Perlu Audit Realisasi GNRHL di Sulawesi Selatan


Catatan dari Dialog Lingkungan Hidup

Audit lapangan terhadap realisasi Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) di Sulawesi Selatan (Sulsel) sangat perlu dilakukan. Tidak sekadar audit administrasi saja seperti selama ini.

Hal ini dikarenakan adanya kecurigaan realisasi anggaran yang digunakan untuk GNRHL di Sulsel itu tak sesuai antara laporan administrasi pelaksana GNRHL dengan fakta di lapangan.

Hal ini mengemuka pada Dialog Lingkungan Hidup Awal Tahun di Warkop Cappo, Jalan Sultan Alauddin, Makassar, Kamis (21/01/2010). Dialog ini digelar JURnaL Celebes.

Menghadirkan pembicara Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sumapapua) pada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Ridwan D Tamin MS (R) dan Kepala Badan PLH Kota Makassar Kusaiyyeng, Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Pemprov Sulsel Theodorus, dan Direktur JURnaL Celebes Mustam Arief.

Kecurigaan tersebut, menurut Mustam, berangkat dari data luas hutan di Sulsel yang tidak jelas. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No 434 Tahun 2009 tercatat luas hutan Sulsel mencapai 2.725.796 ha.

Sementara data dengan rujukan Dinas Kehutanan Sulsel sejak 2006-2007 luas hutan di Sulsel tercatat 2.121.948 ha. Jika dibanding data 2009, maka mestinya data 2008, asumsinya ada perluasan kawasan hutan di daerah ini.

Tetapi kemudian sesuai data Bidang Pengawasan dan Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Sulsel, diperoleh informasi bahwa laju kerusakan hutan mencapai 10,6 persen pada 2007. Sementara pada 2008 kerusakannya mencapao 30,6 persen.Itu berarti selama 2008, hutan Sulsel seharusnya berkurang 763.901 ha.

"Dengan demikian, meskipun bertambah 603.849 ha, masih ada seslisih pengurangan seluasa 160.052 ha. Berarti luas hutan Sulsel saat ini seharusnya sisa 1.961.896 ha," ungkap Mustam.

Artinya hingga 2009, data tentang kehutanan masih belum akurat. Lahan kritis di Sulsel dirilis 2009 (data 2008) tercatat 682.784,29 ha. Padahal, mulai 2009 setiap tahun Pemerintah Sulsel merehabilitasi lewat program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakar 20 ribu ha dengan dana Rp 2,5 miliar dari APBN dan dana pendamping Pemprov Sulsel.

Pada 2007 pula, Pemprov Sulsel dalam kegiatan penanaman serentak di Indonesia dan gerakan perempuan tanam dan pelihara pohon dilaporkabn telah menanam 2,4 juta pohon. Lalu pada tahun 2008, realisasi GNRHL di Sulsel dilaporkan sebanyak 20 ribu ha dengan anggaran Rp 3,8 miliar.

"Persoalannya, hingga 2009, masyarakat tidak memperoleh informasi atau data ril tentang transparan. Di mana jutaan dan puluhan ribu hektar yang sudah ditanami?" jelas Mustam. (jumadi mappanganro)



Keterangan foto: (dari kiri ke kanan)Asmar Exwar (moderator), Kepala Badan PLH Kota Makassar Kusaiyyeng, Kepala PPLH Regional Sumapapua KLH Ridwan D Tamin MS (R), Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Pemprov Sulsel Theodorus, dan Direktur JURnaL Celebes Mustam Arief.

Catatan: Sumber: Tribun Timur, edisi Jumat 22 Januari 2010

Komentar