Selasa, Juli 27, 2010

Baru 3 Orang Sulsel Daftar Calon Komisioner KY


Makassar, Tribun - Jumlah pendaftar calon pimpinan Komisi Yudisial (KY) hingga Senin (26/7/2010), telah mencapai 149 orang. Dari jumlah tersebut, baru tiga orang dari Sulawesi Selatan yakni mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof Dr Syamsul Bahri MH, pengacara Abraham Samad, dosen Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar Mirdin Ahmad MH.

Bagi masyarakat yang berkeinginan mendaftar, Panitia Seleksi (pansel) Pimpinan KY masih terbuka lowongan hingga 8 Agustus mendatang. Syaratnya, pendaftar berusia minimal 40 tahun dan maksimal 63 tahun.

Hal itu terungkap pada pertemuan jurnalis dengan Koalisi Pemantau Peradilan di Hotel Clarion, Jl AP Pettarani, Makassar, Senin (26/7/2010). Pertemuan ini mengangkat tema Mencari Anggota KY yang Ideal.

Pertemuan itu menghadirkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof Dr Satya Arinanto MH yang juga anggota pansel pimpinan KY, aktivis Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Jamil Mubarak, dan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Makassar Abdul Muttalib.

Menurut Satya, masa bakti pimpinan KY yang dipimpin Prof Dr M Busyro Muqoddas MHum akan berakhir 2 Agustus mendatang. Untuk mengganti mereka, dicari mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Bisa mendaftar langsung. Bisa pula didaftarkan oleh masyarakat atau organisasi masyarakat sipil (OMS)..

"Selanjutnya pansel akan memilih 14 nama yang akan diusulkan sebagai pimpinan KY ke Presiden dan selanjutnya diserahkan ke DPR RI untuk penentuan tujuh nama," jelasnya.

Kurang Perhatian
Pada pertemuan itu, juga mengemuka terkait kurang seriusnya pemerintah terhadap KY. Hal ini berakibat lambannya sosialisasi rekrutmen yang dilakukan pansel. Pansel tersebut baru terbentuk pada April lalu. Padahal mestinya terbentuk sejak enam bulan sebelum masa tugas pimpinan KY berakhir. Jadi mestinya terbentuk sejak Februari lalu.

Hal itu diperparah lagi dengan kucuran dana dari pemerintah ke pansel baru dilakukan pada Juli. "Akibatnya akan ada masa kekosongan pimpinan KY setelah 2 Agustus. Karena pemilihan pimpinan KY hingga di DPR, masih butuh waktu sekitar 60 hari," ujar Jamil. (jum)

Keterangan foto: Aktivis Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Jamil Mubarak (kiri) dan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Makassar Abdul Muttalib (kanan) saat berbicara pada diskusi Mencari Anggota KY yang Ideal di Hotel Clarion, Makassar, Senin (26/7/2010).

Unsa Makassar Wisuda 137 Alumni

Makassar, Tribun - Universitas Sawerigading (Unsa) Makassar menggelar wisuda ke-12 di Hotel Clarion, Jl AP Pettarani, Makassar, Senin (26/7/2010). Kali ini sebanyak 136 alumninya yang diwisuda.

Selain para wisudawan dan keluarganya, upacara wisuda yang diwarnai tarian empat etnis Sulsel itu juga dihadiri antara lain Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi Prof Dr Basri Wello, Ketua Yayasan Perguruan Sawerigading Lagaligo Nuruddin Syahadat, Ketua Ikatan Alumni Unsa A Yunus Baso yang juga mantan anggota DPRD Sulsel, serta para dosen Unsa.

Menurut Rektor Unsa Muhammad Hasyim MH, wisuda sebagai upacara akademik, tidak saja mengandung pengukuhan sebagai sarjana bagi yang diwisuda, melainkan juga mengandung nilai legalitas formal pertanggungjawaban lembaga kepada masyarakat.

"Sejak Unsa berdiri hingga wisuda hari ini (kemarin), maka total alumni Unsa saat ini sebanyak 1.247 orang," ujar Hasyim yang memimpin upacara wisuda tersebut.

Pada tahun akademik 2010-2011, Unsa membina 1.597 mahasiswa. Terdiri 132 mahasiswa program studi (prodi) teknik elektro fakultas teknik, 159 prodi sosiologi fisipol, 315 prodi administrasi negara, 76 orang pada prodi bahasa dan sastra Inggris, 754 orang prodi studi ilmu hukum, 79 orang prodi matematika (FKIP), dan 82 prodi bahasa Indonesia.

Hingga kemarin, jumlah dosen Unsa sebanyak 67 orang. Terdiri 10 dosen negeri dipekerjakan (Dpk), 39 dosen tetap yayasan, dan 18 dosen luar biasa. Kualifikasi pendidikan paling rendah magister (S2) dan 3 orang berkualifikasi doktor, dan dua di antaranya berpangkat guru besar.

Pada tahun ajaran 2010, tercatat 10 dosen Unsa sedang mengikuti program doktor. Ada yang di Unair, IPB Bogor, Unibraw Malang, Unhas, UNM, dan UMI. Diharapkan tiga tahun mendatang, Unsa akan memiliki paling sedikit 13 dosen dengan gelar doktor. (jum)

Dibuka Pendaftaran Maba Hingga September

Humas Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Sawerigading (Unsa) Makassar M Yahya Mustafa mengatakan, Unsa kembali menerima calon mahasiswa baru (maba) untuk gelombang II mulai Juli hingga September mendatang. Pendaftaran dapat dilakukan di Kampus Unsa di Jl Kandea I No 27 atau di Jl Sembilan I No 27, Makassar.

Unsa saat ini mengelola lima fakultas yakni fakultas teknik, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik (fisipol), fakultas sastra, fakultas hukum, dan yang terbaru fakultas keguruan dan ilmu pendidikan (FKIP). FKIP saat ini membina dua program studi yakni pendikan matematika dan pendidikan bahasa Indonesia.

"Saat ini Unsa sedang mempersiapkan kampus II di Jl Perintis Kemerdekaan, Tamalanrea, Maassar. Di kampus II ini, Unsa akan dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 10 ribu meter bujur sangkar," jelasnya di Hotel Clarion, Makassar, Senin (26/7/2010). (jum)

fakultas dan prodi:
fakultas teknik:
- prodi studi teknik elektro (S1) terakreditasi
- konsentrasi: elektronika dan listrik

fakultas ilmu sosial dan ilmu politik
1. prodi sosiologi (S1). Terakreditasi
2. prodi ilmu administrasi negara (S1). Terakreditasi

fakultas sastra
prodi bahasa dan sastra Inggris (S1). Terakreditas

fakultas keguruan dan ilmu pendidikan (FKIP)
1. Prodi matematika (S1) (SK Mendiknas No 886/D/T/2009)
2. Prodi bahasa Indonesia (SK Mendiknas No 886/D/T/2009)

Catatan: Berita di atas dimuat di Tribun Timur edisi Selasa, 27 Juli 2010

Dilindas atau Terlindas


SELASA malam, 8 Juni 2010. Saat itu, saya sedang rehat. Tiba-tiba saya mendapat telepon dari Nasrullah Nara, jurnalis sekaligus Kepala Biro Kompas Wilayah Timur Indonesia.

Nasrullah yang lebih akrap saya sapa dengan Kak Nara itu mengkritik penulisan berita dengan judul Polisi Dilindas Truk Angkut Es dan Ditabrak Truk, Anak dan Ayah Tewas. Kedua berita ini kebetulan terbit pada hari yang sama di Tribun Timur edisi Selasa, 8 Juni 2010.

Berita dengan judul Polisi Dilindas Truk Angkut Es tersebut ditulis reporter Tribun Timur Akhwan Ali. Kebetulan pula saya yang mengeditnya.

Awalnya saya menganggap judul berita ini sudah tepat. Makanya saya kaget ketika Kak Nara menyampaikan bahwa pemilihan diksi "dilindas" pada judul maupun isi berita tersebut terdapat kekeliruan.

Menurut Kak Nara, mestinya pada judul dan berita dimaksud, diksi yang digunakan adalah "terlindas" bukan "dilindas." Pasalnya, terdapat perbedaan makna diksi "dilindas" dan "terlindas."

Kata "dilindas" bermakna bahwa perbuatan itu sengaja dilakukan. Sedangkan diksi "terlindas" bermakna, perbuatan yang tak sengaja dilakukan atau perbuatan yang tiba-tiba. Umumnya, katanya, kecelakaan lalulintas itu terjadi tanpa disengaja. Begitu pun pada kejadian sopir truk pengangkut es balok yang diberitakan melindas korban, pasti tanpa disengaja.

"Karena itu, menurut saya, judul yang tepat digunakan pada kejadian tersebut adalah Polisi Terlindas Truk Angkut Es, bukan Polisi Dilindas Truk Angkut Es. Hal yang sama dengan judul Ditabrak Truk, Anak Ayah Tewas seharusnya Tertabrak Truk, Anak Ayah Tewas," jelas Nara.

Menurut Nara yang juga Ketua Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulawesi Selatan, penggunaan awalan "di" kerap keliru digunakan. Tidak hanya dalam percapakan sehari-hari, tapi juga di banyak media massa. Misalnya kata "ditabrak" pada kalimat polisi tewas ditabrak truk.

"Seperti kata dilindas, kata ditabrak juga bisa dimaknakan perbuatan yang sengaja dilakukan. Padahal, bukankah kebanyakan kecelakaan lalulintas itu tak sengaja dilakukan. Jadi kata yang cocok adalah tertabrak karena tak sengaja dilakukan," terang Kak Nara.

