MAKASSAR, TRIBUN - Sejumlah aktivis organisasi masyarakat sipil (OMS) di Makassar membahas komposisi komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Sulawesi Selatan di Warkop 76, Toddopuli, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Selasa (15/2/2011) siang.
Para aktivis itu di antaranya Sekretaris Eksekutif JARI Mulyadi Prajitno, Direktur Pendidikan Rakyat Anti Korupsi (PeRAK) Institute Asram Jaya, Arung Mawardi dari Forum Informasi dan Komunikasi (FIK) Organisasi Non Pemerintah (Ornop) Sulawesi Selatan, dan Direktur Eksekutif Yayasan Esensi Baso Temmanengnga.
Mereka membahas hal itu menyusul beredar informasi bahwa komposisi KIP Sulsel nantinya bakal tak berimbang karena hanya terdiri kalangan akademisi dan politisi. Sedangkan dari kalangan OMS atau NGO dan pers, tak seorang pun yang diakomodir.
Awal Februari lalu, sebanyak 12 calon komisioner telah mengikuti uji kelayakan publik di DPRD Sulsel. Dari 12 calon itu, pekan ini rencananya diumumkan lima nama yang akan ditetapkan sebagai anggota KIP Sulsel periode 2011-2015.
Hasil penelusuran (tracking) rekam jejak yang dilakukan PeRAK Institute bahwa kelima calon komisioner yang menguat ditetapkan adalah Prof Jalaluddin Rahman (mantan anggota DPRD Sulsel dari PPP) dan Hidayat Nahwi Rasul yang pernah caleg dari Partai Golkar.
"Kedua orang ini dikenal sebagai politisi. Bukan kami meragukan independensinya, tapi mereka dikhawatirkan sulit menghindar dari intervensi partai," ujar Mulyadi.
Tiga nama lainnya yang juga menguat ditetapkan adalah Aswar Hasan (mantan Ketua KPID Sulsel/dosen Unhas), Rayudaswati (dosen UMI), dan Ramli Haeba yang juga mantan Ketua Panwas Pemilu Kota Makassar.
"Kalau komposisinya seperti ini, sangat tidak berimbang. Kami minta panitia seleksi yang memutuskan siapa komisioner KIP terpilih, agar lebih hati-hati dan rasional mempertimbangkan unsur keberimbangan," ujar Asram yang juga mantan aktivis mahasiswa UMI ini. (jumadi mappanganro)
Catatan: Tulisan di atas terbit di Tribun Timur edisi Rabu, 16 Februari 2011
Komentar
Posting Komentar