DISKUSI - Irwan Muin, pengurus KuPAS yang juga pengacara ini, memandu Diskusi Terbatas Hasil Rumusan Masyarakat dengan Pemangku Kepentingan yang digelar di Hotel Grand Palace, Jl Tentara Pelajar, Makassar, Kamis (11/3/2010).
PEMERINTAH Kota Makassar didesak menambah dokter-dokter ahli di seluruh puskesmas, termasuk puskesmas pembantu (pustu), yang ada di 14 kecamatan di Kota Makassar.
Pasalnya, keberadaan dokter ahli di puskesmas dinilai sangat minim, khususnya untuk dokter spesialis anak, spesialis kandungan, spesialis penyakit dalam, spesialis THT, dan spesialis paru. Bahkan ada beberapa puskesmas tak ada dokter ahlinya.
Padahal dokter ahli tersebut sangat dibutuhkan jasanya oleh masyarakat, khususnya warga yang tergolong miskin yang tak mampu ke dokter spesialis yang membuka praktek pribadi atau ke rumah sakit dengan alasan tak cukup dana.
Hal tersebut antara lain mengemuka pada Diskusi Terbatas Hasil Rumusan Masyarakat dengan Pemangku Kepentingan yang digelar di Hotel Grand Palace, Jl Tentara Pelajar, Makassar, Kamis (11/3/2010). Diskusi terbatas ini digelar Koalisi untuk Pemberdayaan Masyarakat Sipil (KuPAS) bekerja sama dengan Ford Foundation dan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.
Diskusi tersebut dihadiri puluhan peserta yang terdiri atas perwakilan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Sipil (Formasi) Makassar dari 14 kecamatan se-Kota Makassar dan wakil dari sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemkot Makassar, bappeda, dan DPRD Kota Makassar.
"Kami berharap jumlah dokter ahli tersebut merata di semua puskesmas yang ada di Makassar. Jika hal ini terpenuhi, maka warga lebih memilih berobat di tingkat puskesmas daripada ke rumah sakit. Selama ini banyak langsung berobat ke rumah sakit, karena menganggap puskesmas kurang dokter ahlinya," tutur salah seorang peserta disksusi tersebut.
Sementara itu, menurut project leader program tersebu, Rusdi Idrus, diskusi terbatas yang digelarnya itu dimaksudkan antara lain untuk memberikan masukan atau gambaran umum kegiatan prioritas masyarakat kepada TKPKD, SPKD, bappeda, dan DPRD Kota Makassar.
"Selain itu, kita berharap, dari kegiatan ini terakomodasi usulan program masyarakat ke dalam Musrembang Kota Makassar," jelas Rusdi, kemarin. (jumadi mappanganro)
Catatan: Tulisan di atas terbit di Tribun Timur edisi Jumat, 12 Maret 2010
Komentar
Posting Komentar