Pengaruh Budaya
Masih menurut Kak Nara, kekeliruan penempatan awalan "di" tersebut banyak dipengaruhi budaya tutur masyarakat Sulawesi Selatan (Sulsel) yang memang sudah lazim menggunakan awalan "di". Sedangkan awalan "ter", sangat langka digunakan dalam percakapan lisan di masyarakat Sulsel.

Lain pula di Jawa. Masyarakat Jawa umumnya justru lebih kerap menggunakan awalan "ke" untuk menggantikan posisi awalan "ter". Makanya di Jawa kerap kita didengar orang mengucapkan kata "ketabrak" dari pada kata "tertabrak" atau "ditabrak."

"Maaf Adinda, saya harus memberi penjelasan perihal penggunaan awalan "di" dan "ter" ini agar kita tidak terus membuat hal yang keliru. Saya juga jelaskan kepada Adinda, karena saya tahu Adinda orangnya bisa menerima kritik," kurang lebih begitulah kata Kak Nara kepada saya.

Menerima masukan dari Kak Nara itu, saya justru sangat berterima kasih kepadanya. Saya merasa penjelasannya tentang makna awalan "di" dan "ter" itu sangat bermanfaat. Apalagi bagi jurnalis yang sehari-hari bekerja menyusun kata-kata untuk dipublikasikan.

Masalah diksi, bagi saya, adalah hal yang sangat urgen untuk diketahui. Sebab jika keliru menggunakan kata maupun penembatan imbuhan (afiks), bisa fatal. Bisa saja apa yang dimaksudkan penulis berita, dipahami berbeda-beda oleh pembacanya atau pendengarnya.

Pesan TD Asmadi
Saat itu juga saya tiba-tiba teringat dengan pesan TD Asmadi, mantan jurnalis Kompas yang kini fokus menjadi pengajar bahasa jurnalistik di Lembaga Pers Dr Soetomo (LPDS).

Dalam beberapa kesempatan mengikuti pelatihan jurnalistik yang pernah diadakan LPDS di Makassar, TD Asmadi kerap menekankan bahwa setiap jurnalis harus kaya perbendaharaan kata.

Menurutnya, jurnalis adalah profesi yang paling tinggi keterlibatannya dengan penggunaan kata-kata, khususnya kata-kata dalam bahasa Indonesia. Setiap hari para wartawan bergulat dengan bahasa, memilih dan menyusun kata, sehingga menjadi informasi yang menarik bagi khalayak.

"Wartawan sudah semestinya kaya dengan perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia. Bukan hanya itu, wartawan juga harus mampu menggunakan kata-kata yang tepat dalam menyajikan informasi. Hal ini penting agar karya jurnalistik yang dihasilkan lebih kreatif dan bermutu tinggi," papar Asmadi saat memberi materi tentang bahasa Jurnalistik pada Workshop Kode Etik Jurnalistik untuk Redaktur di Hotel Makassar Golden, Jl Pasar Ikan, Makassar, Februari 2010 lalu. Selain dikenal sebagai pengajar LPDS, Asmadi juga adalah Ketua Umum Forum Bahasa Media Massa (FBMM).

Didorong rasa penasaran untuk mengetahui lebih banyak tentang penggunaan awalan "ter" dan "di", saya kemudian membuka beberapa buku literatur yang membahas tentang kedua awalan tersebut, termasuk mencarinya melalui media online.

Dari hasil penelurusan itu, saya mendapati keterangan yang menguatkan argumentasi Kak Nara. Bagi saya, hal ini adalah pelajaran penting. Selayaknyalah saya berterima kasih banyak kepada Kak Nara atas kritik dan sarannya yang sangat berguna.(jumadi mappaganro)

Makassar, 9 Juni 2010

Catatan: Tulisan di atas juga saya posting (lebih awal) di www.kompasiana.com

Senin, Juli 26, 2010

KH Syukri Daeng Limpo Wafat


Makassar, Tribun - Umat Islam, khususnya keluarga besar Persyarikatan Muhammadiyah Sulawesi Selatan, berduka. Ulama kharismatik Makassar, KH Syukri Daeng Limpo, berpulang ke Rahmatullah, Rabu (21/7/2010) sekitar pukul 01.55 wita. Hari itu juga, jenazah almarhum dimakamkan di kampung halamannya di Kabupaten Takalar.

Sebelum wafat, pengurus organisasi Persyarikatan Muhammadiyah ini sakit dan dirawat beberapa pekan di Rumah Sakit Islam Faisal, Makassar. Semasa hidupnya, almarhum kerap mengisi acara Dialog Masalah Islam (Damai) di Radio Gamasi FM Makassar.

Lewat acaranya yang disiarkan setiap hari itu, mantan Kepala Kantor Departemen Agama (Kakandepag) Kabupaten Maros itu memiliki banyak penggemar. Warga Jalan Landak Baru, Makassar, ini pun kerap mengisi acara pengajian yang digelar majelis-majelis taklim.

Mengetahui kabar duka itu, Ketua Pemuda Muhammadiyah Sulsel Abdul Rachmat Noer menulis di jaringan sosial facebook-nya: Umat Islam sangat kehilangan ulama yang luas ilmunya. Dan dunia pun menangis mengiri kepergiannya. Selamat jalan, insya Allah pintu syurga telah terbuka menunggu kehadiranmu. Keluarga besar Muhammadiyah Sulsel kehilangan ulama besar yang juga guru rakyat. (jum)

Catatan: Tulisan di atas terbit di Tribun Timur edisi Selasa, 22 Juli 2010

Mahasiswa STIEM Bongaya Minta Pembekuan LPM Watak Dicabut

Makassar, Tribun - Dua mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar (STIEM) Bongaya, Ahmad dan Akram, meminta agar Ketua STIEM Bongaya M Akob Kadir MSi mencabut pembekuan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Watak.

Pasalnya, pembekuan tersebut telah mengurangi kreatifitas dan terhambatnya pengembangan jurnalisme kampus bagi mahasiswa STIEM, khususnya yang tergabung dalam LPM Watak.

"Hingga hari ini (kemarin), pembekuan LPM Watak sudah hampir tiga tahun. Kami sebenarnya sudah dua kali meminta kepada Ketua STIEM agar meninjau kembali SK pembekuan LPM Watak. Namun hingga hari ini, belum ada respon," ujar Ahmad yang bersama Akram menyampaikan aspirasinya tersebut di kantor Tribun, Jl Cenderawasih, Minggu (25/7/2010).

Menurut cerita Ahmad, terbitnya surat keputusan (SK) pembekuan tersebut diduga berawal konflik antara lembaga-lembaga kemahasiswaan dengan birokrat kampus. Saat itu, LPM Watak bersama BEM menyatakan keberatan kebijakan kampus terhadap model penerimaan mahasiswa baru dan menuntut transparansi penggunaan dana maba.

Mereka juga sempat mendesak agar Pembantu Ketua (puket) Bidang Kemahasiswa STIEM Bongaya mundur. Diduga dari aksi unjuk rasa itu, keluar SK nomor 897/U.I/STIEM/IX/ 2007. SK bertanggal 26 September 2007 ini ditandatangani Akob.

"Selain pembekuan LPM Watak, enam pengurusnya dikenakan sanksi. Tiga di antaranya kena hukuman skorsing dan tiga lainnya dikeluarkan (drop out). Kami benar-benar prihatin," tambah Ahmad yang juga pengurus LPM Watak ini.

Sementara itu, Koordinator Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi (KPJKB) Upi Asmaradhana yang turut menemani kedua Ahmad dan Akram, menyesalkan adanya pembekuan tersebut. Alasanya, pembekuan itu dinilai sama halnya membunuh kemerdekaan pers di kampus.

"Mestinya kampus sebagai tempat kaum intelektual, justru bisa memberi contoh bagaimana menghargai kemerdekaan pers. Kami mengusulkan agar birokrat STIEM Bongaya bisa segera menyelesaikan masalah yang dihadapi pengurus LPM Watak, sehingga pers kampus bisa kembali hidup," ujar Upi yang juga aktivis Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Makassar. (*)

Catatam: Berita di atas terbit di Tribun Timur edisi Senin, 26 Juli 2010

JURnal Celebes Gelar Training Advokasi Radio Komunitas

Perkumpulan Jurnalis Advokasi Lingkungan (JURnaL) Celebes akan mengadakan pelatihan Advokasi Hak-hak Publik Melalui Media Komunitas mulai Sabtu (24/7/2010) hingga Minggu (25/7/2010). Pelatihan akan berlangsung di Wisma Amanat, Jl Haji Bau, Makassar.

Peserta pelatihan tersebut adalah para pengelola radio komunitas se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang tergabung dalam organisasi Jaringan Radio Komunitas (JIRAK) Celebes. Juga akan bergabung radio komunitas yang baru dinilai oleh JIRAK Celebes yang nantinya bergabung apabila memenuhi persyaratan yang diajukan JIRAK.

Radio yang akan hadir antara lain IGA FM (Barru), Allstar FM (Sinjai), Delstar FM (Bulukuma), Distro FM (Bantaeng), Teras FM (Makassar), GSP (Parepare), Titan (Pangkep), EBS Unhas, Zodiack Rappang, Salili Sinjai, EVB Ukip Makassar, Sando Batu (Sidrap), PBS (Pangkep), Wasilah UIN, Healty FM (Unhas), Alstar (Pangkep), Sketer (Pangkep), Birkot (Makassar), dan Tamborolangi (Tator).

