Makassar, Tribun - Komite Perjuangan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) Sulsel meminta umat Islam mengutamakan memilih kandidat bupati yang pro penegakan syariat Islam di daerahnya.
Selain itu, pemimpin yang akan dipilih hendaknya memiliki track record yang bersih dari korupsi dan berkarakter amanah (terpercaya), shiddiq (jujur), tabligh (menasehati) dan fatona (cerdas).
Demikian antara lain rekomendasi yang diputuskan pada Kongres Umat Islam IV di Islamic Centre, Pangkep, Senin (08/02/10). Rekomendasi tersebut dinilai penting peserta kongres, menyusul sebentar lagi beberapa kabupaten di Sulsel akan menggelar pilkada.
Kongres itu juga mengimbau kepada para mubaligh, ulama, tokoh masyarakat, organisasi dakwah, lembga pendidikan, serta organisasi sosial politik Islam untuk merapatkan shaf menjaga ukhuwah dan semakin gigih mensosialisasikan penegakan syariat Islam di masyarakat.
Kongres yang dibuka Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI Nazaruddin Umar itu juga mendesak pemerintah dalam pemberantasan korupsi agar menerapkan sistem pembuktian terbalik. Kepada aparat penegak hukum diminta bertindak jujur, adil, dan bertanggungjawab dalam memberantas para koruptor, dan mafia hukum.(jum/bie)
Amin Syam Dapat Penghargaan
PADA kongres tersebut juga merekomendasikan pemberian piagam penghargaan sebagai Tokoh Penegak Syariat Islam kepada para Deklarator KPPSI Sulsel yakni Ketua MUI Sulsel AGH M Sanusi Baco, mantan Rektor UMI Prof Dr Abdurrahman A Basalamah (alm), dan mantan Ketua PW Muhammadiyah Sulsel KH Djamaluddin Amien.
Selain itu, KPPSI juga memutuskan akan memberikan piagam penghargaan sebagai Umara Tathbiqus Syariah kepada gubernur dan bupati yang telah menerapkan peraturan daerah bernuansa amar makruf nahi mungkar di saat pemerintahannya. Umara itu adalah mantan Gubernur Sulsel Mayjen TNI (Purn) M Amin Syam, mantan Bupati Bulukumba Andi Patabai Pabokori, mantan Bupati Pangkep Syafruddin Nur (alm).(jum/bie)
Sumber: Tribun Timur edisi Selasa, 9 Februari 2010
Komentar
Posting Komentar