Catatan dari Talkshow Bung Hatta Anti Corruption Award

MEWUJUDKAN pemerintahan yang baik dan bersih bukan hal mustahil dilakukan.Wali Kota Jogyakarta Herry Zudianto dan Wali Kota Solo Joko Widodo adalah kepala daerah yang masuk kategori bisa mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.     



Atas prestasinya itu, kedua tokoh ini kemudian mendapat penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) 2010. Hal itu mengemuka pada Talkshow Penerima Anugerah BHACA 2010 di Hotel Makassar Golden (HMG), Jalan Pasar Ikan, Makassar, Rabu (26/10/2011). Talkshow ini menghadirkan Herry Zudianto dan aktivis antikorupsi Teten Masduki sebagai pembicara. Acara digelar Yayasan Tahija yang didukung Tribun Timur. 

Sedianya talkshow tersebut juga menghadirkan Joko Widodo dan Prof Dr Saldi Isra, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas yang juga satu di antara penerima BHACA 2004 lalui. Namun kedua tokoh ini berhalangan hadir.
   
Pada acara ini, Herry berbagi tips dalam melakukan reformasi birokrasi selama dua periode menjabat Wali Kota Jogyakarta. Mau tahu apa yang dilakukannya? Ia secara berkala mengumumkan laporan keuangan di koran plus hasil audit tahun sebelumnya. Dengan demikian, warga Kota Jogyakarta bisa mengontrol penggunaan anggaran.
 
Atas terobosannya yang pro rakyat dan mengedepankan akuntabilitas itu, Herry memeroleh berbagai penghargaan. Di antaranya Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Tertinggi se-Indonesia dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (APBD 2009) dan peringkat pertama Indonesia Most Liveable City Index dari IAPK, 2010.
    
Ia juga mengubah pelayanan dinas perizinan dari pelayanan manual menjadi pelayanan dengan sistem online. Pada 2009 lalu, Pemkot Jogyakarta melakukan terobosan dengan memberikan insentif pemotongan pajak dan retribusi antara 25 persen-90 persen kepada investor yang mendirikan usaha baru. Terobosannya ini berhasil menaikkan nilai investasi di Jogyakarta setiap tahunnya.
    
Lalu untuk memberi perlindungannya terhadap usaha kecil dan menengah, kader Persyarikatan Muhammadiyah Jogyakarta ini menerbitkan Peraturan wali Kota (Perwal) 89/2009 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket di Kota Jogyakarta.
    
"Kepada aparat saya, saya selalu mengatakan untuk melakukan tiga hal yakni pertama mengutamakan pencapaian. Kedua, memudahkan pelayanan. Ketiga, mengutamakan kepentingan masyarakat. Saya juga selalu mengatakan bahwa saya adalah kepala pelayan masyarakat," ujar  Herry, satu di antara kepala daerah penerima Tokoh Pilihan Majalah Tempo 2008 lalu.
 
Dalam bidang pendidikan, berbagai terobosan juga dilakukannya. Di antaranya pada 2008 lalu mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 26 persen untuk program peningkatan akses, mutu, dan tata kelola akuntabilitas pendidikan.
 
Ia juga mengeluarkan kebijakan pencegahan korupsi di sekolah dengan pelarangan membicarakan pungutan dan uang gedung sekolah sebelum ujian masuk. Kebijakan tersebut dinilai mampu mencegah praktik sogok orangtua siswa menjelang penerimaan siswa baru.
 
Atas kebijakannya di bidang itu, Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono memberinya Penghargaan Sarya Lencana kepada Herry pada 2008.
 
"Menurut saya, komitmen kepala daerah atau pimpinan sangat menentukan apakah pemerintahan yang dinakhodainya itu berhasil atau gagal mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Pemkot Jogyakarta bisa melakukan itu karena memiliki wali kota seperti Pak Herry yang memang komitmen memberantas korupsi di pemerintahannya," respon Teten. (jumadi mappanganro)

Komentar