Direktur Program JURnal Celebes Asmar Ekwar mengatakan, pelatihan tersebut sangat penting karena komunikasi, informasi dan media massa mempunyai peran vital dan menentukan bagi keberhasilan pembangunan, perbaikan sistem politik, dan demokrasi, juga berkaitan dengan upaya mencerdaskan bangsa.

"Radio komunitas sebagai media komunikasi massa (akar rumput) mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggungjawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial," ujar Asmar dalam rilisnya yang diterima Tribun, Kamis (22/7/2010). jum)

26 Juli, Universitas Sawerigading Gelar Wisuda

Makassar, Tribun - Universitas Sawerigading (Unsa) Makassar akan menggelar wisuda ke-12, Senin (26/7/2010) pekan depan. Sebanyak 136 sarjana baru akan diwisuda. Ke-136 sarjana baru itu terdiri atas 67 sarjana hukum, 30 sarjana sospol, 22 sarjana teknik, dan 10 sarjana sastra.

Bagi mahasiswa yang sudah ujian skripsi, diharapkan segera menyelesaikan syarat administrasi untuk ikut wisuda. Paling lambat 22 Juli atau besok, peserta calon wisuda sudah harus mendaftarkan dirinya.

Rencana hajatan itu disampaikan Ketua Panitia Wisuda Sarjana Unsa 2010 Moh Yahya Mustafa Msi melalui rilisnya yang diterima Tribun, Selasa (20/7).

"Persiapan menyambut acara wisuda sudah hampir rampung. Insya Allah Pak Kordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi Prof Dr Basri Wello MA diagendakan hadir pada wisuda Unsa nanti. Kesiapan Prof Dr Basri Wello hadir dinyatakan saat kami menghadap di ruang kerjanya saat mengantarkan undangannya," ujar Yahya di Makassar.

Unsa saat ini mengelola lima fakultas. Fakultas terbaru adalah FKIP yang membina dua program studi yakni pendikan matematika dan pendidikan bahasa Indonesia. Usia fakultas baru ini belum cukup 4 tahun, sehingga belum ada alumninya.

Unsa saat ini menggenjot peningkatan kualitas para tenaga dosennya. Sedikitnya 10 dosennya kini sedang merampungkan studi doktor (S3) di beberapa kampus di Jawa dan Makassar seperti UMI, Unhas, UNM, Brawijaya, Unair, dan IPB.

"Saat ini, sudah tidak ada lagi dosen dengan kualifikasi pendidikan S1 yang mengajar, semuanya telah bergelar S2 dan S3. Hal itu guna memenuhi tuntutan dari UU Guru dan Dosen. (jum)

Rabu, Juli 21, 2010

Warga Keluhkan Jalan Depan Makodam VII


Makassar, Tribun - Warga Kota Makassar dan sekitarnya yang kerap melintas di Jl Urip Sumoharjo, tepatnya di depan Markas Kodam (Makodam) VII Wirabuana, Makassar, mengeluhkan karena jalanan tersebut berair.

Kondisi tersebut sudah berlangsung lama dan seakan-akan dibiarkan tanpa perbaikan. Padahal, kondisi genangan air itu telah merusak jalan tersebut. Ini ditandai dengan terdapatnya beberapa lubang di jalan yang belum lama dibeton tersebut.

Kondisi itu diakibatkan pipa distribusi air bersih milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar bocor. Kebocoran ini diduga disebabkan kelalaian pelaksana proyek pelebaran jalan tersebut.

"Akibatnya melintas di jalan tersebut bisa menimbulkan kecelakaan lalulintas. Apalagi jika dilintasui pada malam hari. Penerangan yang tidak memadai di depan makodam, makin berisiko melintas di jalan tersebut," ujar Munzil, Koordinator Masyarakat Peduli Keselamatan Jalan Raya (MPKJR), kepada Tribun di Makassar, Minggu (18/7).

Menurut Munzil, jika kondisi jalan di depan makodam tersebut terus berair, suatu saat jika terjadi kecelakaan lalulintas karena tergelincir di jalan itu, maka korban bisa menuntut pemerintah.

"Karena pemerintah telah melakukan pembiaran terhadap kondisi jalan yang rentan kecelakaan lalu lintas. Hal ini sesuai Pasal 24 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan," katanya.

Pada Pasal 24 UU No 22 Tahun 2009 ayat pertama menegaskan, penyelenggara jalan (Pemerintah-red) wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalulintas.

Sedangkan ayat kedua UU yang sama tertulis, dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, penyelenggara jalan (Pemerintah-red) wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalulintas. (jum)

Humas PDAM: Sedang Diperbaiki

HUMAS PDAM Kota Makassar M Jufri Sakka membenarkan penyebab jalan depan Makodam VII Wirabuana berair sejak beberapa pekan terakhir akibat pipa distribusi air milik PDAM bocor. Akibat kebocoran ini juga telah mengganggu distribusi air bersih ke para pelanggan PDAM.

"Pipa kami bocor akibat pekerjaan proyek pelebaran jalan. Di sepanjang Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan Perintis Kemerdekaan, terdapat kurang lebih 20 titik pipa kami yang bocor," ujar Jufri saat dihubungi Tribun, Minggu (18/7).

Jufri menegaskan, manajemen PDAM Makassar berkomitmen melakukan perbaikan dan pembenahan kebocoran tersebut.

"Hari ini (kemarin), khusus kebocoran di depan makodam, sedang diperbaiki. Kami juga sudah meminta agar pelaksana proyek pelebaran jalan agar lebih hati-hati lagi agar tak ada pipa kami yang bocor lagi. Apalagi perbaikan kebocoran pipa kami semua dibiayai PDAM, tanpa sedikit pun ada biaya pengganti dari pelaksana proyek tersebut," jelas Jufri melalui melalui ponsel. (jum)


Pemkot Makassar Didesak Percepat Pembangunan Jalan Lingkar



PEMERINTAH Kota (Pemkot) Makassar didesak segera merampungkan pembangunan jalan lingkar (ring road) dalam dan luar yang telah lama direncanakan. Pasalnya, saat ini jalan-jalan di Kota Makassar makin padat kendaraan bermotor dan telah kerap menimbulkan kemacetan.

Jika jalan lingkar tersebut telah rampung, bisa menjadi solusi tepat mengurangi tingkat kemacetan tersebut. Belakangan ini, Jl Perintis Kemerdekaan, Jl Urip Sumoharjo, Jl Abdullah Daeng Sirua, makin kerap macet.

Hal itu mengemuka pada diskusi yang digelar Masyarakat Peduli Keselamatan Jalan Raya (MPKJR) di kantor JURnaL Celebes, Jl Damar V, Makassar, Jumat (16/7/2010). Diskusi ini mengangkat tema Mengurangi Kecelakaan Lalulintas dan Kemacetan di Kota Makassar.

Diskusi ini dihadiri antara lain anggota Ombudsman Makassar L Arumahi, Ketua MPKJR Munzil, Musmahendra dari LHLC, Asmar Exwar dari JURnaL Celebes, Haedar Tasakka dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulsel, dan sejumlah aktivis organisasi masyarakat (OMS) serta jurnalis di Makassar.

"Hal lain yang perlu dilakukan untuk mengatasi kemacetan adalah Pemkot Makassar harus bisa tegas melarang bus menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal yang sudah ada. Ini kan sudah ada aturannya. Yang kurang adalah penegakan aturan (perda) tersebut," ujar Arumahi.

Arumahi mengungkapkan, beberapa perusahaan angkutan umum (bus) masih saja ada yang tidak mengindahkan perda yang melarang menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal. Disesalkan, Satuan Polisi Pamong Praja Pemkot Makassar belum bertindak tegas.

Peserta diskusi ini juga mengusulkan agar Pemkot Makassar bisa segera membangun jembatan penyeberangan di depan Makassar Town Square (MTos). Pasalnya pengunjung mal tersebut, baik yang baru mau masuk maupun yang keluar mal, tidak jarang menimbulkan kemacetan karena menyeberang jalan.

Sementara jalan di depan mal tersebut yakni Jl Perintis Kemerdekaan, terbilang padat arus lalulintas. Sementara jika terjadi macet, jalan alternatifnya hanya di jalan tol. (jumadi mappanganro)

Catatan: Tulisan dan gambar di atas dimuat di Tribun Timur edisi 21 Juli 2010

Selasa, Juli 20, 2010

Berharap Sungai Tallo Jadi Lokasi Wisata


WAKIL Ketua I Asosiasi Agen Perjalanan Wisata Indonesia (Association of The Indonesia Tour and Travel Agencies/Asita) Sulawesi Selatan Didi Leonardo Manaba berkeinginan menggelar paket wisata di Sungai Tallo, Makassar.

Menurut GM Iramasuka Tours dan Travel ini, Sungai Tallo selama ini belum dikemas menjadi salah satu tempat wisata air. Padahal kalau dikelola baik, misalnya dengan rutin menggelar lomba dayung di Sungai Tallo, bakal banyak orang mau merasakan sensasinya.

"Mudah-mudahan Pemerintah Kota Makassar bisa secepatnya merealisasikan Sungai Tallo menjadi lokasi wisata air. Apalagi di muara Sungai Tallo kita bisa menyusuri sisa-sisa kejayaan Kerajaan Tallo," ujarnya yang ditemui di sela-sela menghadiri pesta pernikahan adik rekannya di gedung PWI, Jl AP Pettarani, Makassar, Senin (19/7).

