Persiapkan Dialog Masyarakat Adat


SEJAK sepekan terakhir Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) Sirajuddin terlihat sibuk. Pasalnya, ia dan rekannya sedang mempersiapkan pelaksanaan dialog publik dalam rangka Perayaan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara (HKMAN) ke-11.

Namun tempat dan tanggal pasti pelaksanaan acaranya belum belum bisa dipastikan panitia. Berhubung masih akan disesuaikan dengan kesempatan para pembicara yang akan diundang pada dialog tersebut.

"Tapi kami upayakan paling lambat pekan depan, acaranya sudah bisa digelar. Gedung mana nantinya, masih kami cari. Yang pastinya tempatnya di Makassar," tutur Sirajuddin yang ditemui di Sekretariat AMAN Wilayah Sulsel, Kompleks Maizonet, Makassar, Rabu (17/3/2010).

Dialog ini mengundang para aktivis organisasi masyarakat sipil (OMS), perwakilan komunitas-komunitas adat di Sulsel, akademisi, budayawan, seniman, pemerintah, dan legislatif, serta jurnalis.

Salah satu agenda yang akan dibahas dan didorong dari diskusi ini di antaranya adalah deklarasi hak-hak masyarakat adat di Indonesia dengan segera mengagendakan dan membahas RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat oleh DPR dan Pemerintah dengan mengacu pada UNDRIP.

Pasalnya, diberlakukan CAFTA dan kebijakan-kebijakan lain yang bersifat bebas di Indonesia akan semakin mengancam kehidupan masyarakat secara umum, terutama masyarakat adat, baik dalam hal ekonomi, sosial, maupun budaya.

"Keluaran dari kegiatan ini di antaranya diharapkan masyarakat adat di Sulsel memahami hak-haknya terutama soal hak pengelolaan sumber daya alam dan terselenggaranya aksi-aksi kolektif yang terorganisir dan aman di berbagai wilayah basis-basis anggota AMAN," jelasnya. (jumadi mappanganro)

Catatan: Tulisan di atas terbit di Tribun Timur edisi Jumat, 19 Maret 2010

Komentar