAM di Jakarta. Kita juga akan mengirimkan surat ke kapolri untuk melaporkan kasus ini," ujar Wahidin.

Sementara itu, informasi yang diperoleh Tribun, kemarin, sejumlah mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Makassar akan demo di Polwiltabes Makassar, Senin (28/6/2010) hari ini. Mereka juga akan membeberkan kasus pemerasan dan penyuapan yang dilakukan sejumlah perwira di polwiltabes. (jum)

Yang Diperas

- Ruslan asal Bulukumba. Kerugian korban: Rp 13 juta lebih.
- Bob Nasir Nasrum asal Makassar. Kerugian korban Rp 25 juta lebih.

Mereka Memeras:

Di Polda Sulsel: Kasat Narkoba II AKBP Audy, Kanit Narkoba II AKP Poddin, dan penyidik narkoba II Bripka Mahyuddin.

Di Polwiltabes Makassar: Kanit Khusus Polwiltabes Makassar AKP Rafiuddin Daeng Gau, Kanit Binluh AKP Muhammad Untung, dan Aiptu Dance Patoding.

Salut dengan Pembangunan Bandara Sangia Nibandera

KAMPUNG halamanku, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, kini punya bandar udara (bandara) baru. Namanya Bandara Sangia Nibandera. Bandara ini terletak di Kecamatan Tanggetada, sekira 40 kilometer arah selatan dari dari ibu kota Kabupaten Kolaka.

Data dari Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Kolaka menyebutkan, panjang landasan pacu bandara tersebut sekira 1.400 meter. Lebarnya 30 meter. Bandara itu berada di atas lahan seluas 66 hektare.

Wakil Menteri Perhubungan RI Bambang Susantono meresmikan pengoperasian bandara tersebut pada Jumat, 25 Juni 2010 lalu. Peresmian bandara ini ditandai dengan pendaratan perdana pesawat baling-baling ATR 72-500 Wings Air di bandara tersebut pada hari itu juga. Wings Air adalah anak usaha Lion Air.

ATR merupakan pesawat berbadan kecil berkapasitas 70 orang dan bisa mendarat di bandara udara (bandara) dengan panjang runway 1.100 meter yang umumnya terdapat di wilayah terpencil.

Wikipedia menyebutkan, ATR 72 merupakan sebuah pesawat yang terdiri dari mesin turboprop yang dibuat oleh perusahaan Perancis oleh ATR. ATR 72 biasanya dipanggil Super ATRs. ATR72 berasal dari ATR 42. Kecepatan maksimum pesawat ini adalah 509 km/jam dengan jarak jelajah 1.685 km.

Selanjutnya pesawat tersebut akan terbang dengan rute Makassar-Kolaka setiap harinya. Makassar-Kolaka setiap pukul 08.55 wita. Sedangkan rute Kolaka-Makassar pukul 10.30 wita.

Selain Bambang, turut hadir pada peresmian bandara tersebut antara lain Bupati Kolaka Buhari Matta, Wakil Ketua DPD RI Laode Ida, Dirut Wings Air Achmad Hasan, dan Distrik Manager Lion Air Ridwan, serta pejabat muspida setempat. (Tribun Timur edisi 26 Juni 2010)

Kehadiran bandara tersebut merupakan tindak lanjut penandatangan nota kesepahaman (MoU) yang dilakukan Buhari bersama manajemen PT Wings Abadi Airlines di kantor pusat Wings Air di Jakarta beberapa waktu lalu.

Saat penandatanganan MoU tersebut, PT Wings Abadi Ailines mensyaratkan penambahan landasan pacu hingga 1.350 meter dari yang ada saat itu sepanjang 1100 meter. Hal ini katanya untuk memudahkan agar pesawat jenis ATR dapat landing (mendarat) dengan baik.

Bedah Bandara
Bandara ini dibangun melalui program Bedah Bandara, Bedah Kecamatan di Kecamatan Tanggetada pada program Gerakan Pembangunan Masyarakat Sejahtera tanpa mengandalkan APBN dan APBD.

Seperti halnya bandara lain, kelak bandara ini akan memiliki call sein sendiri yang teregister dalam daftar nama-nama bandara di dunia. erkait kenyamanan calon penumpang dan keluarganya, di sekitar areal bandara terpasang alat komunikasi dari pihak Telkomsel yang telah memasang perangkat komunikasinya untuk layanan seluler. Sementara Wings Air juga telah memasang dan melakukan uji coba perangkat jaringan.

"Jadi nantinya semua jadwal dan lalu lintas penerbangan sudah online termasuk data manifestnya. Jadi semuanya sudah siap beroperasi, tinggal menunggu seremoni peresmian dan masyarakat sudah bisa mem-booking tiket,'' jelas Arman, Humas Pemkab Kolaka, dikutip dari kendarinews.com.

Mengetahui peresmian pengoperasian bandara tersebut, ada rasa bahagia yang mendalam di hati ini. Pasalnya, moda transportasi udara komersi tersebut sudah lama dinantikan masyarakat di kampung kami.

Awalnya saya sempat pesimis jika bandara tersebut bakal terwujud. Pasalnya, informasi tentang rencana pembangunan bandara itu sudah lama kudengar. Seingatku, informasi itu sudah terdengar saat saya masih kuliah S1, kira-kira sejak 2004 lalu.

Sebenarnya, mengenai bandara, bukan hal baru bagi masyarakat Kolaka, apalagi bagi warga di Kecamatan Pomalaa. Jauh sebelum Bandara Sangia Nibandera diresmikan pengoperasiannya itu, Pomalaa telah memiliki bandara.

Jarak lintasan bandara ini dengan rumahku, kira-kira hanya dua kilometer. Bandara yang kumaksud ini terletak dalam wilayah kekuasaan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk Unit Pertambangan Nikel. Saat masih duduk di bangku madrasah ibtidaiyah (setingkat sekolah dasar) hingga SMP, saya dan banyak teman sekampung kerap bermain di bandara tersebut.

Namun bandara yang ada di kampung kami itu sifatnya tak terbuka untuk umum. Melainkan hanya dikhususkan untuk mengangkut tamu-tamu penting atau para pejabat dan karyawan PT Antam Tbk dan keluarganya saja. Tak jauh beda dengan bandara milik PT Inco Tbk yang ada di Luwu.

Pesawat yang mendarat di bandara di kampung kami ini terbilang pesawat berbadan kecil. Rutenya pun dari Makassar ke Pomalaa atau sebaliknya. Namun karena saya dari keluarga yang bukan karyawan PT Antam dan tak memiliki "kapital" banyak, saya dan banyak warga senasib, belum pernah merasakan naik atau turun dari pesawat di bandara yang ada di kampung kami.

Dengan beberapa alasan itu, saya dan pasti banyak warga Kolaka lainnya menyambut gembira kehadiran Bandara Sanibar. Apalagi bagi mereka yang mobilitasnya tinggi. Sebab harapan kami, bandara ini bakal bisa digunakan oleh siapa saja alias terbuka untuk umum. Semoga saja nantinya tak mengecewakan. Amin.


Swadaya Masyarakat
Perihal Bandara Sangia Nibander, banyak hal yang menurut saya pantas diberi apresiasi positif terhadap mereka yang telah berperan penting terwujudnya bandara tersebut. Sebab bandara ini rupanya dibangun tanpa dana yang bersumber dari anggaran pendapatan da belanja daerah (APBD) maupun dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Buhari mengatakan, bandara ini dibangun dengan dana yang bersumber dari swadaya masyarakat setempat, khususnya dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kolaka.

Perusahaan-perusahaan dimaksud di antaranya PT Antam Tbk, PT Inco, PT Sumber Setia Budi (SSB), PT DRI, DJL, AMI, TRK, Bola Dunia, dan Perusda. Khusus PT Antam Unit Nikel Pomalaa, seperti disampaikan humasnya, telah menggelontorkan dana senilai Rp 10,1 miliar.

Sebagian besar sumbangan dalam bentuk bahan materi, seperti pasir, aspal, dan alat berat. Semua sumbangan itu dikoordinir Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Kolaka. Ditaksir, pembangunan bandara ini menghabiskan dana sekira Rp 54 miliar.

Pembangunan bandara ini pun terbilang cepat yakni hanya 11 bulan. Atas "prestasinya" itu, bandara ini mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) yang mencatat sebagai bandara paling cepat dibangun dan sebagai bandara pertama di Indonesia yang dibangun dari swadaya masyarakat.

Harapan
Kami berharap dalam waktu secepatnya Bandara Sangia Nibandera tak hanya didarati atau melayani pesawat dengan rute Makassar-Kolaka atau sebaliknya, tapi juga segera bisa didarati oleh pesawat dari atau ke selain Makassar.

Misalnya dikembangkan dengan rute Kolaka-Buton dan sebaliknya, Kolaka-Palu dan sebaliknya, Kolaka-Muna dan sebaliknya, maupun Kolaka-Selayar dan sebaliknya.

Kami juga berharap pengelolaan bandara tersebut terus diupayakan pembenahan dari segi infrastruktur dan semaksimal mungkin dikelola secara profesional dengan orientasi mengutamakan pelayanan publik.

Tentu sangat memprihatinkan jika bandara yang telah menghabiskan dana kurang lebih Rp 54 miliar itu kemudian tutup atau senasib dengan Bandara Pomalaa yang kini tak lagi berfungsi.

Akhirnya kepada semua pihak yang turut membantu terwujudnya Bandara Sangia Nibandera tersebut, sebagai anak Kolaka, saya mengucapkan terima kasih dan semoga mendapat balasan amal jariah dari-Nya. Semoga pula kehadiran bandara ini bisa menjadi berkah bagi masyarakat, khususnya warga Kolaka. Amin. (jumadi mappanganro)

(Sumber bacaan: Tribun Timur edisi 25 dan 26 Juni 2010, Fajar edisi 27 Juni 2010, www.kendarinews.com, dan wikipedia)

Minggu, Juni 27, 2010

Resmi Pimpin Fatayat NU Sulsel


SETELAH sebulan dilanda kemelut, Pimpinan Wilayah Fatayat Nadhlatul Ulama (NU) Sulawesi Selatan (Sulsel) periode 2010-2014 kini akhirnya memiliki nakhoda baru.

Pucuk Pimpinan Fatayat NU memutuskan memilih Muslimat M Nur resmi sebagai Ketua Umum Fatayat NU Sulsel periode 2010-2014. Hal ini dikuatkan dengan terbitnya surat keputusan dari Pucuk Pimpinan Fatayat NU bernomor 382/A/PPFNU/SK/VI/2010. Surat ini ditandatangani Ketua Umum PP Fatayat NU Maria Ulfah Anshor MSi.

"Dengan adanya SK dari PPFNU yang kami terima pada 16 Juni lalu, alhamdulillah kami sudah menyusun susunan pengurus harian Fatayat NU Sulsel," ujar Muslimat yang juga dosen Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unhas ini saat ditemui di Kafe Nobel, Jl Sultan Alauddin, Makassar, Jumat (25/6/2010).

Pada konferensi ke-13 Fatayat NU Sulsel yang digelar di Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BPPNFI), Jl Adhyaksa, Makassar, 15-16 Mei lalu, sempat terjadi deadlock (kebuntuan) saat sesi pemilihan ketua.

Muslimat yang bersaing dengan Yuspiani yang juga Kepala Sekolah MAN Model Makassar untuk merebut jabatan ketua umum, mendapat dukungan yang sama kuat yakni sama-sama didukung sembilan suara. Walau dilakukan hingga tiga pemungutan suara, perolehan dukungan tetap sama. Akhirnya konferensi itu memutuskan mengirim kedua nama kandidat ini untuk dipilih salah satunya oleh PPFNU.

Fatayat NU adalah organisasi pemudi (wanita muda) Islam yang menjadi salah satu lembaga otonom di lingkungan NU. Organisasi ini di Surabaya, 24 April 1950 M lalu atau bertepatan dengan 7 Rajab 1317 H. (jumadi mappanganro)

Catatan: Berita di atas terbit di Tribun Timur edisi Sabtu, 26 Juni 2010

Jumat, Juni 25, 2010

Peluncuran dan Bedah Novel Mencari Tepi Langit


MANTAN aktivis mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas), Fauzan Mukrim, meluncurkan novelnya berjudul Mencari Tepi Langit di Gedung Ipteks, Kampus Unhas, Tamalanrea, Makassar, Selasa (22/6/2010) lalu.