Selain disibukkan mengurus usaha biro perjalanan wisata, Didi juga terlibat aktif di Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Sulsel. Di organisasi ini, Didi menjabat sebagai ketua. Salah satu hajatan yang pernah digelarnya adalah lomba arung jeram di Sungai Saddang, Kabupaten Tana Toraja. (jum)

Dari Imigrasi Mamuju ke Makassar

SEJAK 12 Juli lalu, Nur Putra Bahagia resmi menjabat Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Perizinan Kantor Imigrasi Makassar.

Jabatan barunya itu diakui alumnus Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin (1999) ini sebagai amanah sekaligus tantangan baru. Sebelum bertugas di Makassar, Putra adalah Kaur Umum Kantor Imigrasi Mamuju. Putra juga pernah bertugas di Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

"Mudah-mudahan dengan jabatan baru ini, saya bisa melewati tantangan yang ada dan bisa makin meningkatkan layanan Imigrasi kepada masyarakat," katanya saat dihubungi via ponsel, Minggu (18/7/2010).

Putra memulai kariernya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Kantor Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta. Di masa mahasiswa, ayah tiga anak ini sempat bergelut sebagai aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan mendirikan taman bermain (play group) di kawasan Hartaco Indah, Makassar. (jum)

Menyoal Promosi Sulsel di Singapura


PADA hari Jumat, 2 Juli 2010 lalu, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo meluncurkan gambar potensi Sulsel (Visit South Sulawesi) pada 100 unit Smart Taxi di halaman kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura.

Peluncuran gambar potensi Sulsel itu mencakup bidang perdagangan, pariwisata, dan investasi. Kegiatan promosi itu disaksikan antara lain Duta Besar RI untuk Singapura Wardhana, Ketua DPRD Sulsel Moh Roem, Director of Smart Taxi Johny Haryanto, dan sejumlah pejabat dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dan KBRI di Singapura.

Sesuai kontrak kerja sama dengan pemilik Smart Taxi, di 100 bodi taksi tersebut dipajang gambar Syahrul beserta sejumlah obyek wisata utama di Sulsel seperti Benteng Pannyua (Fort Rotterdam), Tana Toraja, maupun Tanjung Bira. Masa kontrak ini berlaku selama enam bulan.

Tribun Timur
edisi 6 Juli 2010 memberitakan, untuk kontrak pencitraan di mobil taksi tersebut, Pemprov Sulsel membayar kurang lebih Rp 200 juta. Jumlah ini belum termasuk biaya perjalanan dinas sejumlah pejabat lingkup Pemprov Sulsel yang ikut hadir di Singapura saat itu.

Dengan promosi itu, Pemprov Sulsel menargetkan bisa menarik semakin banyak kunjungan wisatawan dari berbagai negara yang berkunjung ke Singapura. Kurang lebih 12 juta wisatawan datang ke negeri Singa tersebut setiap tahunnya.

Foto Syahrul
Tepatkah argumen dan langkah promosi pemprov tersebut? Bagi saya, hal itu kurang tepat sekaligus menimbulkan pertanyaan.

Mengapa untuk promosi potensi Sulsel itu juga memajang foto Syahrul dan agak menonjol? Mengapa bukan memajang foto Dara Sulsel atau perempuan cantik yang jauh lebih berdayatarik jika dipandang?

Kalau memang harus ada gambar manusianya, mengapa bukan foto masyarakat adat Tana Toraja atau suku terasing di Kajang yang lebih eksotik dibanding foto seorang gubernur?

Pada banyak brosur dan papan reklame yang memasarkan atau mempromosikan wisata di Indonesia maupun beberapa negara di dunia, saya jarang melihat ada foto kepala negaranya atau gubernurnya ikut serta dipajang.

Lantas apa motif di balik pemajangan foto Syahrul di taksi tersebut? Apakah karena para pejabat di lingkup Pemprov Sulsel, khususnya yang bertanggungjawab terkait program tersebut, hendak "mencari muka" ke Syahrul ya? Mudah-mudahan saja tidak.

Memprihatinkan
Toh sekali pun foto Syahrul yang juga Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel itu tak dipajang di bodi mobil Smart Taxi, penilaian saya promosi keluar negeri itu tetap kurang tepat.

Untuk apa menghabiskan dana ratusan juta untuk promosi potensi wisata di luar negeri, sementara banyak potensi wisata di daerah ini kurang terurus selama ini. Pengelola obyek wisata itu pun kerap berdalih, minimnya dana perbaikan dan pemeliharaan turut menyebabkan tak terurusnya obyek wisata di Sulsel.

Contoh lokasi wisata yang tak terus di daerah ini di antaranya Benteng Sombaopu yang berada di sisi utara muara Sungai Jeneberang, Kecamatan Tamalate, Makassar. Jika pengunjung ke benteng ini, maka pengunjung bakal dengan mudah melihat tumpukan sampah dan bangunan liar berdiri.

Bukan hanya itu, rumah-rumah adat yang berdiri di kawasan itu tampak makin lusuh. Bahkan ada yang nyaris rubuh. Di sana-sini paving block bergelombang, bahkan sudah banyak paving block- nya hilang dan membentuk kubangan. Rumput liar juga seakan berlomba memamerkan diri di kawasan ini. Kondisi ini membuat pengunjung enggan berlama-lama di kawasan ini.

Padahal, saat kawasan Benteng Sombaopu itu direvitalisasi untuk dijadikan taman miniatur Sulsel, ratusan juta bahkan mungkin miliaran rupiah dana dari APBD Sulsel itu digelontorkan untuk membiayai program tersebut.

Disebut taman minatur Sulsel itu karena di kawasan ini dibangun rumah-rumah khas adat dari seluruh kota dan kabupaten se-Sulsel.

Selain Benteng Sombaopu, beberapa lokasi wisata bernilai sejarah di daerah ini juga nasibnya setali tiga uang. Lihatlah kini kondisi Gedung Kesenian Makassar atau Societeit de Harmonie di Jalan Riburane, Makassar.

Renovasi gedung peninggalan Belanda itu sejak beberapa bulan terakhir terkatung-katung akibat minimnya anggaran. Renovasi ini dilakukan karena banyaknya kerusakan pada gedung tersebut.

Kondisi tersebut membuat banyak seniman di Makassar mengeluh karena tak bisa menggunakan secara maksimal gedung milik Pemprov Sulsel itu untuk berkesenian. Pemprov Sulsel menaksir butuh dana kurang lebih Rp 6 miliar. Tapi, APBD Sulsel baru menganggarkan Rp 1 miliar.

Contoh lain yang juga butuh pembenahan dan perhatian serius dari Gubernur Sulsel adalah masih kurang memadainya infrastruktur jalan dan fasilitas yang ada di lokasi wisata di beberapa daerah di Sulsel. Seperti obyek wisata di Kecamatan Kajang dan Pantai Bira di Kabupaten Bulukumba, Tana Toraja, dan di beberapa lokasi wisata lainnya.

Mempromosikan potensi Sulsel memang adalah hal yang patut diberi apresiasi positif. Tapi perlu ada skala prioritas. Bagi saya, prioritas utama yang perlu dilakukan adalah membenahi, merawat, dan lebih memperindah dulu obyek-obyek wisata di daerah ini, barulah promosi keluar negeri.

Sebab dikhawatirkan, sejumlah turis mancanegara yang datang di Sulsel karena tergiur promosi daerah ini, namun mereka kecewa karena melihat dan merasakan obyek wisata di daerah ini tak terurus baik alias tak seindah dengan promosinya. (jumadi mappanganro)

Makassar, 19 Juli 2010


Foto: Penulis saat membaca koran The Wall Street Journal di The Coffee Bean, lantai dua gedung Singapura Expo, Singapura, Jumat, 18 Juni 2010 lalu.


Bahan bacaan: Tribun Timur edisi 6 Juli 2010, Fajar edisi 3 Juli 2010, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ketiga terbitan Depdiknas dan Balai Pustaka, Tesaurus Bahasa Indonesia. Catatan: tulisan di atas juga dipublikasikan di www.kompasiana.com


Senin, Juli 19, 2010

Tunjangan bagi PNS Bujang


Kasubsi Informasi Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan Fahlevi berpendapat, salah satu yang bisa dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan jumlah penduduk adalah memberi tunjangan bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang masih bujang.

Menurutnya, tunjangan tersebut tidak akan membebani dana APBD. Justru bisa menghemat. Sebab dengan adanya tunjangan bujang, maka si bujang bisa saja berpikir untuk menunda nikah.

"Karena menunda menikah, si bujang itu otomatis menunda memiliki anak. Di sisi lain, pemerintah bisa menghemat pengeluaran dana untuk tunjangan keluarga bagi PNS yang sudah menikah," ujar Fahlevi saat bertandang di kantor Tribun, Jl Cenderawasih, Makassar, Kamis (15/7/2010) pekan lalu.

Tunjangan bujang itu, tambah pria kelahiran 26 Juni 1976, otomatis dihentikan saat si bujang itu menikah. "Kira-kira mau tidak ya pemerintah merealisasikan tunjangan bujang," kata mantan ajudan Syahrul saat masih menjabat Wagub Sulsel ini.

Jangan-jangan Fahlevi memilih masih lajang karena menanti tunjangan bujang ya?

