Makassar, Tribun - Kongres IV Umat Islam Sulawesi Selatan (Sulsel) dipastikan akan dibuka Sabtu (6/2). Menteri Agama RI Suryadharma Ali diagendakan membuka kongres tersebut yang dipusatkan Gedung Islamic Centre, Kabupaten Pangkep.
Kepastian pelaksanaan itu disampaikan Sekretaris Steering Committee (Panitia Pengarah) Panitia Kongres IV Umat Islam Sulsel M Sirajuddin di Makassar, Selasa (2/2/2010).
"Kepastian pembukaan kongres ini diputuskan setelah ada kesepakatan antara panitia kongres dan Muspida Pangkep, kemarin (Senin)," ujar Sirajuddin.
Sebelumnya, pelaksanaan kongres tersebut sempat beberapa kali tertunda. Rencana awal, kongres diagendakan akhir 2009 lalu.
Sirajuddin merasa perlu menyampaikan penegasan waktu pelaksanaan kongres tersebut setelah banyak kader Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) Sulsel dari berbagai daerah yang menanyakan kembali pelaksanaan kongres, menyusul meninggalnya Bupati Pangkep Syafruddi Nur yang juga ketua panitia lokal kongres.
Sirajuddin menambahkan, pelaksanaan kongres tersebut akan berlangsung selama tiga hari atau 6-8 Februari 2010. Sejumlah tokoh nasional maupun lokal telah menyatakan kesediaannya hadir.
Selain Suryadharma, beberapa tokoh yang akan hadir di antaranya Menteri Hukum dan HAM RI Patrialis Akbar dan rombongan dan mantan anggota DPR RI yang juga Ketua Umum BKPRMI Mukhtar Ngabalin.
"Insya Allah sejumlah pimpinan ormas Islam di Sulsel juga akan hadir di kongres nanti. Kita juga mengundang tokoh-tokoh lainnya yang memang punya komitmen pada penegakan syariat Islam (SI)," ujar Sirajuddin. (jum)
Bakal Didorong Otonomi Khusus
Salah satu yang bakal mengemuka pada kongres tersebut adalah adanya desakan menjadikan Sulsel sebagai daerah otonomi khusus (otsus) yang dibolehkan menerapkan syariat Islam bagi pemeluknya.
Wacana itu juga sempat mencuat seminar yang telah digelar KPPSI Sulsel di Makassar, 24 Oktober 2009 lalu. Seminar dengan tema Penegakan Syariat Islam Mewujudkan Rahmatan Lil'alamin dalam NKRI itu merupakan rangkaian pra kongres, 24 Oktober lalu.
Pada seminar itu mengemuka bahwa tuntutan otsus tak ubahnya pemberlakuan otsus yang diberikan pemerintah pusat kepada rakyat Nangro Aceh Darussalam. Tuntutan otsus tersebut dianggap masih sesuai konstitusi NKRI.
"Bagi kami di KPPSI, penegakan SI harus tetap diperjuangkan secara struktural dalam tataran politik dan regulasi, namun tetap disinergikan secara kultural dalam tataran pendidikan dan dakwah," papar Sirajuddin yang juga mantan aktivis mahasiswa Yogyakarta ini. (jum)
Akan Hadir
- Menteri Agama Suryadharma Ali
- Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar
- Para pimpinan Ormas Islam se-Sulsel
- Muspida Sulsel dan Pangkep
Catatan: Tulisan di atas terbit di Tribun Timur edisi 3 Februari 2010
Kepastian pelaksanaan itu disampaikan Sekretaris Steering Committee (Panitia Pengarah) Panitia Kongres IV Umat Islam Sulsel M Sirajuddin di Makassar, Selasa (2/2/2010).
"Kepastian pembukaan kongres ini diputuskan setelah ada kesepakatan antara panitia kongres dan Muspida Pangkep, kemarin (Senin)," ujar Sirajuddin.
Sebelumnya, pelaksanaan kongres tersebut sempat beberapa kali tertunda. Rencana awal, kongres diagendakan akhir 2009 lalu.
Sirajuddin merasa perlu menyampaikan penegasan waktu pelaksanaan kongres tersebut setelah banyak kader Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) Sulsel dari berbagai daerah yang menanyakan kembali pelaksanaan kongres, menyusul meninggalnya Bupati Pangkep Syafruddi Nur yang juga ketua panitia lokal kongres.
Sirajuddin menambahkan, pelaksanaan kongres tersebut akan berlangsung selama tiga hari atau 6-8 Februari 2010. Sejumlah tokoh nasional maupun lokal telah menyatakan kesediaannya hadir.
Selain Suryadharma, beberapa tokoh yang akan hadir di antaranya Menteri Hukum dan HAM RI Patrialis Akbar dan rombongan dan mantan anggota DPR RI yang juga Ketua Umum BKPRMI Mukhtar Ngabalin.
"Insya Allah sejumlah pimpinan ormas Islam di Sulsel juga akan hadir di kongres nanti. Kita juga mengundang tokoh-tokoh lainnya yang memang punya komitmen pada penegakan syariat Islam (SI)," ujar Sirajuddin. (jum)
Bakal Didorong Otonomi Khusus
Salah satu yang bakal mengemuka pada kongres tersebut adalah adanya desakan menjadikan Sulsel sebagai daerah otonomi khusus (otsus) yang dibolehkan menerapkan syariat Islam bagi pemeluknya.
Wacana itu juga sempat mencuat seminar yang telah digelar KPPSI Sulsel di Makassar, 24 Oktober 2009 lalu. Seminar dengan tema Penegakan Syariat Islam Mewujudkan Rahmatan Lil'alamin dalam NKRI itu merupakan rangkaian pra kongres, 24 Oktober lalu.
Pada seminar itu mengemuka bahwa tuntutan otsus tak ubahnya pemberlakuan otsus yang diberikan pemerintah pusat kepada rakyat Nangro Aceh Darussalam. Tuntutan otsus tersebut dianggap masih sesuai konstitusi NKRI.
"Bagi kami di KPPSI, penegakan SI harus tetap diperjuangkan secara struktural dalam tataran politik dan regulasi, namun tetap disinergikan secara kultural dalam tataran pendidikan dan dakwah," papar Sirajuddin yang juga mantan aktivis mahasiswa Yogyakarta ini. (jum)
Akan Hadir
- Menteri Agama Suryadharma Ali
- Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar
- Para pimpinan Ormas Islam se-Sulsel
- Muspida Sulsel dan Pangkep
Catatan: Tulisan di atas terbit di Tribun Timur edisi 3 Februari 2010
Komentar
Posting Komentar