Peluncuran novel tersebut juga dirangkaikan dengan bedah novel. Pembedahnya yakni Fauzan Mukrim (penulis novel) yang juga wartawan Trans TV, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Makassar Ana Rusli, dan Mantan Ketua UKPM Unhas Rahmad M Arsyad. Kegiatan ini digelar Unit Kegiatan Pers Mahasiswa (UKPM) Unhas.

"Sebagian dari isi novel ini mengangkat cerita di balik berita yang diungkap media massa," tutur Fauzan yang juga mantan pengurus UKPM Unhas ini saat membedah novelnya.

Kabarnya, novelnya tersebut sudah nangkring di rak best seller di beberapa toko buku. (jum)

Catatan: tulisan di atas terbit di Tribun Timur edisi 23 Juni 2010

Advokat, Akademisi, dan Jurnalis Deklarasikan LBH Pers Makassar

MAKASSAR, TRIBUN - Sejumlah praktisi hukum (lawyer), akademisi, jurnalis, dan aktivis organisasi masyarakat sipil (OMS) mendeklarasikan persiapan pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Makassar di Hotel Singgasana, Makassar, Rabu (23/6/2010).

Turut menandatangani deklarasi tersebut di antaranya anggota Dewan Pers Bambang Harimurti yang juga mantan Pemimpin Redaksi Majalah Tempo, Direktur LBH Pers Hendrayana, Koordinator Anti Corruption Committee (ACC) Dr Abraham Samad, Direktur LBH Makassar Abdul Muttalib, dan anggota KPID Sulsel Rusdin Tompo.

Ikut pula mendaklarasikan, Ketua Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulsel Nasrullah Nara, akademisi Fadly M Natsif, advokat Ridwan J Silamma, Koordinator Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi Upi Asmaradhana, Suwardi Tahir dari Fajar, dan Jumadi Mappanganro dari PJI Sulsel.

"Setelah deklarasi ini, kami serahkan kepada teman-teman lawyer di Makassar untuk segera menyusun AD-ART dan kepengurusan LBH Pers Makassar. Selanjutnya jika ada persoalan hukum terkait pers di Indonesia timur, nantinya teman-teman di LBH Pers Makassar siap mendampingi," ujar Hendrayana yang ditemui usai deklarasi.

Hendrayana menambahkan, LBH Pers di Indonesia yang sudah ada kepengurusannya baru di Jakarta dan di Medan. Karena itu ia berharap LBH Pers Makassar bisa segera terbentuk susunan pengurusnya.

"Pembentukan LBH Pers Makassar ini merupakan jawaban kami terkait banyaknya kasus kriminalisasi terhadap wartawan maupun sengketa pers di wilayah Sulawesi Selatan maupun daerah lainnya di Indonesia timur," jelasnya.

Sebagai persiapan pembentukan tersebut, LBH Pers bekerja sama dengan LBH Makassar dan Open Society Institute menggelar Training Advokat Berperspekif Pers selama dua hari, 22-23 Juni di Hotel Singgasasana. Pelatihan ini diikuti 25 advokat dari Indonesia timur. Selain dari Sulsel, hadir pula advokat dari Bali, Sulawesi Barat, Manado, dan Ternate. (jumadi mappanganro)

Catatan: Tulisan di atas terbit di Tribun Timur edisi cetak, 23 Juni 2010

Kamis, Juni 24, 2010

Manhole Depan Ponpes IMMIM Berbahaya


Makassar, Tribun - Koordinator Masyarakat Peduli Keselamatan Jalan Raya (MPKJR) Munzil mendesak instansi terkait untuk segera memperbaiki manhole yang terletak di depan Pondok Pesantren (Ponpes) IMMIM Putra, Jl Perintis Kemerdekaan Km 11, Makassar.

Pasalnya, manhole depan Ponpes IMMIM tersebut sangat membahayakan kesejavascript:void(0)lamatan para pengendara sepeda motor yang melintas di jalan tersebut. Laporan yang masuk di MPKJR, keberadaan manhole tersebut telah mengakibatkan seorang pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan saat melintasinya.

"Korbannya sampai saat ini masih menderita pembekuan darah di bagian kepalanya," ungkap Munzil di Makassar, Rabu (23/6/2010.

Menurut Munzil, terkait keberadaan manhole yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan tersebut, ia telah menyampaikannya kepada Kasatker PU Metro, Octavianus, kemarin. Informasi dari PU menyebutkan bahwa manhole tersebut merupakan tanggungjawab PT Telkom.

Informasi dari Pak Octavianus, katanya PT Telkom sudah janji memperbaikinya. Namun hingga kemarin atau hampir dua tahun, tidak ada tindakan nyata dari Telkom.

"Alasannya karena anggaran yang terbatas. Kami tak ingin hal ini dibiarkan berlarut-larut karena bisa saja korbannya bertambah. Sebenarnya pihak yang bertanggungjawab terkait fasilitas jalan yang membahayakan itu bisa dijerat hukum jika membiarkan hal ini," jelas Munzil.

Ia menambahkan, sejumlah jalan di kota ini juga masih banyak terdapat lubang yang cukup dalam. Sehingga berpotensi tinggi terjadinya kecelakaan bagi pengendara, hususnya bagi pengendara sepeda motor yang tak sengaja melintasi lubang tersebuit.

Beberapa titik dimaksud di antaranya di Jl Hertasning depan penerbit Erlangga, depan gedung Kejati di Jl Urip Sumoharjo dan dekat pertigaan Jl Baji Dakka-Jl Cenderawasih. (jumadi mappanganro)

Catatan: tulisan di atas terbit di Tribun Timur edisi Kamis, 24 Juni 2010. Sumber foto:www.strackinc.com/manholeadjustment.htm

Selasa, Juni 22, 2010

Lagi, Rumah Warga BTN Tabaria Dibobol Maling

Makassar, Tribun - Rumah warga di BTN Tabaria, Kelurahan Mallengkeri, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk kali kesekian dibobol maling, Senin (21/6/2010). Kali ini menimpa rumah milik Nurleli Basir, seorang guru SMA, yang terletak di Blok C No 8, BTN Tabaria.

Diperkirakan, rumah korban dimasuki dari pintu belakang. Pasalnya, pintu belakang rumah tersebut dalam kondisi rusak. Diduga dicungkil dengan linggis yang milik korban yang disimpan di pekarangan rumah tersebut.

Kejadian diduga saat rumah tersebut sedang kosong. Penghuninya meninggalkan rumahnya sejak pagi. Mereka baru pulang ke rumahnya tadi malam sekira pukul 21.00 wita.

"Saya baru tahu kalau rumah saya dimasuki maling setelah saya tiba di rumah dan mendapati isi beberapa lemari di rumah tampak sudah diacak-acak," ujar Nurleli yang menghubungi Tribun via ponsel, tadi malam.

Akibat kejadian itu, korban kehilangan satu unit komputer desktop dan satu unit ponsel merek Nokia. Maling diduga hendak mencari perhiasan emas atau barang berharga lainnya milik korban.

Namun setelah mengacak-acak isi tiga lemari yang ada di dalam rumah korban, tak satu pun perhiasan emas yang dibawa kabur pencuri.

Kasus ini sudah dilaporkan korban di Polsekta Tamalate. "Kami berharap polisi bisa menangkap pelakunya. Sebab jika tidak, hal ini makin mengkhawatirkan warga lainnya karena mereka juga bisa menjadi korban maling tersebut," kata Nurleli. (jum)

Sering Kejadian, Polisi Belum Tangkap Pelaku
INFORMASI yang diperoleh warga BTN Tabaria, pencurian di rumah warga tersebut telah sering terjadi. Dalam beberapa bulan terakhir ini saja, sudah tiga kali kejadian rumah warga di Kelurahan Mallengkeri tersebut dibobol maling.

"Tapi sampai sekarang, saya dengar polisi belum menangkap pelakunya. Mudah-mudahan saja, cukup kejadian yang menimpa rumah kami adalah yang terakhir," ujar Thamzil, suami Nurleli, tadi malam. (jum)


Data Pencurian 2010

- 6 Januari: Rumah milik Fery Susanto (40) di Perumahan Cataliya, Kecamatan Panakkukang, kecurian. Sejumlah barangnya yang ditaksir bernilai Rp 32 juta raib. Pelaku belum ditangkap.
- 18 Januari: Gerai Samsat di MtoS, Jl Perintis Kemerdekaan, kecurian. Namun pelaku ditangkap.
- 2 Februari: Tiga kantor di Jl AP Pettarani yakni Kantor PT Indo Mobil Finance, kantor PT Armada Finance, kantor Sisi Tour & Travel dibobol maling. Kerugian puluhan juta. Pelaku belum ditangkap.
- 14 Februari: Rumah pegawai bank di Jl Kumala No A 17, Kecamatan Tamalate, dibobol maling. Korban kehilangan ponsel Nokia, uang tunah Rp 600 ribu dan perhiasan emas seberat 300 gram. Pelaku belum ditangkap.
- 22 Februari: Rumah Hernawati Walle di BTP dimasuki pencuri. Perhiasan emas seberat 72 gram raib.
- 25 Februari: Kantin SMKN 4 Makassar di Jl Bandang, kecurian. Barang hilang antara lain, kompor gas, tabung gas, dan alat-alat dapur lainnya. Pelaku belum ditangkap.
- 7 Maret
Warga Jl Mangerangi kehilangan sepeda motor Jupiter MX DD 5277 HB yang diparkir di depan rumahnya rumahnya. Pelaku belum ditangkap.
- 31 Maret: Rifki (35), warga BTN Minasa Upa, Makassar, melapor kehilangan ban serep mobilnya saat diparkir di rumahnya.
- 26 Mei, PT Jaya Bumi yang berada di KIMA, juga kecurian. Lebih 50 karung kakao yang ada digudang milik perusahaan tersebut raib. (jum)

Catatan: Berita di atas terbit di Tribun Timur edisi 22 Juni 2010

Senin, Juni 21, 2010

Dari Buku Digital Sampai Ponsel Casing Kayu


Keterangan foto: Penulis dan sejumlah jurnalis serta rombongan dari PT Telkomsel saat berada di depan loket masuk pameran CommunicAsia 2010 di Singapura Expo, Singapura, Jumat (18/6/2010.

Catatan dari Pameran IT di Singapura

PRODUK telepon selular (ponsel) buatan Samsung nampaknya mendominasi CommunicAsia 2010 yang berlangsung di Singapura Expo, Singapura, 15-18 Juni 2010.

Ini karena ajang pameran teknologi informasi dan komunikasi tahunan itu tak seperti biasanya. Kali ini tak diikuti sejumlah produsen ponsel terkemuka lainnya seperti Nokia, LG, maupun SonyEricson.

Sejumlah pengunjung pameran CommunicAsia 2010 kecewa. Padahal, tak sedikit di antara pengunjung tersebut adalah pecinta ponsel produk-produk dari Nokia.

Ketidakhadiran penyedia ponsel tersebut akhirnya membuat stan pameran Samsung yang berdekatan dengan stan pameran Indonesia itu pun cukup ramai dikunjungi setiap harinya selama pameran tersebut berlangsung.

Pada pameran ini, Samsung menampilkan sejumlah produk baru seperti Galaxy 3, Android, Wave 2 dan Wave 3. Ada juga ponsel berbasis Windows Mobile 6.5 seperti Omnia Pro 4 dan Omnia Pro 5.

Salah seorang pengunjung yang kecewa itu adalah Rizal. Ia adalah pelancong asal Jakarta, Indonesia. Padahal, ia mengaku jauh-jauh datang ke Singapura, salah satu tujuannya adalah ingin menyaksikan pameran ini dan dengan harapan bisa membeli produk terbaru dan tercanggih dari Nokia.

"Terus terang saya sejak dulu pengguna Nokia. Makanya saya berharap di pameran ini bisa mendapatkan produk terbaru dari Nokia. Sayang sekali mereka rupanya tak ikut pameran di sini," tutur Rizal, yang ditemui Tribun di Singapura Expo, Jumat lalu.

Untungnya, kekecewaan Rizal terobati dengan banyaknya produk-produk IT yang bisa disaksikan dan tentu saja dapat dibeli di ruang pameran yang memiliki luas kurang lebih 58 ribu meter persegi ini.