Catatan: Tulisan di atas terbit di Tribun Timur edisi Senin, 19 Juli 2010. Sumber foto: dikopipaste dari facebook Fahlevi.

Perampok Masuki Ruang Pimpinan FH Unhas


Makassar, Tribun - Kampus tak hanya kadang menjadi arena tawuran mahasiswa di Makassar. Kampus juga telah menjadi sasaran aksi perampokan.

Seorang perampok nekad beraksi di ruang pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH-Unhas), Kampus Tamalanrea, Makassar, Jumat (16/7/2010). Aksi ini terbilang nekad karena dilakukan pada siang hari.

Saat itu sebagian besar mahasiswa dan dosen yang beragama Islam sedang menunaikan salat Jumat. Namun sebagian mahasiswi dan mahasiswa non-Muslim masih beraktivitas di kampus.

Saat beraksi, si perampok juga tega mencekik seorang staf di ruang Pembantu Dekan III FH-Unhas. Korban mengalami luka lebam di bagian lehernya.

Karena staf tersebut sempat berteriak sebelum dicekik, si perampok pun tak leluasa beraksi. Ia hanya sempat mengambil satu telepon selular (ponsel) milik korban, lalu buru-buru kabur.

Sejumlah mahasiswa yang saat itu melihat pelaku kabur, langsung mengejar. Usaha mahasiswa mengejar tak sia-sia. Si perampok akhirnya tertangkap saat berada di dekat kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) yang berjarak sekitar 500 meter dari lokasi perampokan.

Si perampok yang kemudian diketahui asal Antang, Kecamatan Manggala, Makassar, itu pun dihajar massa. Beberapa saat kemudian, polisi dari Polsekta Tamalanrea pun datang menjemput pelaku.

"Pelakunya sudah diproses di Polsekta Tamalanrea. Kami berharap pelakunya diberi hukuman setimpal," ujar Pembantu Dekan III FH Unhas Prof Dr Farida Patittingi MH yang dihubungi via ponsel, tadi malam. (jum)


Prof Farida Trauma

AKIBAT perampokan tersebut, Prof Dr Farida Patittingi MH mengaku masih trauma saat dihubungi Tribun yang menanyakan perihal kejadian tersebut, tadi malam.

"Bagaimana saya tidak trauma, pelakunya sempat mencekik staf saya. Pelaku juga membawa sangkur. Bisa saja staf saya dibunuhnya. Syukurlah tidak sampai," kata Farida yang juga pengurus ICMI Sulsel ini.

Ia menduga, perampok tersebut adalah bagian dari komplotan perampok yang telah banyak meresahkan warga Kota Makassar belakangan ini. (jum)

Catatan: Tulisan di atas terbit di Tribun Timur edisi Sabtu, 17 Juli 2010. Sumber foto: Dikopipaste dari facebook Farida Patittingi

Minggu, Juli 18, 2010

Selamatkan Bangunan Tua Bersejarah Makassar


MAKASSAR memiliki banyak bangunan tua bersejarah. Namun kini keberadaannya berangsur- angsur punah seiring beralih fungsi dan berganti dengan bangunan baru. Padahal, jika bangunan tua bersejarah itu dilestarikan dan dipelihara dengan baik, justru bisa menjadi jualan promosi wisata kota ini.

Salah satu bangunan tua yang telah hilang itu adalah Benteng (Fort) Vredenburg yang kini berganti gedung Bank BNI yang terletak di pertigaan Jalan Sudirman dan Jalan Jenderal M Jusuf (eks Jalan Bulusaraung), Makassar.

Hal itu mengemuka pada diskusi informal yang digagas para pecinta banguna tua bersejarah di Makassar yang digelar di Gedung Dewan Kesenian Makassar (DKM), Benteng Pannyua (Fort Rotterdam), Jl Ujungpandang, Makassar, Minggu (18/7/2010).

Para pecinta bangunan tua itu merupakan anggota komunitas atau grup facebook, Selamatkan Bangunan Tua Bersejarah Makassar dari Penghancuran.

Diskusi ini dihadiri kurang lebih 25 orang dengan latarbelakang beragam. Ada dosen, mahasiswa, wartawan, penyiar radio, fotografer, arsitek, planolog, sejarahwan, sosiolog, seniman, hingga pelajar.

Di antara mereka ada Syahriar Tato, staf ahli di Pemprov Sulsel dan Ketua Badan Koordinasi Kesenian Indonesia (BKKI) Sulsel sekaligus sebagai pengundang diskusi tersebut.

Triyatni Martosenjoyo, pendiri grup facebook, Selamatkan Bangunan Tua Bersejarah Makassar dari Penghancuran.

Hadir pula Sunarti Heersink Tutu, orang Sulawesi Selatan yang menetap di Den Haaq, Belanda. Ia mengikuti suaminya yang berkarier sebagai dosen di Den Haaq. Kehadiran Sunarti makin menambah bobot pertemuan ini.

Pasalnya. ia membawa peta Makassar dari Belanda. Peta ini memberi jejak jelas Kota Makassar abad 19 yakni antara 1860-1888. Di peta ini masih tergambar jelas tentang sejumlah bangunan tua, baik berupa benteng, maupun lokasi-lokasi produksi pertanian dan kantor-kantor pemerintahan di Makassar zaman itu.

Di peta ini terdapat petunjuk keberadaan terowongan yang menghubungkan Benteng Pannyua dan Benteng (Fort) Vredenburg. Terowongan ini melintasi bagian bawah Lapangan Karebosi.

Triyatni yang juga dosen Jurusan Teknik Arsitektur Unhas itu mengatakan, ia sengaja membuat grup tersebut karena prihatin dengan keberadaan bangunan-bangunan tua di Kota Makassar yang kini mulai berangsur-angsur hilang.

"Saya membuat grup ini sewaktu ada berita yang melansir rencana Pemprov Sulsel yang hendak membangun hotel di Benteng Pannyua. Saat itu saya langsung gerah membaca berita tentang hal itu. Menurut saya, kebesaran peradaban sebuah bangsa itu diilihat dari komitmennya mempertahankan bangunan tua bersejarah," kata Triyatni.

Sementara itu, Andi Aisyah Lamboge, salah seorang anggota komunitas tersebut mengaku sangat berkesan dengan pertemuan itu. "Pertemuan ini memberi saya banyak wawasan tentang Makassar tempo dulu," katanya seusai menjadi moderator diskusi tersebut.

Seusai diskusi, para anggota komunitas peduli bangunan tua bersejarah itu diajak mengelilingi seluk beluk Benteng Pannyua. Sembari berjalan, Syahriar yang juga seniman kawakan kota ini, memberi penjelasan tentang detail benteng tersebut. (jumadi mappanganro)

Catatan: Tulisan di atas terbit di Tribun Timur edisi Senin, 19 Juli 2010. Sumber foto: dikopipaste dari facebook milik Abbas Sandji, fotografer Tribun Timur. Keterangan foto: Triyatni Martosenjoyo (kanan) dan Sunarti H Tutu (kiri) memegang peta Makassar abad 19 di sela-sela diskusi di Benteng Pannyua, Makassar, Minggu (18/7/2010).
javascript:void(0)

Kamis, Juli 15, 2010

Nobar Piala Dunia di Cikeas


Dosen FISIP Universitas Hasanuddin Dr Hasrullah mendapat kesempatan turut merasakan suasana nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2010 di kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Jawa Barat, Senin (12/7/2010) dini hari.

Hasrullah datang di acara tersebut atas undangan dari Menteri Pemuda dan Olahraga RI Andi Alifian Mallarangeng. SBY bersama keluarganya, serta beberapa menteri dan petinggi negeri ini hadir di acara ini. Jauh sebelum duduk di Kabinet Indonesia Bersatu, Alifian memang akrab dengan Hasrullah.

"Suasana nobar di Cikeas tak jauh beda dengan suasana nobar di Makassar. Walau dihadiri Presiden dan para petinggi negeri ini, nobar di Cikeas juga diwarnai teriakan-teriakan," ujar Hasrullah kepada Tribun melalui ponsel, tadi malam.

Suasana nobar di Cikeas makin asyik dan seru karena para peserta nobar juga disajikan aneka makanan dan minuman. Ada mi kangkung, nasi goreng, dan lain-lain.

"Pada kesempatan itu, SBY sempat melontarkan harapannya untuk PSSI agar kelak kesebelasan Indonesia bisa tampil pada Piala Dunia. Harapan SBY tersebut, saya kira juga harapan seluruh rakyat Indonesia," katanya. (jumadi mappanganro)


Catatan: Berita ini dimuat di Tribun Timur edisi cetak edisi Selasa, 13 Juli 2010. sumber foto: www.fajar.co.id

Senin, Juli 12, 2010

Kasihan Nasib Bahasa Indonesia di Makassar


Minggu pagi, 11 Juli 2010. Ratusan pesepeda dengan kostum yang didominasi warna merah berkumpul di Kampus II Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Kehadiran para pesepeda itu rupanya dalam rangka memeriahkan acara yang diberi nama Telkomsel Campus Community Bike2Campus. Kegiatan ini digelar PT Telkomsel bekerja sama dengan UMI

Melihat dan membaca nama acaranya yang menggunakan bahasa Inggris, entah mengapa saya merasa kurang sreg. Walau tak mengikuti acara tersebut, bisa diprediksi bahwa kegiatan itu diharapkan bisa diketahui lebih banyak warga Indonesia, minimal warga Kota Makassar. Tapi kok penamaan acara itu menggunakan bahasa yang bukan bahasa Indonesia ya? Padahal, bukankah warga kota ini lebih banyak pengguna bahasa Indonesia dibanding bahasa Inggris?

