KuPAS Gelar Lokakarya


KEPALA Dinas Sosial Kota Makassar Ibrahim Saleh mengatakan, Pemerintah Kota Makassar akan mempebarui data penerima asuransi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) tahun 2011. Ini dilakukan untuk mengakomodir warga Kota Makassar yang selama ini belum menerima jamkesmas, namun berhak menerimanya.


Kebijakan memperbarui data tersebut sebagai bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan. Selain itu, dinas sosial juga menyediakan bantuan usaha mikro untuk kelompok usaha bersama. Bagi yang berminat bisa mengajukan permohonannya ke dinas sosial.

Hal itu disampaikan Ibrahim pada Lokakarya Perencanaan Indikator Lokal dan Rencana Pembuatan Data Base Kemiskinan di Kota Makassar, Selasa (11/1/2011). Kegiatan ini digelar di Hotel Bumi Asih, Jl Dr Sam Ratulangi, Makassar. Lokakarya ini dilaksanakan Koalisi untuk Pemberdayaan Masyarakat Sipil ( KuPAS) bekerja sama dengan Pemkot Makassar dan Ford Foundation.

Lokakarya tersebut dihadiri sejumlah perwakilan warga Kota Makassar dan utusan Balai Pusat Statisk (BPS) Makassar, dan beberapa perwakilan satuan perangkat kerja daerah (SKPD) lingkup Pemkot Makassar. Kegiatan ini menghadirkan pembicara aktivis LSM Mulyadi Prayitno yang berbicara tentang Implementasi Program Pembangunan dan Strategi Audit Sosial.

Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah ( TKPKD ) Kota Makassar
Supomo Guntur yang juga Wakil Wali Kota Makassar juga sedianya tampil sebagai pembicara pada lokakarya tersebut. Namun ia berhalangan hadir.

Pada diskusi tersebut juga terungkap bahwa 14 indikator kemiskinan yang dikeluarkan BPS saat ini banyak menuai protes dari berbagai kalangan. Ini karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi lokal masing-masing-masing daerah, sehingga jika dilakukan pengkajian lebih dalam maka terjadi ketidakcocokan dengan konteks masyarakat saat ini.

Karena itu perlu memang ada indikator lokal kemiskinan berdasarkan daerah masing- masing yang dibuat oleh masyarakat miskin sendiri.

"Indikator yang dibuat masyarakat setempat itu bukan data tandingan, melainkan data indikator sandingan yang bisa menjadi pertimbangan pemerintah. Ini penting agar kebijakan pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan tepat sasaran," papar Prayitno yang beberapa hari lalu meluncurkan buku tentang audit sosialjavascript:void(0) program gratis Pemkot Makassar. (jumadi mappanganro)

Catatan: Tulisan di atas dimuat di Tribun Timur edisi Rabu, 12 Januari 2011.

Komentar