Berapa peralatan IT yang dipamerkan itu di antaranya ponsel ber-casing kayu yang diproduksi NTT Docomo asal Jepang. Ada juga Air Paper E-Reading Terminal. Teknologi ini mirip buku diary digital yang bisa digunakan untuk mencatat manual dan membaca e-book.

Ada juga alat Interactive White Board (e-bord). Ini mirip papan presentase yang menggunakan layar monitor. Aplikasinya mirip i-Pad. Kelebihannya bisa digunakan untuk menulis langsung di layar monitor dengan teknologi layar sentuh.

Informasi dari penyelenggara pameran, Singapore Exhibition Service (SES), pada CommunicAsia 2010 kali ini diikuti kurang lebih 1900 perusahaan dari 57 negara di dunia.

Ngopi

Lelah melihat-lihat aneka produk tekonologi informasi, pengunjung bisa sejenak melepas lelah sembari menikmati aneka sajian makanan dan minuman di lokasi ini. Di lantai satu maupun dua gedung Singapura Expo, puluhan gerai yang menjajakan makanan dan minuman cepat saji tersedia.

Di antaranya pengunjung bisa ngopi di Starbuck Coffee, The Bean Coffee, atau menikmati ayam goring khas Mc Donald, dan sejumlah gerai yang telah memiliki nama go-internasional .

"Ah andai saja Celebes Convention Centre juga bisa dikelola seperti pengelolaan Singapura Expo, duh nikmatnya," tutur Communication & Relationship Manager Telkomsel Region Pamasuka Jowviy Kumala yang hadir di Singapura Expo sore itu. (jumadi mappanganro)


Catatan: Tulisan di atas terbit di halaman 1 Tribun Timur edisi Minggu 21 Juni 2010

Rabu, Juni 16, 2010

Diundang Baca Puisi di Yogyakarta


PENULIS Muhary Wahyu Nurba menadpat kehormatan dari warga Persyarikatan Muhammadiyah. Alumnus Universitas Hasanuddin ini menerima undangan membacakan puisi pada acara Satu Abad Muhammadiyah yang akan berlangsung di Yogyakarta, Juli mendatang.

Acara sastra ini juga akan menampilkan budayawan seperti El Manik, Acep Zamzam Noor, Nasruddin Anshori, dan beberapa wartawan ibu kota dan daerah. "Sepertinya bakal seru nih," tulis Muhary di status facebook-nya, kemarin.

Bersama sejumlah penikmat sastra di Universitas Hasanuddin, Muhary turut mendirikan Masyarakat Sastra Tamalanrea. Muhary telah menerbitkan beberapa karyanya berupa kumpulan puisi dan cerpen. (jum)

Catatan: Berita di atas terbit di Tribun Timur edisi 11 Juni 2010. Sumber foto: koleksi foto Muhary Wahyu Nurba di Facebook

Bersama JE Habibie di Belanda


BERSAMA DUBES - Prof Dr Farida Patittingi MH (paling kiri), Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu (kedua dari kiri) Rektor Unhas Prof Dr Idrus A Paturusi SpBO (paling kanan), berfoto bersama dengan Dubes RI untuk Belada Jusuf Effendi (JE) Habibie (pakai kursi roda) usai makan siang di Leiden, Belanda, Minggu, 13 Juni 2010.

GURU Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Dr Farida Patittingi MH berkesempatan makan siang bersama Duta Besar RI untuk Belanda Jusuf Effendi (JE) Habibie di Leiden, Belanda, Senin (13/6/2010).

Turut hadir pada acara makan siang itu di antaranya Rektor Universitas Hasanuddin Prof Dr Idrus A Paturusi dan istrinya Andi Rusanti, dan Pembantu Rektor IV Unhas Dr Dwia Aries Tina.

"Kesempatan itu kami manfaatkan ngobrol lama dengan Pak Dubes dan keluarga," tulis Farida di facebook-nya. Usai makan siang bersama JE Habibie, Idrus dan Dwia melanjutkan perjalanan menuju Israel. Namun sebelumnya, mereka masih menyempatkan makan Pannakoek di Leiden hingga pukul tiga sore waktu setempat. (jum)

Catatan: Tulisan di atas terbit di Tribun Timur edisi Selasa, 15 Juni 2010. Sumber foto: dokumentasi Farida Patittingi

Selasa, Juni 15, 2010

Sumbang Mobil, Motor dan Emas untuk Palestina


KOMITE Umat (KOMAT) untuk Palestina bekerja sama dengan Dewan Pimpinan Cabang Wahdah Islamiyah Makassar menggelar tablik akbar bertajuk Palestina Menggugat, Jumat (11/6/2010) lalu. Tablik akbar ini berlangsung di Masjid Wihdatul Ummah, Makassar. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai reaksi terhadap kebrutalan zionis Yahudi atas rakyat Palestina dan relawan di Kapal Mavi Marmara.

Tampil sebagai pembicara adalah Sekjen KOMAT Palestina Azwar Hasan MSsi yang juga KPID Sulsel, Ketua MUI Kota Makassar Rahmat Abdul Rahman MA, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) Indonesia timur Muhammad Said Abdul Shamad Lc, dan Wakil Ketua Umum DPP Wahdah Islamiyah Muhammad Ikhwan Abdul Jalil Lc, dosen UMI Ir Fuad Rumi.

Para pembicara memaparkan kejahatan-kejahatan Zionis Yahudi. Kegiatan ini juga diisi penggalangan dana bantuan untuk rakyat Palestina. Dalam rilis yang diterima Tribun, Minggu (13/6/2010), dilaporkan bahwa salah seorang jamaah menyumbangkan satu unit mobil Jimmy untuk Palestina, juga ada yang menyumbang sepeda motor Jupiter dan Suzuki Tunder.

Sumbangan lain yang masuk berupa dana kurang lebih Rp 63 juta 200 Riyal (tunai Rp 17 juta dan pengakuan Rp 46 juta). Ada juga yang menyumbang berupa cincin, DVD player, dan ponsel. Bantuan dalam bentuk barang tersebut akan dilelang. Bantuan yang terkumpul akan disalurkan kepada rakyat Palestina melalui tiga relawan KOMAT yang siap diberangkatkan.

Tablik akbar ini juga disiarkan langsung Radio Suara Al Wahdah 107.9 FM. Sejak dideklarasikan tahun lalu, kurang lebih 1000 relawan telah bergabung dan menyatakan siap diberangkatkan ke Palestina.

KOMAT Palestina masih membuka kesempatan bagi para muhsinin yang ingin menyumbang melalui rekening di: Bank Syariah Mandiri, No. Rek. 1387007005091 an. Hamid QQ KOMAT Palestina, Bank Muamalat, No. Rek. 801. 14636. 22 atas nama Abdul Hamid H BDN KOMAT Palestina, dan BNI Syariah, No. Rek. 0162917919 atas nama A Hamid QQ KOMAT Palestina. Bisa juga datang langsung di Sekretariat KOMAT, Jl Antang Raya No 48, Makassar. (jum)

Senin, Juni 14, 2010

Ada Bursa Sepeda di Depan Benteng Pannyua


Hari Ini Komunitas Pesepeda Ikuti Green Fun Bike

Makassar, Tribun -
Bike To Work (B2W) Chapter Makassar akan menggelar bursa sepeda bekas dan komponen sepeda bekas di depan Benteng Pannyua (Fort Rotterdam), Jl Ujungpandang, Makassar, Sabtu (5/6/2010) hari ini.

Buka lapak tersebut merupakan bagian menyemarakkan Semarak Bersepeda 2010 yang digelar B2W Makassar yang berlangsung pagi ini. Semarak Bersepeda 2010 ini diikuti para peserta dari berbagai komunitas sepeda di Sulawesi-Selatan.

Kegiatan ini juga akan dirangkaikan dengan pembagian door prize berupa sepeda, televisi, digicam, handphone, tiket pesawat, voucher nginap hotel, dan aksesoris sepeda. Kegiatan ini turut didukung Tribun Timur.

"Bursa sepeda bekas ini sifatnya bebas dan boleh dilakukan oleh siapa saja atau komunitas dari mana pun. Harga pada bursa sepeda dan komponennya tentu dengan harga yang sangat miring," tulis Hutri, Ketua Panitia Semarak Bersepeda 2010, melalui rilisnya yang diterima Tribun, Jumat (4/6/2010)

Menurut Hutri, bursa sepeda bekas tersebut dilakukan agar mereka yang tidak memiliki sepeda, namun berkeingin bersepeda dengan harga terjangkau-bisa didapatkan saat acara berlangsung. Begitupula dengan mereka yang hendak melakukan up grade sepeda maka komponen bisa mereka dapatkan di bursa buka lapak.

"Kami tidak akan mencari untung, tetapi hanya untuk membantu warga untuk memiliki sepeda yang terjangkau," tambah Hutri.

Sementara itu, mengenai digelarnya Semarak Bersepeda 2010 itu dimaksudkan untuk mewujudkan Makassar sebagai kota sepeda. Jika ini terwujud, minimal bisa menekan tingginya polusi akibat kendaraan bermotor di Kota Makassar. (jum)

Buka Kafe Khas Timur Tengah

SUKSES dengan bisnis rumah makan (RM Paotere) dan biro perjalanan haji, Haji Tawakkal Sirat kini ekspansi lagi di bisnis kafe. Namanya Kafe Al Harithiyah.

Kafe yang berlokasi di Jl Faisal, Makassar, itu telah diresmikan, Kamis (10/6/2010) lalu. Kafe ini berbeda dengan kafe kebanyakan di kota ini. Kafe Al Haritthiyah ini menggunakan konsep Timur Tengah.

"Di sini kami sediakan berbagai makanan dan minuman yang biasa juga disajikan di kafe-kafe Timur Tengah," kata Tawakkal yang juga bos Rumah Makan Paotere dan Anomona Tour ini, kemarin. (jum)

Catatan: Tulisan di atas terbit di Tribun Timur edisi Jumat, 11 Juni 2010

Ariel dan Kode Etika Jurnalistik


Ariel dan Luna Maya saat tiba di Mabes Polri, Jumat (11/6/2010. (Foto: Heru Haryono/okezone)

NAZRIEL Irham alias Ariel menuai lagi masalah baru. Mantan vokalis Band Peterpen itu dilapor lagi ke Mabes Polri oleh Zikrullah, kameramen Trans 7, Jumat (11/6/2010) lalu. Ia dituduh telah merusak kamera yang dibawa kameraman Zikrullah.

Dari berita-berita yang menyebar cepat di media-media online, disebutkan insiden perusakan kamera itu terjadi saat Ariel bersama kekasihnya, Luna Maya, hendak meninggalkan Mabes Polri, Jumat (11/6/2010) sore. Saat itu, Ariel dan Luna baru saja selesai diperiksa terkait beredarnya video mesum yang diduga dibintangi dua artis yang telah menjadi pasangan kekasih itu.

Ketika Ariel hendak memasuki mobil yang menunggunya di halaman Mabes Polri, Jl Trunojoyo No 3, Jakarta, saat itu kamera Zikrullah berada persis di atas kepala Ariel. Merasa terganggu dengan kamera yang ada di atas kepalanya, tanpa melihat ke belakang, Ariel refleks dan menarik widelens (lensa lebar) kamera yang dipegang Zikrullah.

Akibatnya, ujung depan kamera Zikrullah patah. Selain perusakan, kameraman yang akrab dipanggil dengan nama Ziki itu juga berencana melaporkan pemukulan. Ia mengaku sikutan Ariel mengenai bibirnya. Nasib yang menimpa Ariel itu ibarat ibarat pepatah, sudah jatuh, tertimpa tangga pula.

Membaca berita di atas, saya merasa perlu menuliskan beberapa catatan terkait insiden tersebut. Benar bahwa jurnalis tugasnya mencari berita. Pun harus diakui bahwa hukum alam maupun ilmu komunikasi massa sepakat merumuskan bahwa berita yang menarik, di antaranya adalah hal-hal yang berbau seks, sedang menjadi perhatian publik, maupun yang berkenaan dengan orang terkenal.

Maka ketika film mesum yang diduga diperankan Ariel dan Luna Maya itu beredar di masyarakat, sudah pasti Ariel dan Luna bakal jadi sasaran liputan para jurnalis. Apalagi, Ariel dan Luna juga adalah selebriti papan atas yang memiliki banyak penggemar di Tanah Air.