Penggunaan bahasa asing pada hajatan dilakukan PT Telkomsel tersebut bukan kali pertama. Beberapa kegiatan atau program yang diluncurkan perusahaan operator telekomunikasi seluler terbesar di Indonesia itu sebelumnya juga telah kerap mengadopsi bahasa Inggris.

Penggunaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, di Kota Makassar bukan hanya kerap dilakukan PT Telkomsel dalam mempromosikan produknya. Bisa dikata, penggunaan bahasa asing di Kota Makassar nyaris telah merata dilakukan banyak pihak, baik perusahaan milik pemerintah maupun swasta. Tak terkecuali lembaga pemerintahan daerah.

Makanya tak heran, jika kita berjalan menyusuri sudut Kota Makassar, maka dengan mudahnya mata kita melihat tulisan atau telinga kita mendengar istilah-istilah yang menggunakan bahasa asing.

Semisal nama Clarion Hotel and Convention, Makassar Golden Hotel, Aston Hotel and Convention, Celebes Convention Centre milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Karebosi Link, Makassar Town Square, Panakkukang Square, Ratulangi Medical Centre, dan Makassar Trade Centre, dan masih banyak nama tempat lainnya yang menggunakan bahasa Inggris.

Boleh dikata, mulai dari nama kafe, hotel, gedung pertemuan, perumahan, tulisan di papan- papan reklame, sekolah, bahkan berita-berita di media massa (cetak dan elektronik) di Kota Makassar kerap kita baca atau kita dengar istilah-istilah yang menggunakan bahasa Inggris. Padahal, pemiliknya umumnya adalah warga negara Indonesia. Anehnya, hal ini telah berlangsung lama, namun hingga tulisan ini dibuat, tak ada teguran dari pemerintah.

Padahal, pada Pasal 36 ayat tiga Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan tertulis bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

Begitu pun pada Pasal 25 ayat tiga UU yang sama menegaskan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.

Peran Pemerintah
Tapi, bagaimana pemerintah di daerah ini menegur perihal maraknya penggunaan bahasa Inggris yang tidak pada tempatnya itu, sementara pemerintah daerah ini juga melakukan hal serupa?

Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo misalnya. Syahrul adalah salah satu pejabat pemerintah di daerah ini yang tak jarang melontarkan istilah dalam bahasa Inggris, baik di depan forum-forum resmi maupun sekadar dialog dengan masyarakat biasa di daerah ini. Mungkin, ia lebih percaya diri menggunakan bahasa asing dibanding bahasa Indonesia sehingga menamakan program penghijauan yang dilakukannya dengan nama Sulsel Go Green.

Beberapa waktu lalu, Wali Kota Makassar Ilham Arif Sirajuddin juga meluncurkan program Makassar Bersih dengan motto Makassar Green & Clean (MGC). Sebelumnya juga, Ilham meluncurkan motto (tagline) Makassar, The Great Expectation.

Bahasa Indonesia yang telah berjasa besar menyatukan ribuan suku di Nusantara ini rupanya masih kerap dianggap kurang cocok digunakan sejumlah pihak, termasuk pemerintah kita, dalam berkomunikasi dengan warganya sendiri.

Mungkin para pengguna bahasa asing itu, termasuk para pejabat di daerah ini, merasa lebih bangga dan lebih pede jika menggunakan bahasa Inggris, meski berbicara dengan bangsanya sendiri. Aneh kan?

Bukankah bahasa Indonesia itu berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah?

Apakah para pejabat pemerintah itu lupa bahwa salah tugasnyanya adalah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sesuai dengan perkembangan zaman? Kalau tak percaya, lihatlah pada Pasal 41 UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan!

Semoga saja bahasa Indonesia tak menjadi asing di negerinya sendiri. Amin. (jumadi Mappanganro)

Makassar, 12 Juli 2010

Bahan bacaan: www.tribun-timur.com, UU Nomor 24 Tahun 2009, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ketiga terbitan Depdiknas dan Balai Pustaka, Tesaurus Bahasa Indonesia. Tulisan di atas juga dipublikasikan di www.kompasiana.com

Jumat, Juli 09, 2010

Kritik Penyelenggaraan Sepeda Santai


KETUA Komunitas Sepeda Mamminasata Andi Mappaware Nuhung memberi apresiasi positif terkait makin maraknya instansi dan organisasi kemasyarakatan di Kota Makassar yang ikut mengampanyekan pentingnya aktivitas bersepeda.

Namun disesalkan karena beberapa penyelenggaraan sepeda santai (fun bike) di kota ini tak konsisten dengan misi kampanye bersepeda. Betapa tidak, katanya, pada beberapa penyelenggaraan fun bike itu, panitia menyediakan hadiah sepeda motor. Bahkan ada yang sampai memberi hadiah mobil.

"Padahal tujuan fun bike itu kan adalah menyosialisasikan dan mengajak sebanyak mungkin masyarakat untuk bersepeda. Minimal masyarakat senang bersepeda dibanding naik kendaraan bermotor," papar pengusaha developer ini, Jumat (9/7).

Misi utama lain dari kampanye bersepeda tersebut, tambahnya, adalah agar lingkungan kehidupan kita bisa terbebas dari polusi suara, lebih-lebih lagi polusi udara.

"Nah kalau fun bike itu berhadiah kendaraan bermotor, apakah itu sesuai misi kampanye bersepeda? Bagi saya itu hanya sekadar hura-hura tanpa visi dan misi yang jelas. Kasihan tenaga waktu yang sia-sia, tanpa pencapaian apa-apa," katanya.

Karena itu, ia menyarankan pada penyelenggaraan sepeda santai yang akan digelar sebaiknya hadiahnya sepeda atau aksesoris sepeda. Bukan kendaraan bermotor yang justru bertentangan dengan kampanye sepeda sehat untuk mengurangi polusi. (jumadi mappanganro)



Catatan: foto dikopipaste dari facebook milik Andi Mappaware Nuhung

Kamis, Juli 08, 2010

Nama Benteng Rotterdam Sebaiknya Diganti


SELASA, 6 Juli 2010 lalu, Isradi Zainal menghubungiku melalui telepon selular. Dia adalah mantan aktivis mahasiswa Universitas Hasanuddin yang kemudian membentuk lembaga Forum Kajian Pembangunan Daerah (FKPD) Sulawesi Selatan (Sulsel). Ia juga pernah berkeinginan mencalonkan diri sebagai calon Bupati Bulukumba periode 2010-2015, namun akhirnya batal.

Saat itu ia menyampaikan gagasannya yang menurut saya menarik. Gagasan yang kumaksud adalah keinginannya mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel untuk mengganti nama resmi Benteng (Fort) Rotterdam.

Kenapa kepada Pemprov Sulsel? Alasannya karena pengelolaan benteng yang terletak di Jl Ujungpandang, Makassar, ini adalah tanggungjawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemprov Sulsel. Sedangkan alasannya hendak mengusulkan pergantian nama benteng tersebut antara lain karena nama Rotterdam dinilainya berbau kolonial.

Katanya, Fort Rotterdam adalah nama pemberian Gubernur Jenderal Hindia- Belanda Cornelis Janszoon Speelman, orang yang pernah memimpin penjajahan di Indonesia.

"Rotterdam itu kan diambil dari nama kota kelahiran Speelman. Kok kita mau pakai nama pemberian penjajah. Padahal benteng Rotterdam tersebut awalnya adalah milik Kerajaan Gowa," jelas Isradi yang juga Koordinator Angkatan Muda Pro Demokrasi (AMPD) Kota Makassar ini.

Berdasarkan argumen itu, ia mengusulkan agar nama Benteng Rotterdam diganti dengan nama lokal atau "berbau" Kerajaan Gowa sebagai pemilik benteng tersebut. Semisal dengan nama Benteng Pannyua karena memang benteng ini mirip penyu yang hendak ke pantai.

Bisa juga dengan nama Benteng Makassar atau Benteng Ujungpandang. Nama-nama ini, katanya, sebenarnya sudah memasyarakat, tapi jarang ditulis di media massa maupun disebut oleh pemerintah. Yang lazim ditulis maupun disebut adalah Benteng Rotterdam.

Sejarah Benteng

Penasaran dengan gagasan Isradi, saya kemudian mencari tambahan informasi perihal sekilas tentang sosok Speelman dan sejarah Benteng Rotterdam melalui mesin pencari di dunia maya bernama Google.

Dari beberapa situs pemberitaan tersebut, ditulis bahwa Benteng Rotterdam itu dibangun pertama kali oleh Raja Gowa X bernama Imarigau Daeng Bonto Karaeng Lakiung pada tahun 1545. Raja ini juga terkenal dengan nama Tunipallangga Ulaweng. Letak benteng ini berada di pinggir pantai sebelah barat Kota Makassar.

Awalnya benteng ini berbahan dasar tanah liat, namun pada masa pemerintahan Raja Gowa ke-14 Sultan Alauddin, konstruksi benteng ini diganti menjadi batu padas yang bersumber dari Pegunungan Karst yang ada di daerah Maros. Dilihat dari udara, benteng ini berbentuk seperti seekor penyu yang hendak merangkak ke laut.

Itulah sebabnya benteng ini juga kerap disebut Benteng Pannyua. Benteng ini merupakan markas pasukan katak Kerajaan Gowa. Dari segi bentuknya sangat jelas filosofi Kerajaan Gowa bahwa penyu dapat hidup di darat maupun di laut. Begitu pun dengan Kerajaan Gowa yang berjaya di daratan maupun di lautan.

