Struktur KPPSI Berubah

Pangkep, Tribun - Agenda pemilihan Ketua Tanfiziah Komite Persiapan Penegakan syariat Islam (KPPSI) Sulawesi Selatan (Sulsel) yang sedianya dilaksanakan, Minggu (7/2) malam, di Pangkep, batal dilaksanakan.

Hingga pukul 24.00 wita, peserta Kongres Umat Islam (KUI) Ke-4 ini masih berkutat di sidang-sidang komisi. Pemilihan ketua diperkirakan menggunakan sistem formatur.
Yang mengemuka pada sidang komisi adalah perubahan struktur di tubuh KPPSI dengan hadirnya struktur baru yang dewan syariah dan amir majelis. Selain itu, Laskar Jundullah yang sebelumnya dihapus juga akan dihidupkan kembali.


Panitia Pelaksana KU Ke-4, Irfan Yahya, mengatakan, sidang-sidang komisi berlangsung alot. Namun diperkirakan Ketua KPPSI saat ini, Abd Aziz Qahhar Mudzakkar, kemungkinan akan ditunjuk menjadi formatur tunggal yang selanjutnya menentukan pengurus baru, termasuk ketua tanfidz.

"Dari komisi A yang dipimpin Pak Aswar Hasan sepakat mengusulkan Ustad Aziz sebagai formatur tunggal. Usulan ini hampir pasti diakomodir," kata Irfan.


Aziz yang juga anggota DPD RI memimpin KPPSI sejak organisasi ini berdiri pada tahun 2000 lalu. Namun informasi yang beredar di arena kongres, putra tokoh pejuang asal Luwu, Abd Qahhar Mudzakkar ini akan menempati posisi Amir Majelis KPPSI.

Perubahan Nama

Menurut Irfan, pada sesi tanggapan hampir semua komite daerah masih mengharapkan Ustad Azis tetap menjadi sebagai ketua lajnah tanfidziah. Selain itu komite daerah ini juga sempat mengusulkan nama KPPSI berubah menjadi Komite Penerapan Syariat Islam disingkat KPSI.

Tak ada lagi kata persiapan penegakan. Namun usulan tersebut masih menimbuljan perbebatan hingga kemudian disepakati KPPSI tetap dipakai namun kata persipana diganti menjadi perjuangan.

"Ada banyak masukan yang masuk dan semuanya kita tampung untuk dibahas bersama. Meski ketua tanfidz belum terpilih namun kita menilai agenda kongres tetap berlangsung lancar," kata Irfan

Lebih Ramai
Sementara itu, suasana Kota Pangakejene terbilang ramai dalam dua hari terakhir di ajang KUI IV ini. Sementara sejumlah warung malam yang berada di tepi jalan dipadati peserta kongres, terutama pada malam hari.

Sejumlah peserta mengaku mencari suasana lain karena panitia sudah menyiapkan konsumsi di arena kongres di Islamic Center, Pangkep.

"Makanan atau konsumsi yang disediakan panitia di sini sangat cukup. Tapi kami mau mencoba menu khas di daerah ini, terutama bandeng bakar dan sop saudaranya," kata salah seorang peserta dari Bulukumba.

Acara pembukaan Sabtu lalu dihadiri sejumlah pejabat termasuk beberapa pejabat dari pusat seperti Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Prof Dr Nasrudin Umar MA yang mewakili menteri agama serta dua pejabat eselon I Kementerian Hukum dan HAM yakni Prof Dr Ramli Hutabarat (staf ahli)dan Dr Aidir Amin Daud (Dirjen Administrasi Hukum Umum) yang mewakili Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar.

Istri mantan Bupati Pangkep, almarhum Syafrudin Nur, Nurul Jaman, juga hadir. Syafrudin juga menjabat Ketua Panitia Lokal KUI IV. Namun dia lebih dulu dipanggil Sang Khalik sebelum kongres dilaksanakan.


Penghargaan

Sementara itu, Aswar Hasan yang juga ketua steering committee kongres, mengatakan, pembahasan terkait rekomendasi tentang perlu tidaknya memberi penghargaan kepada sejumlah tokoh yang dianggap berjasa melahirkan perda syariah dan para deklarator KPPSI, juga berlangsong alot.

Sesuai usulan komisi A yang diketuainya, merekomendasikan agar tokoh-tokoh yang dianggap berjasa lahirnya perda-perda amar makruf nahi mugkar seperti mantan Bupati Bulukumba Patabai Pabokori, mantan Bupati Pangkep almarhum Syafruddin Nur, mantan Gubernur Sulsel Amin Syam, dan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin diberi penghargaan.

"Terhadap para deklator terbentuknya KPPSI yakni mantan Ketua NU Sulsel KH Sanusi Baco, mantan Ketua PW Muhammadiyah Sulsel KH Djamaluddin Amien, dan mantan Rektor UMI almarhum Prof Dr Abdurrahman A Basalamah, komisi A juga merekomendasikan agar mereka diberi penghargaan serupa," kata Aswar melalui ponsel, dini hari tadi.

Penutupan
Informasi dari Irfan menyebutkan, kongres tersebut rencananya akan ditutup, pagi ini oleh Ketua DPRD Sulsel Moch Roem. Hingga penutupan, diperkirakan struktur kepengurusan belum bisa dibentuk.

"Masih ada beberapa pertemuan untuk membentuk kepengurusan. Ini akan digodok di Makassar dengan lebih dahulu meminta masukan dari pimpinan ormas Islam sebagai stake holder KPPSI.(jum/bie)

Sumber: Tribun Timur edisi Senin 8 Februari 2010

Komentar