Pada posisi tersebut, saya bisa bisa memaklumi jika banyak wartawan, baik dari media cetak maupun elektronik, berbondong-bondong meliput kehadiran Ariel dan Luna di Mabes Polri saat itu. Maklum, berita tentang Ariel sedang hangat dan dicari banyak pembaca media cetak maupun online serta pemirsa televisi.

Tapi, jika ada pendapat yang mengatakan bahwa berita tentang artis dan kisah perselingkuhannya tak menarik juga tak penting serta tak layak jadi berita di media massa, sah-sah saja. Tak ada yang melarang pendapat demikian. Tergantung selera pembaca maupun pemirsa.

Pun jika ada pendapat yang mengatakan bahwa liputan terkait kasus Ariel, Luna, dan Cut Tari tersebut telah melanggar hak privasi (keleluasaan pribadi) para artis tersebut, boleh-boleh saja. Namun pada kasus ini, saya condong sependapat dengan mantan Ketua Dewan Pers Atmakusumah Asraatmadja. Menurut Atmakusumah bahwa makin terkenal orang tersebut atau makin tinggi jabatan sosialnya, maka makin longgar hak privacy-nya.

Psikis Terganggu

Lalu bagaimana dengan ulah Ariel yang dituduh merusak kamera dan menyikut bibir Zikrullah? Saya kira, siapa saja orangnya, psikis-nya bakal terganggu mana kala dipanggil polisi karena suatu masalah. Siapa saja yang psikis-nya sedang terganggu, bisa saja berulah di luar dugaan.

Saya percaya, psikis Ariel saat itu tak stabil karena sedang di bawah tekanan akibat masalah yang menimpanya. Maka saya bisa memahami ketika Ariel khilaf kemudian merusak kamera wartawan tersebut. Pun ketika Ariel memberontak dari kerumunan wartawan yang mencegatnya masuk dalam mobil dan saat itu boleh jadi ia tak sengaja, sikutnya mengenar bibir Zikrullah.

Lalu bagaimana pula dengan ulah jurnalis yang menodongkan kameranya atau tape recorder-nya hingga mengenai tubuh sumber berita seperti yang menimpa Ariel? Nah ini dia yang harus dikritik.

Jurnalis dalam menjalankan tugas profesinya, ia harus tetap tunduk pada kode etik jurnalistik (KEJ). Isi KEJ itu salah satunya menganjurkan bahwa dalam memperoleh berita, jurnalis harus melakukannya dengan cara-cara yang etis, beradab, dan menghormati hak privasi sumber berita. Siapa pun dan apa pun kesalahan yang telah dilakukannya.

Ketika seorang kameramen menodongkan kameranya hingga mengena fisik sumber berita, menurut saya hal itu tergolong perbuatan tak beretika. Begitu pula jika memaksa sumber berita itu berbicara atau mengharuskan sumber berita itu menjawab pertanyaan kita. Jurnalis tak dibenarkan melakukan cara-cara demikian.

Nampaknya, sosialisasi tentang Kode Etik Jurnalistik di kalangan pekerja pers, masih sangat diperlukan dan ditingkatkan intensitasnya. Hal ini bertujuan untuk melindungi profesionalitas jurnalis dan kepercayaan masyarakat terhadap jurnalis serta melindungi masyarakat dari ulah wartawan tak bertanggungjawab. Amin. (jumadi mappanganro)

Makassar, 13 Juni 2010


(Bahan bacaan: www.tribun-timur.com, www.jpnn.com, www.okezone.com, UU RI No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga terbitan Balai Pustaka)

Minggu, Juni 13, 2010

Kampus dan Warkop

BAGI mantan rektor pertama Universitas Yayasan Pendidikan Islam Papua (Uniyap) periode 2000-2006, Muklis Kanto, kampus dan warung kopi (warkop) terasa sulit dia pisahkan.

Dosen diperbantukan Kopertis (DPK) di STIEM Bongaya Makassar sejak 2007 ini, saban usai merampungkan tugas pokoknya di kampus, maka kongkow-kongkow di warkop adalah kebiasaannya. Kebiasaannya ini sudah sering dilakukan sejak menjadi dosen di Papua selama 20 tahun lalu.

Lewat warkop, kata pria kelahiran Makassar 1 Januari 1960 lalu ini, keuntungannya di antaranya bisa mendapatkan informasi yang beragam. "Juga bisa ngopi sembari menyelesaikan tugas yang terkait kampus," katanya di Makassar, Senin (4/1/2010).

Mantan Sekretaris Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Provinsi Papua periode 2004-2006 kini sedang persiapkan penerbitan bukunya, Stimulus UKM Mengentaskan Kemiskinan; Studi di Tanah Papua. (jum)

Catatan: Tulisan di atas terbit di Tribun Timur edisi 5 Januari 2010

Sabtu, Juni 12, 2010

Mahasiswa UNM dan Ibu Korban Kecewa Putusan Hakim

Laporan: Jumadi Mappanganro. jum_tribun@yahoo.com

MAKASSAR, TRIBUN - Mahasiswa Universitas Negeri Makassar dan ibu Fachruddin, Siti Mariam Salam, mengaku tidak puas dengan putusan majelis hakim koneksitas yang menjatuhkan vonis hukuman 20 tahun penjara terhadap Pratu Rusli di Pengadilan Negeri Makassar, Senin (16/3/2009).

Fachruddin adalah mahasiswa UNM yang meninggal akibat luka tembak di kepalanya yang direncanakan dan dilakukan Pratu Rusli. Peristiwa penembakan itu terjadi di Jl Pandang Raya, Panakkukang, Makassar, 17 Juli 2008 lalu. Pratu Rusli adalah personel Polisi Militer Kodam VII Wirabuana.

"Kami tidak puas atas putusan hakim. Sebab kami berharap terdakwa divonis seumur hidup, sesuai tuntutan jaksa penuntut umum," tutur Presiden BEM UNM Irfan Palippui didampingi Menteri Sosial Politik BEM UNM Rahmat Ahmad yang ditemui di PN Makassar.

Hal sama diakui ibu almarhum, Siti Mariyam Salam. Guru pada SD Inpres Pekkae, Kabupaten Barru, ini mengaku hukuman yang pantas bagi Pratu Rusli adalah seumur hidup.

"Sebab terdakwa telah membunuh anak saya dengan cara yang kejam. Dia juga militer, mestinya tahu aturan," tutur ibu enam anak ini yang ditemui usai sidang pembacaan putusan Pratu Rusli.

Sebelumnya majelis hakim sidang koneksitas yang terdiri Yulman, Andi Cakra Alam, dan Mayor CHK Wahyudi, berpendapat Pratu Rusli terbukti sebagai perencana dan eksekutor penembakan yang berujung kematian Fachruddin.

Pada sidang pembacaan vonis tersebut majelis hakim juga meminta terpidana dipecat dari kesatuannya.Karena tidak ada alasan yang bisa digunakan untuk mempertahankannya sebagai anggota TNI.

Ada pun pertimbangan hakim yang meringankan terdakwa karena masih Rusli dianggap masih berusia muda, sehingga masih ada kesempatan berbuat baik di masa mendatang. Selain itu terdakwa tercatat sebagai anggota TNI yang pernah mengabdi bagi bangsa Indonesia.

Sedangkan yang memperberat adalah di antaranya karena dalam beberapa kali sidang, Pratu Rusli kerap memberi keterangan yang berbelit-belit. Sebagai prajurit TNI, perbuatannya yang membunuh korban dianggap mencoreng citra TNI.

Vonis majelis hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Abdul Madjid yang dibacakan, Kamis (5/3/2009) lalu. Sebelumnya JPU menuntut Pratu Rusli dengan tuntutan penjara seumur hidup.

Pembunuhan tersebut bermotif rasa cemburu. Pasalnya korban dianggap pernah menodai pacar Rusli yakni Siti Hajar saat keduanya belum berpacaran. Hajar sendiri jadi terdakwa dalam kasus ini. Namun sidangnya digelar terpisah.

Pratu Rusli dan tim penasihat hukumnya menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Saat dibacakan putusan hakim, Rusli yang mengenakan pakaian militer terlihat tenang. Ia sempat menyapa beberapa pengunjung sidang. (*)

Sumber: www.tribun-timur.com edisi Senin, 16 Maret 2009 | 14:49 WITA

Kapolda Sulselbar: Peluru Bunuh Aktivis UNM Standar TNI

Sumber: www.tribun-timur.com edisi Senin, 28 Juli 2008 | 16:35 WIB

MAKASSAR, SENIN - Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Sulselbar Irjen Polisi Sisno Adiwinoto memastikan jenis peluru yang digunakan Pratu Rusli menembak Fachruddin, aktivis mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM), adalah peluru standar TNI.

Sedangkan senjata yang digunakan masih belum bisa dipastikan, apakah senjata rakitan atau atau senjata standar TNI. Polisi masih membutuhkan waktu untuk memastikan hal itu.

"Panjang royektil pelurunya itu sembilan mili. Dari hasil uji laboratorium balistik, peluru itu standar TNI," ujar Sisno yang ditemui wartawan di ruang kerjanya di Markas Polda Sulselbar, Jl Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Senin (28/7/2008) sore.

Pernyataan jenderal bintang dua itu sekaligus menjawab pertanyaan tentang jenis peluru yang menewaskan korban di Jl Pandang Raya, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Kamis malam 17 Juli 2008.

Sebelum diungkapkan kapolda, desas-desus tentang jenis peluru yang digunakan pelaku menembak korban sempat simpang siur.

Ada yang menyebut peluru standar polisi. Sebagian lagi ada yang menduga peluru TNI. Bahkan ada yang menyebut bahwa peluru yang digunakan itu bukan produksi pabrikan. (Jumadi Mappanganro)

Mahasiswa Ditahan, Polisi Disandera

Sumber: Tribun Timur edisi Selasa, 25 Maret 2008

Makassar, Tribun
- Sejumlah mahasiswa Universitas 45 Makassar menyandera seorang perwira polisi yang bertugas di Polda Sulselbar di kampus mereka di Jl Urip Sumoharjo, Senin (24/3/2008) sore.

Aksi penyanderaan Inspektur Polisi Satu (Iptu) Rusdy Bali berlangsung sekitar dua jam. Aksi ini diduga terkait dengan tuntutan pembebasan enam mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) yang ditangkap di Jl AP Pettarani saat akan berdemo beberapa jam sebelumnya.

Mahasiswa UNM menggelar aksi terkait dengan pembubaran paksa demo sekelompok mahasiswa yang memprotes tempat hiburan malam (THM) M Club di Panakkukang Mas yang tetap buka di malam Maulid Nabi Muhammad SAW, pekan lalu.

Namun aksi mahasiswa ini dibubarkan oleh puluhan anggota polisi yang mencegat mereka saat akan bergabung dengan mahasiswa Universitas 45. Enam mahasiswa diamankan di Mapolresta Makassar Timur.

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulsel Irjen Polisi Sisno Adiwinoto dan Kapolresta Makassar Timur AKBP Kamaruddin membantah terjadi penyanderaan polisi. "Ini hanya kesalahpahaman saja," kata Sisno.


Dibebaskan

Rusdy dibebaskan setelah terjadi dialong antara mahasiswa dengan Kepala Satuan (Kasat) Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polresta Makassar AKP Adi Suharto.
Selanjutnya, AKBP Kamaruddin dan sejumlah perwira Polresta Makassar Timur datang menjemput Rusdy yang bertugas di Bagian Tata Usaha Dalam (Taud) Polda Sulsel. Proses "pembebasan" Rusdy berlangsung damai.

Rusdy dicegat di depan kampus Universitas 45 saat bermaksud pulang ke rumahnya. Mahasiswa yang saat itu masih berorasi, tiba-tiba bergerak dan "menahan" Rusdy yang berpakaian dinas.

Rusdy kemudian diajak masuk ke kantin kampus. Di tempat ini, perwira pertama tersebut disuguhi minuman dan makanan.

Sekitar satu jam kemudian, AKP Edy Harto tiba di lokasi dan menemui para "penyandera". Saat dialog berlangsung di halaman kampus, Edy hanya seorang diri.
Edy yang mengenakan pakaian sipil meminta mahasiswa agar mengizinkan Rusdy pulang ke rumahnya. Edy menegaskan, tindakan mahasiswa yang menyandera polisi telah melanggar hukum.