Namun karena Kerajaan Gowa kalah perang dengan Hindia Belanda, Raja Gowa Sultan Hasanuddin kemudian menandatangani Perjanjian Bungayya pada 18 November 1667. Laksamana Cornelis Speelman juga menandatangi perjanjian ini mewakili Hindia Belanda.

Walaupun disebut perjanjian perdamaian, isi sebenarnya adalah deklarasi kekalahan Gowa dari VOC (Kompeni) serta pengesahan monopoli oleh VOC untuk perdagangan sejumlah barang di pelabuhan Makassar yang dulunya dikuasai Kerajaan Gowa. Salah satu isi perjanjian ini mewajibkan Kerajaan Gowa untuk menyerahkan Benteng Rotterdam kepada Belanda.

Cornelis Speelman

Tak lama setelah perjanjian Bungaya itu, Speelman yang lahir di Rotterdam pada 3 Maret 1628 silam, kemudian menetap di benteng ini. Beberapa bangunan bekas Kerajaan Gowa yang ada di dalam benteng ini, kala itu, dihancurkan Speelman.

Ia kemudian menggantinya dengan bangunan berasitektur Belanda. Bangunan ini kemudian bertahan sampai sekarang.

Speelman adalah Gubernur Jenderal Hindia-Belanda yang ke-14 dari 37 gubemur jenderal yang pernah ditugaskan Kerajaan Belanda mengelola kongsi dagang VOC (Verenigne Oosl Indische Compagnies) di Hindia Belanda. Speelman memerintah Hindia-Belanda antara tahun 1681-1684.

Oleh Speelman dan para pelanjutnya, benteng ini kemudian digunakan Belanda sebagai pusat penampungan rempah-rempah di Indonesia bagian timur. Di benteng ini pula Pangerang Diponegoro pernah diasingkan dan dipenjara sebelum meninggal dan dimakamkan di Makassar.

Membaca tambahan informasi tersebut, saya kemudian berkesimpulan bahwa gagasan Isradi itu memang rasional. Kalau boleh berpendapat, saya lebih setuju jika Benteng Rotterdam itu berganti nama menjadi Benteng Karaeng Lakiung atau Benteng Tunipallangga Ulaweng, mengadopsi nama Raja Gowa X yang pertama kali membangun benteng ini .

Seandainya nama Benteng Karaeng Lakiung atau Benteng Tunipallangga Ulaweng itu kemudian dijadikan nama resmi menggantikan nama Fort Rotterdam, saya yakin banyak orang bakal penasaran lalu mencari tahu sosok Raja Gowa X tersebut.

Namun jika nama benteng itu sukar disebut atau tak mudah diingat, bisa juga diganti dengan nama Benteng Pannyua saja. Mudah kan? Anggap saja usulan ini adalah bagian upaya mencintai nama lokal atau produk dalam negeri. (jumadi mappanganro)

Makassar, 8 Juli 2010

Sumber bacaan: www.indonesia.go.id; www.id.wikipedia.org; www.jakarta.go.id
Sumber foto:southcelebes.wordpress.com. Catatan: Tulisan di atas juga dipublikasikan di www.kompasiana.com

Rabu, Juli 07, 2010

Pelaksana Tugas Ketua PSSI Sulsel


AKTIVITAS Abubakar Wasahua belakangan ini makin sibuk. Pasalnya, selain sebagai anggota DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), ia disibukkan dengan tugasnya sebagai Ketua Panitia Pelaksana Kursus Pelatih Lisensi C Nasional yang digelar PSSI Sulsel. Kursus yang berlangsung di Gedung Telkom, Makassar, ini berlangsung sejak 27 Juni lalu hingga Rabu (7/7/2010) malam.

Di kepengurusan PSSI Sulsel periode 2010-2015, Abubakar menjabat wakil ketua bidang SDM. Namun sejak 3 Juli lalu, ia diberi mandat lagi sebagai Pelaksana Tugas Ketua PSSI Sulsel. Ini menyusul, Ketua PSSI Sulsel Kadir Halid yang juga rekannya di DPRD Sulsel, sedang berada di Afrika Selatan.

"Jadi masa jabatan saya sebagai pejabat pelaksana tugas sampai Beliau (Kadir Halid) tiba kembali di Makassar. Karena ini amanah, saya emban dengan ikhlas," ujar Abubakar yang juga Ketua Persatuan Umat Islam (PUI) Sulsel saat ditemui di Hotel Delta, Jl Sultan Hasanuddin, Makassar, Selasa (6/7/2010). (jum)

Catatan: tulisan di atas terbit di halaman 13 Tribun Timur edisi 7 Juli 2010

Usulkan Nama Benteng Rotterdam Diganti


KOORDINATOR Forum Kajian Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (FKPDS) Isradi Zainal mengatakan, sudah saatnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengubah nama resmi Benteng (Fort) Rotterdam. Pasalnya, nama Rotterdam berbau kolonial.

Selain itu, Fort Rotterdam adalah pemberian nama dari penjajah Gubernur Jenderal Belanda Cornelis Speelman yang pernah menetap di benteng tersebut setelah berhasil mengalahkan Kerajaan Gowa pada abad ke-17 (1666-1667).

"Rotterdam diambil dari nama kota kelahiran Speelman. Benteng ini merupakan satu-satunya benteng milik Kerajaan Gowa yang tak dihancurkan Belanda," jelas alumnus Unhas ini kepada Tribun, Selasa (6/7/2010).

Menurut Isradi, dalam catatan sejarah, benteng tersebut pertama kali dibangun oleh Raja Gowa X pada tahun 1545 yang bernama Imarigau Daeng Bonto Karaeng Lakiung yang juga terkenal dengan nama Tunipallangga Ulaweng.

"Jadi pilih mana, kita menghargai penjajah Cornelis Speelman atau kita menghargai almarhum Raja Imarigau Daeng Bonto Karaeng Lakiung yang pertama kali membuat benteng bersejarah tersebut?" Kata Isradi.

Berangkat dari catatan sejarah itulah, Isradi yang juga Koordinator Angkatan Muda Pro Demokrasi (AMPD) Makassar, itu mengusulkan agar nama benteng itu diberi nama yang berbau Kerajaan Gowa. Semisal dengan nama Benteng Karaeng Lakiung.

"Bisa juga dengan nama Benteng Pannyua karena memang benteng ini mirip penyu yang hendak ke pantai. Bisa juga dengan nama Benteng Makassar atau Benteng Ujungpandang. Nama-nama ini juga sudah memasyarakat, kendati tak resmi," jelasnya. (jumadi mappanganro)


Catatan: tulisan di atas dimuat di halaman 14 Tribun Timur edisi 7 Juli 2010

PUI Sulsel Gelar Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan Masjid

BADAN Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Sulawesi Selatan (Sulsel) bekerja sama dengan Persatuan Umat Islam (PUI) Sulsel menggelar Pelatihan Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustaan Masjid Se-Sulsel, 6-8 Juli 2010.

Pelatihan tersebut berlangsung di Hotel Delta, Jl Sultan Hasanuddin, Makassar. Kegiatan ini diikuti 30-an peserta dari sejumlah kabupaten dan kota di Sulsel.

"Salah satu tujuan pelatihan ini adalah meningkatkan profesionalisme pengelolaan perpustakaan masjid," tutur Ketua PUI Sulsel Abubakar Wasahua didampingi Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan BPAD Sulsel Syarif Bando yang ditemui di Hotel Delta, Makassar, Jl Sultan Hasanuddin, Selasa (6/7/2010).

Menurut Abubakar yang juga anggota DPRD Sulsel ini, saat ini sudah banyak masjid di Sulsel yang telah memiliki perpustakaan. Namun belum terkelola baik. Padahal keberadaan perpustakaan di masjid sangat membantu umat bisa lebih banyak lagi belajar tentang Islam. (jum)



Catatan: Tulisan di atas terbit di halaman 14 Tribun Timur edisi 7 Juli 2010

Bakal Nikah di Nunukan


JIKA tak ada aral, Dedy Alamsyah Mannaroy, salah seorang pendiri PT Lingkaran Jurnal Indonesia (LJI), akan menikah lagi. Akad nikah dan resepsinya akan digelar di Nunukan, Kalimantan Timur, 19 Juli mendatang.

Ia akan menikah dengan Indar Dewi Pawelai, gadis berdarah Bugis Pinrang. Duda dua anak ini pun mengaku beberapa hari terakhir sibuk mempersiapkan hajatan sakral tersebut.

"Mohon doanya semua, semoga pernikahanku kali ini tak lagi gagal," ujar Dedy yang juga mantan jurnalis Radio Smart FM ini saat ditemui di Kafe Boulevard, Jl Boulevard, Panakkukang, Makassar, akhir pekan lalu. (jum)


Catatan: Tulisan di atas terbit di Tribun Timur edisi Selasa, 6 Juli 2010. Sumber foto dikopi dari foto koleksi Dedy Alamsyah di facebook)

Sabtu, Juli 03, 2010

Minim Perusahaan di Makassar Daftarkan Pekerjanya di Jamsostek


Jumlah perusahaan yang beroperasi di Kota Makassar masih terbilang minim yang telah mendaftarkan para buruh atau pekerjanya untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja (JJK) maupun jaminan kematian (JK) pada PT Jamsostek. Padahal, ketentuan ini diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Dari 5.050 perusahaan yang memiliki izin beroperasi dan telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Makassar, baru kurang lebih 2.100 perusahaan yang telah mendaftarkan para buruhnya di PT Jamsostek.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pengawasan Disnaker Kota Makassar Harun yang menjadi pembicara pada Diskusi Program Penanggulangan Kemiskinan pada Komunitas Buruh yang digelar di Warkop 76, Toddopuli, Makassar, Kamis (1/7).

