RIBUAN buruh, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), mahasiswa, dan jurnalis mengagendakan menggelar aksi massa selama tiga hari berturut-turut pada 1,2, dan 3 Mei mendatang.
Pada 1 Mei akan digelar aksi memperingati Hari Buruh Internasional. Pada 2 Mei, akan diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Sementara pada 3 Mei merupakan Hari Pers Internasional.
Hal tersebut mengemuka dari diskusi yang dilakukan lebih 20-an aktivis dari sejumlah organ buruh, LSM, dan jurnalis di di Kampus LPTV Indonesia, Jl AP Pettarani, Makassar, Rabu (14/4/2010) sore hingga malam.
Rapat ini membicarakan prakondisi aksi akbar tersebut. Mereka yang hadir di antaranya Ketua AJI Makassar, Mardiana Rusli, Koordinator Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi Upi Asmaradhana, dan Ketua Gabungan Serikat Buruh Nusantara (GSBN) Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Arsony.
Turut hadir Ketua Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia (FSPBI) Muhtar Guntur, Irham dari LBH Makassar, mantan Ketua Walhi Sulsel Taufik Kasamin, Ketua Walhi Sulsel Zulkarnaen Yusuf, Ketua PRD Sulsel M Anshar, dan Rinto dari Pengurus Komite Perjuangan Rakyat Miskin (KPRM).
Juga turut hadir beberapa perwakilan aktivis dari FMN Makassar, Forum Isu-Isu Strategis (FOSIS) UMI, BEM FBS UNM, Perhimpunan Rakyat Pekerja, Front Mahasiswa Demokratik, Front Mahasiswa Nasional (FMN), IJTI, dan Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulsel.
Pada diskusi yang berlangsung hangat itu mencuat bahwa saat ini pemerintah pusat dan daerah masih dinilai kurang berpihak kepada petani kakao menyusul keluarnya peraturan menteri keuangan terkait naiknya bea keluar/ekspor kakao.
Topik lain yang dibahas di antaranya adalah sistem tenaga kontrak yang dinilai sangat tidak berpihak ke pekerja, adanya kecenderungan pemberangusan serikat pekerja (union bustin) di banyak perusahaan di Indonesia, termasuk di perusahaan media massa.
Upah buruh, termasuk upah sebagian besar jurnalis di Makassar, yang dinilai masih sangat jauh dari ukuran kesejahteraan, serta masih banyaknya pungutan-pungutan siluman yang menimpa perusahaan, termasuk topik yang dibicarakan pada diskusi tersebut.
"Pungutan-pungutan liar yang dialami pemilik perusahaan yang dilakukan aparat keamanan itu kemudian membuat banyak perusahaan mengurangi upah pekerjanya. Dampak lain, investor ragu masuk. Hal ini berdampak masih banyaknya pengangguran," papar Anshar yang juga Ketua PRD Sulsel ini.
Selain masalah di atas, kasus kekerasan dan kriminalisasi jurnalis dan aktivis LSM, konflik agraria yang masih banyak terjadi di Sulsel, juga ikut dibicarakan. Para peserta umumnya masih prihatin karena pemerintah masih setengah hati menemukan solusi terhadap berbagai masalah di atas.
Hal itulah yang mendorong para aktivis tersebut berencana menggelar aksi massa guna menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah pada 1, 2, dan 3 Mei mendatang. (jumadi mappanganro)
Komentar
Posting Komentar