"Saya berharap peristiwa ini tidak terulang. Saya meminta teman-teman mahasiswa membiarkan dia pulang. Saya tidak mau ada istilah barter. Karena itu istilah dalam perang," ujar Edy di hadapan mahasiswa.

Edy mengatakan hal itu menanggapi pernyataan mahasiswa bahwa pihaknya bersedia memulangkan Rusdy bila keenam rekannya juga dibebaskan.

Edy menegaskan, enam mahasiswa UNM yang digiring di Mapolresta Makassar Timur hanya diperiksa untuk kepentingan penyelidikan. Keenam mahasiswa itu juga akan dibebaskan tidak lebih satu kali 24 jam bila selesai diperiksa.

"Setahu saya, mereka berdemo tapi tidak sampai merusak. Jadi mungkin tidak cukup satu kali 24 jam, sudah dibebaskan," jelas Edy.Mendengar penjelasan AKP Edy, mahasiswa kemudian memilih "berdamai" dengan polisi. Mereka pun membolehkan Rusdy pulang.

Beberapa menit setelah Edy dan mahasiswa berdialog AKBP Kamaruddin tiba di kampus Univeristas 45 Makassar. Kamaruddin langsung menemui Rusdy di kantin kampus dan saat itu juga Rusdy pulang dengan mengendarai sepeda motornya.

Kamaruddin menegaskan bahwa, dia tidak membebaskan Rusdy. Ia menolak dengan istilah pembebasan dengan alasan tidak ada penyanderaan.

Demo THM

Sebelum penyanderaan dilakukan, sekitar pukul 10.00 wita, kelompok mahasiswa UNM dan Universitas 45 masing-masing berunjuk rasa di depan kampusnya. Mereka mengecam tindakan polisi yang dinilai asal tangkap terhadap mahasiswa yang berunjuk rasa.
Kasus tersebut menimpa sejumlah mahasiswa yang membawa bendera Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) saat berunjuk rasa di depan M Club, Jl Boulevard, Panakkukang, Kamis (20/3) malam lalu.

Saat itu, beberapa di antara pengunjuk rasa diambil paksa oleh polisi. Mereka digiring ke Mapolresta Makassar Timur. Polisi beralasan pengunjuk rasa melanggar undang- undang tentang aturan berdemo di tempat umum yang melarang di malam hari dan tanpa izin polisi.

Sedangkan mahasiswa beralasan aksi yang dilakukan itu bagian dari upaya menegakkan Peraturan Daerah (Perda) No 2 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan Pemungutan Retribusi Usaha Kepariwisataan di Kota Makassar.

Salah satu isi perda, melarang aktivitas THM pada malam hari raya keagamaan. Mahasiswa menganggap bahwa malam itu bertepatan dengan malam Maulid Nabi Muhammad SAW dan menjelang perayaan misa Wafatnya Isa Al Masih.

Namun, malam itu, M Club dan sebagian besar THM di Makassar tetap beroperasi. Namun, pengunjuk rasa hanya mendatangi M Club saja.
Sumber Tribun yang dekat dengan sejumlah aktivis mahasiswa mengatakan, aksi demo ke THM kerap didorong oleh kepentingan pribadi.

"Mahasiswa yang demo dan polisi biasanya sudah saling kenal. Tidak jarang, aksi demo mereka dibiarkan karena ada kepentingan yang sama," kata sumber tersebut.

Mantan aktivis mahasiswa UNM, Andi Nuralim, juga membenarkan hal tersebut. Dia membenarkan bila ada oknum mahasiswa yang melakukan aksi hanya untuk mendapat "jatah" dari pengelola THM (lihat, Jatah Mahasiswa di THM)

Menurutnya, pengelola THM berkepentingan menggandeng kelompok mahasiswa dan aparat keamanan agar usaha mereka bisa tetap eksis.

Bubarkan Paksa

Apara kepolisian juga membubarkan paksa aksi demo mahasiswa Universitas 45. Ban bekas yang sedang terbakar disingkirkan polisi dari tengah jalan ke got. Bendera-bendera yang dibawa mahasiswa, termasuk bendera HMI, juga dilemparkan ke got.

Mahasiswa pun memilih mundur dan menutup pintu gerbang kampusnya sedangkan puluhan aparat kepolisian juga berjaga-jaga di depan kampus. Akibatnya jalanan sempat macet di kawasan ini.

Suasana pun berubah tegang, caci maki mahasiswa terus dilontarkan. Mereka meminta polisi untuk menjauh dari kampus mereka.Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan puluhan personel Polresta Makasar Timur memilih beranjak dari kampus. Namun, saat akan mengendarai motor, beberapa mahasiswa melemparkan sejumlah batu ke arah polisi.

Akibatnya, suasana kembali tegang. Namun, situasi akhirnya bisa dikendalikan dan polisi memilih meninggalkan lokasi.Setelah suasana mereda dan polisi meninggalkan kampus, aktivis mahasiswa kembali melanjutkan orasinya. Saat itulah, Iptu Rusdy dicegah mahasiswa.

Sesuai UU

Kapolda Sulsel menilai, penanganan aparat Polresta Makassar Timur terhadap unjuk rasa mahasiswa di M Club dan di depan kampus sudah tepat.
Alasannya, hal tersebut diatur oleh undang-undang (UU). "Sesuai dengan tuntutan reformasi yang salah satunya adalah penegakan supremasi hukum yang suarakan oleh elemen mahasiswa, maka polisi melakukan penegakan hukum," katanya.

Menurutnya, Polresta Makassar Timur melaksanakan penegakan hukum berdasarkan UU No 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum.

"Salah satu persyaratan UU ini adalah barang siapa yang akan melakukan penyampaian pendapat di depan umum atau unjuk rasa maka sekurang-kurangnya tiga hari sebelumnya harus memberitahukan pada Polri sehingga dapat dilakukan pelayanan berupa pengawalan dan pengamanan terhadap kegiatan tersebut," jelasnya.

Polri jug dapat menyampaikan kepada sasaran/objek unjuk rasa agar mempersiapkan diri menerima unjuk rasa dan dapat menjamin terlaksananya hak asasi orang lain.
Sisno juga membantah pernyataan yang menyebutkan pelarangan demo yang tak berizin adalah perintah kapolda. "Itu tidak benar. Sebab hal itu adalah perintah undang-undang," katanya.

Keenam mahasiswa UNM yang diamankan di Polresta Makassar Timur adalah Akbar, Iyan, Syamsul, Iksan, Kasman, dan Bastian. Tiga unit motor yang digunakan mahasiswa itu juga ikut diamankan di mapolresta.

Sebagian mahasiswa yang lolos dari penangkapan itu berhasil tiba dan bergabung dengan kelompok yang berunjukrasa di depan kampus Universitas 45 Makassar. Para pengunjukrasa ini mengklaim sebagai aktivis HMI Cabang Makassar. (jum)

Ideologi Pancasila dan Negera Federasi

Catatan dari Konsolidasi ANBTI di Makassar

INDONESIA saat ini dinilai dalam kondisi berbahaya. Hal itu dikarenakan salah satunya karena Pancasila yang mengakui kebhinnekaan tunggal ika terancam mulai ditinggalkan.

Hal itu membuat sebagian masyarakat Indonesia kini resah dan khawatir. Bahkan kini diperparah karena pemimpin Indonesia saat ini telah gagal membawa bangsa dan negara RI ke arah cita-cita founding father RI yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945 yakni kesejahteraan bagi semua daerah dan rakyat Indonesia.

Hal tersebut mengemuka pada seminar dengan tema Mempertahankan Pancasila dan Memperteguh Kebhinnekaan yang digelar di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Kamis (19/2/2009). Seminar ini dilaksanakan di sela-sela Konsolidasi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI) Regional Sulawesi dan Maluku.

Seminar tersebut dibuka Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan Andi Muallim. Seminar ini menghadirkan Guru Besar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof Dr Aminuddin Ilmar, Sosiolog Universitas Indonesia Prof Thamrin Amal Tomagola, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Unhas Alwy Rahman, dan Ketua Presidium Majelis Adat Minahasa dr Bert Adriaan Supit sebagai pembicara.

Peserta seminar sekaligus peserta konsolidasi tersebut dihadiri sekira 150 orang dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku. Para peserta ini terdiri elemen masyarakat seperti budayawan, akademisi, seniman, rohaniwan, aktivis, mahasiswa, dan masyarakat adat.

Bert Adriaan menilai pertarungan ideologis negara sekarang ini tidak etis dan bermoral karena kehilangan roh dan dasar-dasar kesepakatan bersama seperti dilakukan founding father RI. Hal ini ditandai adanya produk undang-undang yang bertendensi ke salah satu agama tertentu.

Pada tataran lokal, sejumlah daerah telah memberlakukan sekitar 200 peraturan daerah (perda) yang kontroversial karena tidak sejalan dengan semangat UUD 1945, Pancasila, dan pengakuan atas kebhinnekaan budaya di Indonesia.

Perda itu dinilai sarat dengan muatan penyeragaman paham tertentu yang menafikan nilai-nilai yang plural di dalam masyarakat. Belum lagi jika dicermati mengenai semakin maraknya fenomena kekerasan berlatar belakang agama atau etnis yang terjadi di sejumlah daerah

Kondisi di atas semakin diperparah dengan fenomena ketidakadilan di sejumlah bidang seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Inti permasalahannya adalah adanya eksploitasi kekayaan alam yang sama sekali tidak dibarengi dengan upaya pemerataan hasil-hasilnya.

Masyarakat (khususnya bagian Timur dan Tengah Indonesia) mengalami keterbelakangan dalam hampir semua aspek kehidupan. Mirisnya adalah, pemerintah pusat membiarkan ketidakadilan ini terus-menerus berlangsung. Sampai sekarang!

Dengan alasan itulah di antaranya konsolidasi tersebut digelar dengan mengangkat tema Mempertahankan Pancasila, Memperteguh Kebhinnekaan. Pertemuan ini juga merupakan respons atas situasi aktual di mana negara kerap membuat kebijakan inkonstitusional.

Kondisi di atas semakin diperparah dengan fenomena ketidakadilan di sejumlah bidang seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Inti permasalahannya adalah adanya eksploitasi kekayaan alam yang sama sekali tidak dibarengi dengan upaya pemerataan hasil-hasilnya.

Masyarakat (khususnya bagian Timur dan Tengah Indonesia) mengalami keterbelakangan dalam hampir semua aspek kehidupan. Mirisnya adalah, pemerintah pusat membiarkan ketidakadilan ini terus-menerus berlangsung. Sampai sekarang!

Negara Federal


Pada seminar itu juga mencuat bahwa selain kerapnya terjadi konflik berlatar belakang perbedaan agama dan etnis, masalah lain yang dihadapi bangsa Indonesia adalah adanya fenomena ketidakadilan di sejumlah bidang seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Masalah lainnya adalah adanya eksploitasi kekayaan alam yang sama sekali tidak dibarengi dengan upaya pemerataan hasil-hasilnya. Sulit dipungkiri ada kesan jurang pemisah antara barat, tengah, dan timur.

Masyarakat yang bermukim di bagian Timur dan Tengah Indonesia, umumnya mengalami keterbelakangan dalam hampir semua aspek kehidupan dibanding mereka yang hidup di Jawa.

Kampus-kampus dan sekolah berkualitas dengan fasilitas yang lengkap, jalanan, jembatan, dan fasilitas publik layanan pulik yang modern justru banyak tersedia di Sumatera dan Jawa. Sedangkan di Sulawesi, Maluku, dan Papua, masih sangat minim. Mirisnya adalah pemerintah pusat membiarkan ketidakadilan ini terus-menerus berlangsung.

Pembangunan ekonomi di Indonesia pun dinilai terlalu liberal dan sangat kapitalistis. Sumber daya alam yang melimpah di berbagai daerah banyak dikuras dengan cara pengkaplingan elit bisnis, penguasa politik, birokrat dan militer di pusat-pusat kekuasaan Jakarta dan sekitarnya.

Jika kondisi tersebut tak dikelola baik oleh penguasa hari ini, maka desakan mengubah bentuk negara ini dari bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi bentuk negara federal.

Sebab menurut Prof Dr Sri Soemantri seperti dipaparkan Bert Adriaan, konsep negara federal RI untuk saat ini cocok diterapkan demi meperjuangkan rasa keadilan daerah-daerah. Toh dengan negara federal, bukan berarti bangsa Indonesia ini pecah.