"Ini artinya ada lebih 50 persen perusahaan di Makassar yang belum mengindahkan aturan untuk melindungi tenaga kerjanya," ujar Harun.

Diskusi tersebut digelar Koalisi Pemberdayaan Masyarakat Sipil (KuPAS) yang didukung Ford Foundation dan Pemerintah Kota Makassar. Selain Harun, tampil sebagai pembicara lain adalah Haedir dari Divisi Hak Ekosob LBH Kota Makassar. Diskusi dipandu Agussalim, aktivis KuPAS. Sejumlah perwakilan organisasi masyarakat sipil hadir di acara ini.

Menurut Harun, salah satu yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk "memaksa" perusahaan-perusahaan tersebut, khususnya yang bergerak di jasa kontruksi, agar mendaftarkan para buruhnya di PT Jamsostek adalah keluarganya Surat Edaran (SE) Wali Kota Makassar Nomor 560/37/S.edar/Disnaker/VI/2010. SE ini berisi perihal perlindungan tenaga kerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu pada sektor jasa konstruksi.

Pada SE tersebut ditegaskan bahwa setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD), BUMN atau BUMD, swasta nasional dan perorangan yang melaksanakan pekerjaan proyek pembangunan fisik atau jasa konstruksi di Kota Makassar, diwajibkan mendaftarkan proyek dan tenaga kerjanya/buruhnya kepada Program Jamsostek Sektor Jasa Konstruksi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar atau PT Jamsostek Kantor Cabang Makassar.

SE itu juga menegaskan bahwa setiap permintaan pembayaran atau pencairan termin pekerjaan fisik atau proyek pembangunan yang diajukan oleh penyedia jasa/kontraktor/pemborong kepada SKPD lingkup Pemkot Makassar wajib melampirkan bukti setor atau potongan Jamsostek. Hal ini berlaku mulai termin pertama hingga termin terakhir.

"Pelanggaran atas ketentuan ketenagakerjaan ini akan ditindaklanjuti dan diproses oleh Dinasker Kota Makassar sesuai perundang-undangan yang berlaku," tegas Harun.

Lemah Pengawasan
Harun juga mengungkapkan, pengawasan yang dilakukan pihaknya terhadap perilaku perusahaan-perusahaan di Makassar masih sangat lemah. Betapa tidak, jumlah pengawas yang dimiliki Disnaker Kota Makassar, hingga akhir Juni 2010, hanya 10 orang. Rencananya baru ditambah lagi dua tenaga pengawas dalam waktu dekat, sehingga nantinya berjumlah 12 orang.

Selain minimnya tenaga pengawas, dukungan fasilitas operasional bagi tenaga pengawas tersebut juga sangat kurang memadai. Betapa tidak, ke-10 tenaga pengawas itu hanya didukung dua unit sepeda motor untuk operasional.

Padahal, tambah Harun, jumlah perusahaan yang terdaftar di disnaker hingga akhir Juni, tercatat 5.050 perusahaan.

"Nah perusahaan-perusahaan itu kan perlu diawasi apakah dalam mempekerjakan buruh atau pekerjanya sesuai UU Tenaga Kerja atau tidak," papar Harun saat berbicara pada Diskusi Program Penanggulangan Kemiskinan pada Komunitas Buruh yang digelar di Warkop 76, Toddopuli, Makassar, Kamis (1/7)

Menurut Harun, karena keterbatasan tenaga pengawasan yang dimilikinya, ia berharap para pekerja/buruh mengadukan perusahaannya jika mereka tidak diperlakukan secara manusiawi. Misalnya para buruh/tenaga kerjanya itu tidak didaftarkan untuk mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JJK) dan jaminan kematian (JK) pada PT Jamsostek.

"Jika ada perusahaan yang tidak mengindahkan UU tenaga kerja, termasuk memberi upah di bawah UMP (upah minimum provinsi), bisa diadukan di disnaker. Perusahaan yang melanggar tentu ada sanksinya," tegas Harun.

Sementara itu, menurut Haedir, UMP senilai Rp 1 juta bagi buruh di Makassar masih terbilang rendah. Karena nilai UMP ini hanya cocok bagi buruh di daerah-daerah luar Makassar.

"Mestinya upah buruh di Makassar tidak disamakan dengan upah buruh di daerah luar Makassar. Itulah kenapa perlu ada upah minum kota (UMK). Karena mestinya upah buruh di Makassar lebih tinggi dibanding upah buruh daerah lainnya. Karena harga kebutuhan buruh di Makassar jauh lebih mahal," uja Haedir. (jumadi mappanganro)


Catatan: tulisan di atas terbit secara berseri di Tribun Timur edisi 2-3 Juli 2010,

Jumat, Juli 02, 2010

Menggelikan Studi Banding Legislator Jeneponto


GERAM. Menggelikan. Dua kata ini rasanya tepat menggambarkan perasaanku saat membaca berita di www.tribun-timur.com edisi 29 Juni 2010 tentang studi banding 16 anggota DPRD Kabupaten Jeneponto di Kota Manado yang salah alamat

Dikatakan salah alamat karena salah satu alasan studi banding para legislator asal Butta Turatea itu adalah karena hendak mengetahui lebih dalam tentang peraturan daerah (perda) pendidikan gratis di Manado. Padahal, di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara itu belum memiliki perda dimaksud. Mereka berada di Manado selama tiga hari, 27-29 Juni 2010 lalu.

Sayangnya pada berita online tersebut tak ditulis siapa saja ke- 16 legislator tersebut. Tribun Timur edisi cetak yang terbit keesokan harinya, tepatnya Rabu 30 Juni 2010, pun tak lengkap menuliskan nama-nama para legislator dimaksud. Yang ditulis hanya salah seorang di antaranya yakni Syamsuddin Karlos, Wakil Ketua DPRD Jeneponto yang juga politisi Partai Amanat Nasional (PAN).

Padahal, menurut saya, ke-16 nama legislator itu sangat penting dan menarik dipublikasikan. Tujuannya, minimal agar publik mengetahui kelakuan ke-16 anggota dewan tersebut yang menurut saya dan mungkin banyak orang, itu memalukan.

Kok bisa-bisanya mereka studi banding ke Manado dengan alasan salah satunya adalah untuk mempelajari perda pendidikan gratis. Padahal di sana belum ada perda tersebut.

Apakah mereka tidak mencari tahu terlebih dahulu informasi tentang perda apa saja yang telah diterapkan di Manado yang sukses memberi banyak manfaat dan kesejahteraan bagi warga Manado sehingga pantas dipelajari dan diterapkan di Jeneponto?

Saya menduga para anggota dewan itu tak mau bersusah payah mencari tahu tentang hal tersebut. Yang penting baginya adalah bisa "pesiar" ke Manado dengan menggunakan dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Plus bisa belanja dan "cuci mata" di sana dari uang saku yang juga bersumber dari APBD.

Kedok
Sulit bagi saya untuk tidak menduga bahwa studi banding tersebut hanyalah kedok. Sebab jika mereka serius ingin mempelajari atau bertukar informasi perihal perda tentang pendidikan gratis, tak perlu jauh-jauh ke Manado.

Di Sulawesi Selatan (Sulsel) saja keinginan itu bisa dipenuhi. Sebab beberapa kabupaten/kota di Sulsel telah memiliki perda tersebut. Di antaranya di Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Pangkep.

Saya tak percaya jika ke-16 legislator tersebut tak mengetahui bahwa sudah ada beberapa kota/kabupaten di Sulsel yang telah menerapkan perda tentang pendidikan gratis. Lantas apa yang mendasari atau motif mereka tetap ke Manado?

Saya menduga, motifnya adalah untuk memperoleh uang jalan yang banyak sekaligus bisa pesiar tanpa menggunakan uang pribadi alias dibayarkan oleh APBD.

Lalu kenapa bukan di Sulsel? Saya curiga mungkin ada kesan di kalangan legislator bahwa studi banding yang dilakukan di wilayah Sulsel, rasanya bak tak melakukan studi banding. Bukan hanya itu, jika studi banding di Sulsel, uang saku yang bisa mereka peroleh tak seberapa dibanding jika para legislator itu studi banding ke luar Sulsel.

Bagi saya, kelalaian para legislator itu harus dikenakan "sanksi". Bisa sanksi sosial maupun sanksi materi. Pemublikasian nama- nama legislator yang "salah alamat" di media massa, secara tak langsung adalah bagian dari pemberian sanksi sosial.

Sedangkan sanksi materialnya bisa diwujudkan dalam bentuk mewajibkan para legislator itu mengembalikan seluruh biaya perjalanan dinas yang digunakan pergi pulang Jeneponto- Manado. Itu jika para anggota dewan tersebut punya rasa malu dan tanggungjawab. (jumadi mappanganro)

Makassar, 30 Juni 2010
Catatan tulisan di atas juga terbit di www.kompasiona.com. Sumber bacaan: www.tribun-timur.com, www.tribun- manado.co.id, dan tribun timur edisi cetak 30 Juni 2010