Makassar, Tribun - Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Patabai Pabokori mengungkapkan, banyak kepala sekolah (kepsek) di Sulsel terpaksa berutang agar tetap bisa membiaya operasional sekolahnya.
Parahnya, utang para kepsek itu berbunga. Hal itu dilakukan karena para kepsek itu mengaku umumnya belum menerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari kas daerah hingga kemarin.
Padahal, dana BOS dari pemerintah pusat ke kas daerah sudah dikirim sejak awal Januari lalu. Sesuai aturan, mestinya dana BOS itu sudah harus sampai ke rekening para kepsek paling lambat sepekan setelah kas daerah menerima dana dari pemerintah pusat.
"Tapi ternyata, kami mendapat laporan bahwa umumnya para kepsek itu belum menerima kiriman dana BOS dari kas daerah, " ujar Patabai yang menghubungi Tribun via telepon, Jumat (18/3/2011).
Patabai mengatakan, dari 23 kabupaten dan kota di Sulsel, baru delapan daerah yang dilaporkan telah menyalurkan dana BOS ke para kepsek di wilayahnya masing-masing. Kedelapan daerah itu adalah Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Parepare, Kabupaten Enrekang, Sidrap, Pinrang, Gowa, dan Selayar.
Menurutnya, keterlambatan pengucuran dana dari pemerintah pusat kepada para kepsek tersebut merupakan implikasi perubahan mekanisme pencairan dana BOS yang kini tak langsung lagi dari pusat ke rekening para kepsek, tetapi mesti mampir dulu di kas pemerintah kabupaten atau pemerintah kota.
"Dulu tidak ada masalah karena mekanismenya dari pemerintah pusat langsung ke rekening para kepsek. Makanya waktu ada pertemuan di Jakarta tentang perubahan mekanisme pencarian dana BOS tersebut, kami sempat protes karena dikhawatirkan berpotensi telat penyaluran dan bisa salah sasaran," jelas mantan Bupati Bulukumba dua periode ini.
Apalagi katanya, biasanya kas daerah pada awal-awal tahun yakni Januari hingga Maret selalu kurang. Sehingga bisa saja dana BOS yang dimanfaatkan bukan pada tempatnya.
Karena itu, ia meminta kas-kas daerah yang belum menyalurkan dana BOS ke para kepsek di wilayahnya segera dicairkan. Sebab jika masih telat, sekolah kesulitan beroperasi.
"Bahkan bisa saja mempengaruhi kesiapan ujian nasional di sekolah yang belum menerima dana BOS. Ke depan, kami akan meminta mekanisme penyaluran dana BOS melalui kas daerah dievaluasi lagi," katanya. (jumadi mappanganro)
Sudah Salurkan Dana BOS
Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Parepare, Kabupaten Enrekang, Sidrap, Pinrang, Gowa, dan Selayar.
Catatan: Tulisan di atas dimuat di Tribun Timur edisi Sabtu, 19 Maret 2011.
Parahnya, utang para kepsek itu berbunga. Hal itu dilakukan karena para kepsek itu mengaku umumnya belum menerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari kas daerah hingga kemarin.
Padahal, dana BOS dari pemerintah pusat ke kas daerah sudah dikirim sejak awal Januari lalu. Sesuai aturan, mestinya dana BOS itu sudah harus sampai ke rekening para kepsek paling lambat sepekan setelah kas daerah menerima dana dari pemerintah pusat.
"Tapi ternyata, kami mendapat laporan bahwa umumnya para kepsek itu belum menerima kiriman dana BOS dari kas daerah, " ujar Patabai yang menghubungi Tribun via telepon, Jumat (18/3/2011).
Patabai mengatakan, dari 23 kabupaten dan kota di Sulsel, baru delapan daerah yang dilaporkan telah menyalurkan dana BOS ke para kepsek di wilayahnya masing-masing. Kedelapan daerah itu adalah Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Parepare, Kabupaten Enrekang, Sidrap, Pinrang, Gowa, dan Selayar.
Menurutnya, keterlambatan pengucuran dana dari pemerintah pusat kepada para kepsek tersebut merupakan implikasi perubahan mekanisme pencairan dana BOS yang kini tak langsung lagi dari pusat ke rekening para kepsek, tetapi mesti mampir dulu di kas pemerintah kabupaten atau pemerintah kota.
"Dulu tidak ada masalah karena mekanismenya dari pemerintah pusat langsung ke rekening para kepsek. Makanya waktu ada pertemuan di Jakarta tentang perubahan mekanisme pencarian dana BOS tersebut, kami sempat protes karena dikhawatirkan berpotensi telat penyaluran dan bisa salah sasaran," jelas mantan Bupati Bulukumba dua periode ini.
Apalagi katanya, biasanya kas daerah pada awal-awal tahun yakni Januari hingga Maret selalu kurang. Sehingga bisa saja dana BOS yang dimanfaatkan bukan pada tempatnya.
Karena itu, ia meminta kas-kas daerah yang belum menyalurkan dana BOS ke para kepsek di wilayahnya segera dicairkan. Sebab jika masih telat, sekolah kesulitan beroperasi.
"Bahkan bisa saja mempengaruhi kesiapan ujian nasional di sekolah yang belum menerima dana BOS. Ke depan, kami akan meminta mekanisme penyaluran dana BOS melalui kas daerah dievaluasi lagi," katanya. (jumadi mappanganro)
Sudah Salurkan Dana BOS
Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Parepare, Kabupaten Enrekang, Sidrap, Pinrang, Gowa, dan Selayar.
Catatan: Tulisan di atas dimuat di Tribun Timur edisi Sabtu, 19 Maret 2011.
Komentar
Posting Komentar