Dengan kondisi Indonesia yang berpenduduk lebih 200 juta dan tersebar di lebih 18 ribu pulau dan 400 suku bangsa ini, sulit dikelola secara bail dengan sistem negara kesatuan. Sisten NKRI yang sentralistik tidak memungkinkan rakyat dan daerah menjadi kuat selamanya. Jadi kayaknya
Indonesia lebih cocok dengan negara federal. (jumadi mappanganro)

Catatan: Tulisan di atas terbit di Tribun Timur dalam dua edisi, 20 dan 21 Februari 2009

Catatan Tambahan: Peserta yang Hadir
- Asal Sulsel: 35 orang
- Sultra: 14 orang
- Sulbar: 10 orang
- Sulteng: 24 orang
- Gorontalo: 6 orang
- Sulut: 22 orang
- Maluku: 10 orang
- Maluku Utara: 10 orang

LMND dan KAMMI Sulsel Kecam Mahasiswa Demo Bayaran

Sumber: www.tribun-timur.com edisi Kamis, 27-03-2008 | 11:56:06
Laporan: Jumadi Mappanganro. jum_tribun@yahoo.com

Makassar, Tribun - Kecaman terhadap demo bayaran/order yang dilakukan sejumlah kelompok mahasiswa di Makassar tidak hanya datang dari petinggi perguruan tinggi.

Sejumlah organ mahasiswa lainnya juga dengan terang-terangan mengecam ulah beberapa kelompok mahasiswa bayaran yang diakui memang sudah marak di kota daeng ini.

Beberapa organ mahasiswa yang terang-terangan mengecam tersebut di antaranya Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Makassar dan Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi (AMPD) Makassar.

Selain itu juga turut mengecam di antaranya Unit Kegiatan Pers Mahasiswa (UKPM) Universitas Hasanuddin, Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam (KAMMI), dan Partai Persatuan Nasional (Papernas) Sulawesi Selatan.

Hal itu terungkap dalam Diskusi Publik "Meneropong Masa Depan Gerakan Mahasiswa" yang digelar LMND Esekutif Kota Makassar di Kafe Bibliholic, Jl Perintis Kemerdekaan Km 10, Tamalanrea, Makassar, Kamis (27/3/2010) siang tadi.

"Kita memang tahu sejak lama bahwa tak sedikit kelompok mahasiswa telah menggadaikan idealisme mahasiswanya dengan berunjukrasa karena dibayar atau karena jengkel tak mendapat dana dari obyek atau sasaran demo," ungkap Ketua LMND Kota Makassar Babra Kamal.

Pernyataan Babrakamal yang juga mahasiswa Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin itu juga didukung Ketua Papernas Sulawesi Selatan Muhammad Anshar dan Ketua KAMMI Sulsel Ahmadi.

"Terus terang ulah demo teman-teman mahasiswa yang disinyalir karena kepentingan bisnis itu telah mencederai sekaligus merusak citra organ pergerakan mahasiswa lainnya," ujar Anshar yang menjadi salah satu pembicara dalam diskusi tersebut.

Padahal, kata mantan Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) Sulsel itu mengakui masih banyak organ mahasiswa di Makassar yang demo karena memang murni memperjuangkan nasib rakyat. (*)

Jurnalis Makassar Kecam Mabes Polri

Sunday, 22 November 2009 08:31 administrator

MAKASSAR(SI) – Jurnalis di Makassar yang tergabung dalam berbagai organisasi, berunjuk rasa di depan Monumen Mandala, Jalan Jenderal Sudirman, kemarin.

Aksi itu mengecam tindakan Mabes Polri memanggil pemimpin Koran Seputar Indonesia(SI) dan Kompas. Puluhan pekerja media itu khawatir, pemanggilan itu berdampak pada upaya mengancam kebebasan pers di Indonesia.

Sejumlah organisasi jurnalis, seperti Koalisi Jurnalis Tolak Kriminalisasi Pers Makassar, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar, Perhimpunan Jurnalis Indonesia Sulawesi Selatan, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sulawesi Selatan, tergabung dalam aksi itu.

Aksi yang berlangsung sekitar pukul 10.00 Wita itu juga diikuti berbagai lembaga swadaya masyarakat, seperti Lembaga Bantuan Hukum Makassar, FIK Ornop Sulawesi Selatan, Perkumpulan Jaringan Jurnalis dan Advokasi Lingkungan Celebes,Komite Perjuangan Rakyat Miskin Makassar.

Tak ketinggalan Koalisi Masyarakat Antikorupsi Sulawesi Selatan dan perwakilan mahasiswa. Dalam orasinya, pekerja media itu mengecam tindakan polisi yang dinilai reaktif dengan memanggil dua pemimpin media terkait pemberitaan mereka pada 4 November lalu. Pada edisi itu, Seputar Indonesia (SI) dan Kompas memuat hasil rekaman dugaan rekayasa yang diputar di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 3 November.

“Luar biasa respons polisi terhadap laporan Anggodo. Hanya beberapa jam Anggodo melaporkan pemberitaan tersebut, polisi langsung menindaklanjutinya dengan memanggil kedua pimpinan redaksi tersebut. Sementara jelas- jelas Anggodo yang telah menyakiti hati rakyat justru dibiarkan,” kata Muh Syahrullah dari Seputar Indonesia Biro Sulsel. Ketua AJI Makassar Andi Fadli mengatakan, langkah pemanggilan yang dilakukan polisi sudah merupakan upaya yang bisa mengebiri kebebasan pers.

“Ini harus dilawan karena kalau dibiarkan akan berbahaya,”katanya. Jumadi Mappanganro yang bertindak selaku koordinator aksi secara bergiliran, memberikan kesempatan kepada perwakilan organisasi untuk berorasi. Berbagai tulisan bernada kecaman dibawa peserta aksi. Para pengunjuk rasa berorasi dengan membawa poster “Tolak Kriminalisasi Pers, Jangan Bungkam Pers, Kami Butuh Polisi yang Menghormati HAM”, dan sejumlah poster lain yang mengecam pemanggilan itu.

Jumadi menyatakan, aksi itu merupakan wujud keprihatinan mereka terhadap pemanggilan pemimpin redaksi SeputarIndonesia dan Kompas. “Pemanggilan yang terjadi akibat pemberitaan kasus KPK dan Polri adalah tanda munculnya Orde Baru jilid 2,” ungkapnya. Kepala Biro Harian Kompas Sulawesi Selatan Nasrullah Nara menunjukkan terbitan koran pada 4 yang memuat percakapan yang diperdengarkan kepada publik dalam sidang di Mahkamah Konstitusi.

“Apa yang diberitakan adalah apa yang sudah diperdengarkan dalam sidang terbuka Mahkamah Konstitusi. Sudah sepantasnya Kompas memberitakan hal itu,”ujarnya. Pernyataan sikap jurnalis Makassar yang dibacakan Upi Asmaradha menyebutkan bahwa pemanggilan yang dilakukan polisi mengingatkan cara-cara Orde Baru membungkam sikap kritis media massa di Indonesia.Para jurnalis juga khawatir jika sikap Mabes Polri hendak membangkitkan Orde Baru jilid II di Indonesia.

Dalam pernyataan itu,jurnalis Makassar juga mendesak Presiden RI dan DPR RI melakukan reformasi total yang bertujuan mengarahkan Polri lebih profesional dengan menghormati kebebasan pers serta menjunjung tinggi tegaknya hukum dan hak asasi manusia. (bakti m munir/ai pasinringi/ muh syahrullah/ umra la umbu)

Sunday, 22 November 2009
Sumber: Seputar Indonesia

Jurnalis Desak Pencabutan Pasal Pencemaran Nana Baik

Jumat, 5 Juni 2009 | 17:12:43

MAKASSAR, 5/6 : Puluhan jurnalis dari berbagai media massa melakukan unjukrasa mendesak pemerintah mencabut dua pasal KUHP yang mengatur tentang pencemaran nama baik di Monumen Mandala Makassar, Jumat (5/6/2009).

"Pencabutan pasal 310 dan 311 KUHP tersebut perlu dilakukan sebab sering disalahgunakan berbagai pihak untuk membungkam hak kemerdekaan masyarakat mengeluarkan pendapat," kata penanggungjawab aksi, Rahmat Zena.

Selain Pasal 310 dan 311 KUHP, pemerintah juga seharusnya meninjau kembali Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 yang dijelaskan pada Pasal 45 yang berisi ancaman enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Dia menjelaskan, keluhan terpidana kasus pencemaran nama baik, Khoe Seng Seng dan Kwee Meng Loan terhadap kinerja PT Duta Pertiwi, keluhan Prita Mulyasari terhadap RS Omni, serta penentangan mantan jurnalis Metro TV Upi Asmaradhana terhadap mantan Kapolda Sulsel Irjen Pol Sisno Adiwinoto, tidak bisa dijerat dengan dua pasal KUHP dan pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut.

Sebab, kata dia, keluhan ketiga orang itu telah dijamin kebebasannya oleh UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hak Konsumen, Sementara sikap Upi dilindungi Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

PT Duta pertiwi Maupun RS Omni hendaknya memberikan hak jawab, bukan melakukan tuntutan perdata dan pidana atas keluhan yang dimuat di surat pembaca suratkabar dan mailing-mailing list (milis) di internet yang dikirimkan ketiga orang tersebut.

"Bagaimanapun undang-undang tidak boleh mengekang kebebasan berpendapat, karena kebebasan berpendapat dilindungi Undang-undang Dasar 1945," ujarnya.

Sehingga, kata dia, lembaga pelayanan publik harus memperbaiki kualitas layanannya dan jika dikritik harus bisa menerima itu sebagai bagian perbaikan layanan.

Jurnalis yang menjadi koordinator lapangan aksi, Jumadi Mappanganro mengatakan, tanpa bermaksud mengintervensi independensi hakim, pihaknya berharap Prita Mulyasari, Khoe Seng-Seng dan Kwee Meng Loan dan Upi Asmaradhana yang sidang kasusnya masih bergulir di pengadilan agar dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Dia juga mengatakan, pihak Kejaksaan Agung harus memeriksa motif jaksa penyidik yang menahan Prita, jangan sampai ada dugaan suap dibalik penahanan itu.

"Kami mendesak institusi kepolisian dan kejaksaan bekerja lebih profesional. Masyarakat pun harus memahami dan menghormati kebebasan pers, berpendapat dan berekspresi," ujarnya.

Unjukrasa yang berlangsung sekitar dua jam itu diikuti jurnalis dari berbagai organisasi kewartawanan seperti Aliansi Jurnalis Independen, Persatuan Jurnalis Indonesia dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia serta sejumlah anggota LSM seperti dari FIK ornop, Jurnal Celebes dan Jangkar Bumi.

Setelah selesai berorasi dan membagikan pernyataan sikap, mereka membubarkan diri secara tertib. (Sumber: Antara)

Protes dan Unjuk Rasa Terus Muncul

Pemanggilan Pimpinan Surat Kabar

Senin, 23 November 2009

Puluhan wartawan, tokoh lembaga swadaya masyarakat, dan wakil rakyat asal Sulawesi Selatan di Makassar, Sabtu (21/11), berunjuk rasa mengecam pemanggilan para pimpinan redaksi dua surat kabar di Jakarta.

Unjuk rasa itu dilakukan di depan Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat, Makassar. Para pengunjuk rasa berorasi dengan membawa poster ”Tolak Kriminalisasi Pers”, ”Jangan Bungkam Pers”, ”Kami Butuh Polisi yang Menghormati HAM”, dan lainnya.

Koordinator aksi, Jumadi Mappanganro, menyatakan, aksi itu merupakan wujud keprihatinan mereka terhadap pemanggilan pimpinan redaksi Kompas dan Seputar Indonesia.

Warga Makassar yang juga mantan aktivis pergerakan mahasiswa, Tajuddin Rahman, menyatakan, dirinya mengikuti aksi itu karena pemanggilan pimpinan redaksi Kompas dan Seputar Indonesia adalah intimidasi penguasa pascapemberitaan transkrip dugaan rekayasa kriminalisasi KPK. ”Seharusnya Anggodo yang segera diperiksa,” kata Tajuddin.

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II, Akbar Faisal, menyatakan, pers tidak bisa dibawa ke ranah (penyidikan) seperti itu.

