Makassar, Tribun - Anggota Komisi Informasi Publik Daerah (KIPD) Sulawesi Selatan yang saat ini masih tahap seleksi diharapkan tak homogen. Komisioner yang terpilih nantinya diharapkan mewakili beberapa unsur kompetensi sesuai kerja-kerja KIPD.
Beberapa unsur dimaksud di antaranya ada representasi ahli manajemen data dan informasi, praktisi keuangan negara, praktisi hukum yang berpengalaman dalam hal mediasi, dan memiliki kompetensi yang di bidang pelayanan publik.
Hal itu disampaikan Agus, aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW), saat berbicara pada Diskusi Publik di Hotel Denpasar, Jl Jasper, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Rabu (8/12/2010).
"Kalau para komisioner itu berlatarbelakang sama (homogen), maka kinerja KIPD bakal sulit maksimal," ujar Agus.
Diskusi yang mengangkat tema Menggagas Komisi Informasi Publik Daerah yang Baik dan Berkualitas ini digelar Lembaga Pendidikan Rakyat Antikorupsi (PeRAK) Institute bekerja sama dengan ICW.
Selain Agus, diskusi ini menghadirkan Ketua Seleksi KIPD Sulsel Prof Dr Sadly dan Ketua KIP Syamsul. Diskusi dipandu Koordinator Forum Informasi dan Komunikasi (FIK) Organisasi Non Pemerintah (Ornop) Sulawesi Selatan Khudri Arsyad.
Informasi dari Prof Sadly, pihaknya telah melakukan serangkaian seleksi. Hingga kemarin, sudah terjaring 38 nama calon dari awalnya lebih 100 calon yang mendaftar. Ke-38 nama ini memiliki latarbelakang beragam, ada PNS aktif, pensiunan PNS, akademisi, organisasi masyarakat sipil (OMS), dan lain-lain.
"Ke-38 nama mereka telah kami umumkan melalui media massa dan kami masih menunggu jika ada masyarakat yang komplain atau mengetahui bahwa yang bersangkutan tak layak karena rekam jejaknya buruk," ujar Sadly yang juga Guru Besar FISIP Universitas Hasanuddin ini.
Ke-38 calon itu masih akan mengikuti seleksi pada Desember ini. Dari hasil seleksi itu, akan dipilih 15 calon terbaik sesuai komposisi yang diatur UU yakni ada mewakili unsur pemerintah dan swasta. Ke-15 nama itu selanjutnya akan diserahkan ke DPRD Sulsel untuk dipilih lagi hingga menjadi lima calon.
"Kelima calon komisioner itulah yang akan dilantik Gubernur Sulsel. Kita berharap 2011 mendatang, sudah ada nama-nama mereka yang definitif sebagai komisioner KIPD Sulsel," papar Sadly.
Sadly mengakui proses seleksi komisioner KIPD Sulsel berjalan lambat. Karena sedianya sejak September lalu, sudah ada nama komisioner terpilih. Salah satunya sebab keterlambatan itu karena masalah administrasi dan dana yang tak ada. "Kami masih kerja bakti. Sama sekali belum ada anggarannya," ungkapnya. (jumadi mappanganro)
Catatan: Tulisan di atas terbit di Tribun Timur edisi Kamis, 9 Desember 2010
Beberapa unsur dimaksud di antaranya ada representasi ahli manajemen data dan informasi, praktisi keuangan negara, praktisi hukum yang berpengalaman dalam hal mediasi, dan memiliki kompetensi yang di bidang pelayanan publik.
Hal itu disampaikan Agus, aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW), saat berbicara pada Diskusi Publik di Hotel Denpasar, Jl Jasper, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Rabu (8/12/2010).
"Kalau para komisioner itu berlatarbelakang sama (homogen), maka kinerja KIPD bakal sulit maksimal," ujar Agus.
Diskusi yang mengangkat tema Menggagas Komisi Informasi Publik Daerah yang Baik dan Berkualitas ini digelar Lembaga Pendidikan Rakyat Antikorupsi (PeRAK) Institute bekerja sama dengan ICW.
Selain Agus, diskusi ini menghadirkan Ketua Seleksi KIPD Sulsel Prof Dr Sadly dan Ketua KIP Syamsul. Diskusi dipandu Koordinator Forum Informasi dan Komunikasi (FIK) Organisasi Non Pemerintah (Ornop) Sulawesi Selatan Khudri Arsyad.
Informasi dari Prof Sadly, pihaknya telah melakukan serangkaian seleksi. Hingga kemarin, sudah terjaring 38 nama calon dari awalnya lebih 100 calon yang mendaftar. Ke-38 nama ini memiliki latarbelakang beragam, ada PNS aktif, pensiunan PNS, akademisi, organisasi masyarakat sipil (OMS), dan lain-lain.
"Ke-38 nama mereka telah kami umumkan melalui media massa dan kami masih menunggu jika ada masyarakat yang komplain atau mengetahui bahwa yang bersangkutan tak layak karena rekam jejaknya buruk," ujar Sadly yang juga Guru Besar FISIP Universitas Hasanuddin ini.
Ke-38 calon itu masih akan mengikuti seleksi pada Desember ini. Dari hasil seleksi itu, akan dipilih 15 calon terbaik sesuai komposisi yang diatur UU yakni ada mewakili unsur pemerintah dan swasta. Ke-15 nama itu selanjutnya akan diserahkan ke DPRD Sulsel untuk dipilih lagi hingga menjadi lima calon.
"Kelima calon komisioner itulah yang akan dilantik Gubernur Sulsel. Kita berharap 2011 mendatang, sudah ada nama-nama mereka yang definitif sebagai komisioner KIPD Sulsel," papar Sadly.
Sadly mengakui proses seleksi komisioner KIPD Sulsel berjalan lambat. Karena sedianya sejak September lalu, sudah ada nama komisioner terpilih. Salah satunya sebab keterlambatan itu karena masalah administrasi dan dana yang tak ada. "Kami masih kerja bakti. Sama sekali belum ada anggarannya," ungkapnya. (jumadi mappanganro)
Catatan: Tulisan di atas terbit di Tribun Timur edisi Kamis, 9 Desember 2010
Komentar
Posting Komentar