Direktur Eksekutif Macasart Intelectual Law, Supriansa menyatakan, pemanggilan itu tidak menghormati Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. ”Wartawan dalam menjalankan profesinya tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Sumber berita wartawan bisa diperiksa oleh polisi, tetapi wartawan tidak bisa dijadikan saksi, apalagi tersangka,” kata Supriansa.

Protes dari Makassar juga disampaikan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Makassar Abdul Muthalib. Sementara itu, protes dari Palembang muncul dari kelompok masyarakat yang tergabung dalam Yayasan Puspa Indonesia, LP3HAM, Walhi Sumsel, Yayasan Kuala Merdeka, Komite Komunitas Demokrasi Banyuasin, dan Sekolah Demokrasi Banyuasin.

Di Denpasar, Bali, Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia Denny Kailimang menegaskan, ”Pemanggilan media itu suatu kekeliruan besar yang dilakukan Mabes Polri.”

Di Semarang, Wakil Ketua Dewan Pers Sabam Leo Batubara mengatakan, pers harus terus melawan mereka yang berniat membungkam kebebasan pers lewat setiap pemberitaan.

Ia juga menegaskan, meskipun sudah dilindungi oleh UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, beberapa aturan lain justru bertentangan dan dapat digunakan untuk menjerat para jurnalis atau wartawan.(NAR/WAD/ANS/ROW/UTI)

Sumber: Kompas, 23 November 2009

Jumat, Juni 11, 2010

Kejari Kembali Tahan Direktur PIP Makassar

MAKASSAR, TRIBUN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar kembali menahan Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar Agus Budi Hartono dan Kepala Operasional Pelayanan dan Informatika PIP, Kasman, Kamis (10/6/2010) sore.

Keduanya kembali menghuni Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas IA Makassar dengan status tahanan titipan kejari. Padahal keduanya sempat dikeluarkan dari Rutan Makassar, Jumat (4/6) dini hari lalu.

Keduanya dikeluarkan setelah permohonan praperadilan kuasa hukum kedua tersangka melawan kejaksaan dikabulkan majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar yang diketuai Wayan Karya, Kamis (3/6) lalu.

Alasan hakim, penahanan yang dilakukan kejari saat itu tak sah. Agus dan Kasman adalah tersangka kasus dugaan korupsi pembebasan lahan untuk pembangunan kampus PIP di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Makassar.

Menurut jaksa penuntut umum (JPU) kasus tersebut Andi Muldani yang juga Kasi Pidana Umum Kejari Makassar, penahanan kedua tersangka adan kewenangan penyidik dan sesuai dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Penahanan ini untuk memperlancar pula perampungan berkas," ujar Muldani saat ditanya wartawan terkait alasan penahanan tersebut.

Proses penahanan kedua tersangka berlangsung lancar. Tak ada perlawanan dari kubu tersangka. Jumlah massa yang menemani tersangka ke rutan tak sebanding dengan jumlah massa saat menjemput Agus dan Kasman saat hendak dikeluarkan di rutan, 4 Juni lalu. (jum)

Agus: Saya Taat Hukum

MENANGGAPI penahanan tersebut, Agus mengatakan dirinya tak bisa berbuat banyak selain mematahui proses hukum. "Saya ini taat hukum," ujar Agus didampingi beberapa kuasa hukumnya sesaat sebelum meninggalkan kejari menuju rutan, kemarin sore.

Pada kasus ini, selain Agus dan Kasman, kejari juga telah menetapkan Lurah Untia Ardiansyah Rahman dan Camat Biringkanaya Zulkifli sebagai tersangka. Dari tiga tersangka ini, hanya Zulkifli yang tak sempat bermalam di Rutan Klas IA Makassar.

Pasalnya, hingga kemarin, Zulkifli masih dirawat di ruang VIP Rumah Sakit Bhayangkara Andi Mappaoddang. Keempatnya dijadikan tersangka karena dinilai sebagai orang yang bertanggungjawab pada pembebasan lahan yang diduga kuat terjadi tindak pidana korupsi.

Temuan penyidik kejari, lahan milik yang dibebaskan untuk PIP itu sebagian adalah lahan milik Pemkot Makassar seluas 18,4 hektar. Juga ada pencairan dana senilai Rp 14,5 miliar yang disimpan di rekening Lurah Untia, Ardiyansah Rahman. (jum)

Catatan: Berita di atas terbit di Tribun Timur edisi Jumat, 11 Juni 2010

Korban Penganiayaan Kepala Sekuriti BI Pingsan

Saat Sidang Perdana di PN Makassar

Makassar, Tribun - Aslam, korban penganiayaan yang dilakukan Komang, Kepala Sekuriti Kantor Bank Indonesia Makassar, pingsan saat mengikuti sidang perdana di Pengadilan Negeri Makassar, Kamis (10/6/2010). Penganiayaan itu terjadi Februari lalu.

Sebelum pingsan, jaksa penuntut umum (JPU) kasus itu yakni Andi Armasari baru saja selesai membacakan berkas dakwaannya terhadap Komang yang duduk sebagai pesakitan.

Usai menjawab beberapa pertanyaan hakim, Aslam yang dimintai keterangannya sebagai saksi korban, tiba-tiba pingsan. "Mulutnya tertutup seperti terkunci dan tiba-tiba tak bisa bicara," ujar Widayanti, istri korban.

Saat itu juga, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Pelamonia. Kejadian ini sempat menjadi perhatian pengunjung di PN.

Hingga tadi malam, Aslam yang juga sekuriti BI Makassar, masih menjalani perawatan di Ruang VIP RS Pelamonia. Ditemani istrinya, korban masih dibantu pernafasan dan belum bisa banyak berbicara.

Pada dakwaan tersebut, JPU membeberkan bahwa pada penganiayaan Aslam telah mengalami luka lebam di bagian wajah yang dilakukan pimpinannya. (jum)


Terdakwa Tak Ditahan

SEJAK kasus penganiayaan terhadap Aslam yang terjadi Februari lalu itu ditangani polisi, hingga kemarin, Kepala Sekuriti Kantor BI Makassar, Komang, belum juga ditahan.

Begitu pun saat penanganan tersangka diambil alih kejaksaan, Komang pun leluasa bergerak. Sehari pun tak pernah merasakan berada di dalam bilik jeruji besi.

Padahal, kasus-kasus kriminal atau penganiayaan yang dilakukan pelaku biasa, polisi dan jaksa biasanya menahan tersangka. (jum)

Catatan: Berita di atas terbit di Tribun Timur edisi Jumat, 11 Juni 2010

Sabtu, Juni 05, 2010

Rizal Mallarangeng dan Falsafah Tiga Ujung



RIZAL Mallarangeng (RM) makin serius memublikasi dan mempromosikan dirinya sebagai salah satu figur muda alternatif yang siap bertarung sebagai bakal calon Presiden dan Wakil Presiden RI pada Pilpres 2009 mendatang.

Pada hari Jumat, 22 Agustus 2008, putra mantan Wali Kota Parepare Andi Mallarangeng itu datang di Makassar. Kedatangannya di kota Anging Mammiri ini memang bukan hal baru. Sebab kota ini, bagi Rizal ada kota di masa kecilnya.

Namun kedatangannya kali ini terasa lain. Kini Rizal datang tidak hanya sekadar rindu bernostalgia dengan kawan-kawannya semasa SD dan SMP di Makassar. Tapi, ia bersama tim RM09 sedang mempromosikan diri.

Rizal mengakui saat ini sedang intens mempromosikan diri melalui layar televisi, radio, dan media cetak. Juga dengan baliho bergambar wajahnya yang beberapa hari terakhir bermunculan di beberapa kota di Indonesia, salah satunya di Kota Makassar.

"Saya menilai model kampanye ini adalah salah satu bentuk kampanye modern. Kendati saya tahu bahwa kampanye model demikian tak cukup untuk memberi pengaruh besar bagi rakyat Indonesia. Tapi saya yakin sudah mengarah ke sana," ujarnya saat menggelar jumpa pers di Rumah Makan Bahari, Makassar, hari itu.

Pada temu pers itu, para jurnalis juga diberi buku dengan judul Mendobrak Sentralisme Ekonomi: Indonesia 1986-1992. Buku yang diterbitkan Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) pada 2008 ini diangkat dari disertasi Rizal Mallarangeng di Ohio State University.

Pertanyaannya, kapan niatnya itu muncul dan mengapa ia "nekad" mempromosikan diri sebagai salah satu figur muda alternatif yang siap bertarung sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden RI pada Pilpres 2009 mendatang? Apa sih modal mantan aktivis UGM yang pernah belajar dan mengajar di Ohio University, AS, itu?

Di depan wartawan, ibunya, keluarga, rekan dan kerabatnya di RM Bahari, ia menuturkan kapan gagasan itu terbetik dan alasannya mempromosikan diri. Katanya, ide itu terbetik saat Rizal dan sejumlah rekannya sesama mantan aktivis mahasiswa di UGM bertemu suatu hari di Yogyakarta. Ketika itu sekira akhir Desember 2007 dan Januari 2008.

"Kala itu, teman-teman menanyakan kepada saya. Rizal, kenapa tidak berpikir untuk ikut bertarung pada Pilres 2009? Saya pikir, pertanyaan itu menarik dan menantang saya. Maka ide itu kemudian muncul dan bergulir hingga saat ini," ceritanya.

Salah satu alasan Rizal mendukung gagasan maju itu adalah adanya fenomena pilihan-pilihan kepemimpinan nasional yang tidak banyak berubah dalam 10 tahun terakhir. Figur dimaksud di antaranya Gus Dur, Amin Rais, SBY, Megawati, Wiranto, Prabowo, Jusuf Kalla, Sri Sultan Hamengkubuwono, dan beberapa nama yang sudah beberapa tahun lalu disebut-sebut figur ideal memimpin Presiden RI.

Jika di Amerika Serikat muncul Obama yang populer sebagai kandidat Presiden kendati usianya masih 47 tahun, atau di Rusia ada Medvedev yang masih berumur 44 tahun, mengapa tidak di Indonesia juga ada figur muda yang muncul?

Menurut Rizal, Indonesia harus menunjukkan diri sebagai bangsa yang besar yang dinamis yang berjalan mengikuti perubahan zaman dengan membuka diri terhadap berbagai kemungkinan baru.

"Terhadap para tokoh seperti Gus Dur, SBY, Megawati, Amien, dan nama-nama lainnya, saya berkata kepada senior tersebut, we respect you, Dear Sir and Madam. But please give some space to our new generation," katanya.

Sudah saatnya generasi baru kepemimpinan di Indonesia turut serta dalam penentuan kehidupan bersama pada level politik tertinggi. Pemikiran seperti itulah yang memberanikan dirinya untuk tampil sekarang. Kalau gagal 2009, masih ada harapan 2014.

Rizal mengaku respek dan ingin meniru para pendiri bangsa ini. RI di awal perjuangan kemerdekaannya, sebenarnya dipelopori oleh para tokoh yang saat itu berusia muda seperti dr Tjipto Mangunkusumo, HOS Cokroaminoto, Soekarno, Sjahrir, Hatta, dan Tan Malaka?

Ia mengaku sejak mempromosikan diri, ada banyak yang meragukan keseriusannya. Ada yang mengkritik, memberi salah persahabatan, pertanyaan, keraguan, tapi ada juga yang memberi dukungan.

Salah satu pertanyaan dan keraguan yang kerap ia dengar adalah statusnya yang antara lain berasal dari Sulawesi Selatan (orang non Jawa). Bukan menteri. Bukan anak presiden atau pahlawan nasional. Tidak memiliki pangkat militer.

"Tapi saya berani. Karena saya percaya rakyat Indonesia sudah cerdas dan tidak terpaku bahwa pemimpin yang dibutuhkan harus berdarah etnis tertentu, atau punya pangkat militer atau punya darah keturunan pahlawan atau pemimpin negeri ini. Melainkan yang dibutuhkan punya jiwa kepemimpinan dan bisa dipercaya," katanya.

Falsafah Bugis
Sebagai orang berdarah Bugis, ia mengaku masih menghormati salah falsafah Bugis yang terkenal dengan sebutan falsafah tiga ujung (tellu cappa). Tiga ujung itu adalah ujung lidah, ujung badik, dan ujung kemaluan.

Falsafah tiga ujung tersebut bisa diejawantahkan dalam falsafah politik kekuasaan atau kenegaraan saat ini. Ujung lidah maksudnya dengan kemampuan berkomunikasi atau berdiplomasi. Ujung badik maksudnya punya karakter tegas. Tidak plin plan.

"Kalau ujung yang satunya, itu bisa diterapkan salah satunya adalah dengan pernikahan. Kebetulan istri saya orang Jawa. Jadi tidak adalah masalah soal kedaerahan. Lagian sekali lagi, saya yang percaya saat ini figur pemimpin yang dibutuhkan bukan soal asal daerah. Tapi lebih kepada kemampuannya," ujar cucu salah seorang tokoh NU di Sulsel ini.

Respon Kakak

Lalu bagaimana respon kakaknya, Andi Alifian Mallarangeng? Rizal mengakui awalnya ia menyarankan agar kakaknya itu maju dalam bursa pencalonan Pilres 2009 mendatang.

Namun Alifian yang dikenal lebih populer dari Rizal itu mengaku belum berniat maju. Salah satu alasannya, sebagai juru bicara Presiden SBY, ia tak mau mengkhianati SBY. Ia tak mau bersaing dengan atasannya itu.
"Saat itu, kakak saya bilang, kamu saja kalau mau. Jadi ya gagasan itu kini bergulir," tuturnya yang juga berkesempatan berkunjung ke redaksi Tribun sebelum bertolak menuju Kota Parepare, kemarin.

sebelum menutup pembicaraan dengan wartawn, ia kembali menegaskan bahwa niatnya mempromosikan diri, masalahnya bukan soal Rizal Mallarangeng atau siapa pun. Soalnya adalah soal sebuah generasi dan sebuah negeri yang kita cintai yang harus bergerak maju, membuka peluang dan kemungkinan-kemungkinan baru.

"Of there is a will, there is a way. Kalau ada kehendak, kemauan, keberanian, pasti ada jalan keluarnya," katanya. (jumadi mappanganro)

(Catatan: Sebagian dari isi tulisan ini dimuat di Tribun Timur edisi Sabtu, 23 Agustus 2008. Sumber gambar:http://kopidangdut.org)

Selasa, Juni 01, 2010

Jurnalis di Sulsel Masih Rawan Alami Kekerasan

-Catatan dari Diskusi Memperingati Hari Hak Jawab

PEKERJA
pers di Sulawesi Selatan masih rawan mengalami kekerasan. Terutama jurnalis yang bekerja di daerah yang jauh dari pusat kota.

Di sisi lain, masih banyak pihak yang belum memprioritaskan menggunakan hak jawab manakala merasa dirugikan oleh pemberitaan media massa. Sebagian di antara mereka yang terpojok dengan pemberitaan media massa, justru memilih melakukan tindak kekerasan terhadap jurnalis.

Hal tersebut antara lain mengemuka pada diskusi dalam rangka peringatan dua tahun terbentuknya Koalisi Jurnalis Tolak Kriminalisasi Pers Makassar yang digelar di Kafe Merasa, Jl Hertasning, Makassar, Senin (31/5/210) sore.

Diskusi ini diprakarsai Koalisi Jurnalis Tolak Kriminalisasi Pers (KJTKP) Makassar bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Makassar dan Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulawesi Selatan.

Diskusi yang dipandu Koordinator Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Pers Upi Asmaradana itu menghadirkan Ketua PJI Sulsel Nasrullah Nara, Ketua AJI Kota Makassar Mardiana Rusli, Direktur LBH Makassar Abdul Muttalib, dan anggota Dewan Etik AJI Makassar M Nawir sebagai pembicara.

Diskusi ini dihadiri sejumlah jurnalis dari berbagai media cetak dan elektronik, pengacara, aktivis organisasi masyarakat sipil (OMS), mahasiswa, dan beberapa pegawai pemerintah.

Menurut Mardiana, perlakuan kasar dan ancaman akan "dihabisi" yang menimpa wartawan Fajar bernama Amrullah Basri pada 25 Mei 2010 lalu di Kabupaten Takalar adalah salah satu contoh masih rawannya jurnalis di daerah ini mendapat perlakuan kasar.

Perlakuan kasar yang menimpa Amrullah itu dilakukan salah seorang anggota Satpol PP Takalar bernama Tawang. Saat itu Tawang menarik kerah baju Amrullah sembari memaksa korban keluar ruangan di gedung DPRD Takalar hingga terjatuh.

Sehari-hari, Tawang merangkap sebagai sopir M Natsir Ibrahim Rewa, Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Takalar sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Takalar. Natsir adalah putra Bupati Takalar Ibrahim Rewa.

Perlakuan kasar terhadap Amrullah yang bertugas di Takalar sejak awal 2010 itu diduga karena korban beberapa kali menulis berita terkait dugaan korupsi dan kendaraan mewah milik Ibrahim Rewa.

Beberapa waktu lalu, dua jurnalis Sindo yakni Bahar dan Yusuf, juga pernah menjadi korban kekerasan saat bertugas di Kabupaten Bulukumba. Salah seorang pelakunya menjabat lurah. Seorang lagi diketahui orang dekat pejabat pemerintah daerah setempat.

Setali tiga uang dengan kejadian yang menimpa Amrullah, kekerasan yang menimpa jurnalis di Bulukumba saat itu juga karena adanya pemberitaan di media massa yang memberitakan dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan pejabat pemerintah setempat,.

Cenderung Antikritik

Baik Nawir maupun Abdul Muttalib sependapat menilai bahwa hingga saat ini masih kuat kecenderungan penguasa di daerah-daerah menganggap berita di media massa yang mengeritiknya adalah hal yang bisa memalukannya.

Sehingga jurnalis yang melakukan kontrol sosial tersebut, memang rawan menjadi korban tindak kekerasan dari penguasa yang antikritik.

"Watak penyelenggara kekuasaan di daerah itu cenderung oligarki. Sehingga wataknya cenderung korup dan tak ingin dikritik," papar Nawir yang juga Koordinator Komite Perjuangan Rakyat Miskin (KPRM) Kota Makassar ini.

Padahal, seperti dikatakan Nasrullah yang juga wartawan Kompas, salah satu fungsi jurnalis adalah mengontrol para penyelenggara kekuasaan demi kepentingan publik. Fungsi pers lainnya adalah ikut serta berpartisipasi mencerdaskan bangsa dan menghibur.

"Sehingga karena bekerja untuk publik dan turut mencerdaskan bangsa serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan, sudah semestinya negara berterima kasih kepada para jurnalis dengan cara melindunginya dari berbagai tindak kekerasan maupun ancaman," ujar Nasrullah.

Pembenahan internal

Salah seorang peserta diskusi yang juga Sekretaris AJI Kota Makassar, Furqon Majid, menilai banyaknya tindak kekerasan yang dialami jurnalis di Sulawesi Selatan hendaknya menjadi momen untuk evaluasi bersama semua pihak, termasuk jurnalis dan perusahaan medianya.

Menurutnya, salah satu cara untuk mengurangi jumlah kekerasan terhadap jurnalis adalah penguatan kompetensi si-jurnalis dengan memahami dan bisa mengindahkan kode etik jurnalis saat membuat berita.

"Sebab bisa dipastikan, jika jurnalis itu bekerja tanpa berpedoman dengan kode etik jurnalis, pasti bakal banyak wartawan yang mengalami kekerasan. Namun bukan otomatis bahwa ketika jurnalis sudah berkompeten atau berpedoman dengan kode etik, tak ada lagi kekerasan menimpa jurnalis," papar Furqon yang juga jurnalis Tribun Timur.

Pada kesempatan itu juga penulis sumbang ide dengan menyarankan agar organisasi jurnalis dan perusahaan media proaktif melakukan peningkatan kompetensi para jurnalis dan menyosialisasikan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Sosialisasi tersebut tak hanya bagi jurnalis, tapi juga untuk masyarakat umum, termasuk para penyelenggara kekuasaan. Makanya, ide Dewan Pers yang akan melakukan sertifikasi bagi pekerja pers. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap jurnalis dan produknya.

Di sisi lain, jika jurnalis bekerja profesional, selain melindungi para pekerja pers, secara tak langsung melindungi publik dari konsumsi berita bohong atau menyesatkan. Sanksi bagi pelanggar UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan KEJ juga harus bisa diterapkan.

Hal di atas tentu tak cukup. Menurut Abdul Muttalib, karena negara berkewajiban melindungi rakyatnya, maka siapa pun yang melakukan kekerasan terhadap jurnalis harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

Polisi harus segera memeriksa pelaku kekerasan. Jika kuat dugaan telah terjadi tindak pidana, maka pelaku harus dikenakan sanksi dan diproses hingga ke meja hijau. Hukum positif harus ditegakkan.

Tak hanya soal kekerasannya saja, mestinya aparat penegak hukum juga menindaklanjuti isi berita yang diberitakan oleh media massa terkait dugaan korupsi seorang pejabat dan konco-konconya yang menjadi motif terjadinya kekerasan terhadap jurnalis tersebut.

Polisi atau jaksa idealnya segera menyelidiki dugaan korupsi sebagaimana diberitakan media massa tersebut. Jika pejabat dimaksud terindikasi kasus korupsi, maka kewenang kepolisian dan jaksa menindaklajuti dengan memprosesnya sesuai jalur hukum pula. Tapi maukah polisi dan jaksa?
(jumadi mappanganro)

HTI Sulsel Siapkan Aksi Tolak Kedatangan Obama


Makassar, Tribun - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sulawesi Selatan berencana menggelar serangkaian kegiatan terkait rencana kedatangan Presiden AS Barck Obama di Indonesia.

Kegiatan di maksud di antaranya HTI bersama ulama akan menggelar tablik akbar di Masjid HM Asyik, Jl AP Pettarani, Makassar, Jumat (4/6) pekan ini. Tablik akbar ini akan dimulai seusai salat Jumat atau mulai pukul 13.30 wita hingga selesai.

Sebagai lanjutan kampanye menolak kedatangan Obama di Indonesia, HTI juga secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Makassar, akan menggelar demo besar-besaran pada hari Ahad (13/6/2010) mendatang.

Rencana tersebut disampaikan para pengurus DPD I HTI Sulsel saat berkunjung di kantor Tribun Timur di Jl Cenderawasih, Makassar, Selasa (1/6/2010).

Para pengurus HTI Sulsel yang hadir di antaranya Shobran Mujahidin (Ketua DPD I HTI Sulsel), Kemal Shodiq (Ketua Lajnah Fa'aliyah DPD I HTI Sulsel), Ahmad Danial (Pengurus DPD I HTI Sulsel), Ahmad Gadang (Ketua Lajnah Siyasiyah DPD I HTI Sulsel), dan Aulia Yahya (Lajnah I'lamiyah DPD I HTI Sulsel).

Menurut Shobran, khusus di Kota Makassar, mereka menargetkan akan mengerahkan massa kurang lebih 5.000-an orang. Mereka akan melakukan bashirah (unjuk rasa) dengan longmarch dari depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Panaikang menuju depan Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat.

10 Alasan

Aksi ini akan diisi orasi-orasi dari sejumlah tokoh-tokoh dari sejumlah ormas Islam di Makassar. Menurutnya, ada 10 alasan mereka menolak Obama datang di Indonesia.

Di antaranya Obama adalah kepala negara penjajah AS. Hal ini bertentangan dengan sikap politik Indonesia yang antipenjajah. Kedatangan Obama juga dinilai untuk mengukuhkan Indonesia sebagai negara kapitalis sekuler.

"Kami juga menilai bahwa kedatangan Obama untuk mengokohkan eksistensi penjajahan ekonomi lewat perusahaan AS yang merampok kekayaan alam Indonesia seperti di Aceh, Riau, hingga Papua. Kedatangan Obama adalah bagian politik belah bambu di dunia Islam yang menampilkan citra positif AS untuk menutupi kejahatannya di negeri Islam lainnya," ujar Shobran.

Selain itu, Obama dan AS juga memerangi kaum Muslimin di Afganistan, bahkan mengirim 30 ribu pasukan tambahan yang telah menewaskan ribuan umat Islam termasuk anak-anak dan ibu- ibu. Obama juga tidak sepenuhnya menarik pasukan AS dari Irak yang selama pendudukan AS telah membunuh lebih 1 juta umat Islam. (jum)

Catatan: sumber foto: www.alankrenzzz.wordpress.com