Laporan wartawan Tribun Timur Jumadi Mappanganro
MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Aktivis perempuan Zohra A Baso mengingatkan komisi pemilihan umum (KPU) dan jajarannya serta ketua-ketua partai politik untuk tidak mencoba ‘mempermainkan’ perolehan suara caleg dan calon DPD dari kaum perempuan di Sulsel.
“Yang saya maksud mempermainkan misalnya melakukan tindakan mengeleminir perolehan suara caleg dan calon DPD dari kaum perempuan yang memeroleh suara signifikan. Justru kita berharap suara caleg dan calon senator dari perempuan dikawal baik-baik,” tegas Zohra, Minggu (13/4/2014) sore.
Menurut Zohra, sekiranya ada caleg atau calon DPD perempuan yang perolehan suaranya sama dengan caleg dan calon DPD laki-laki, maka perempuanlah yang diprioritaskan duduk di parlemen.
“Desakan ini kami suarakan karena kami mendapat informasi beberapa di antara caleg perempuan yang maju pada pemilu kali ini khawatir suara mereka dikurangi untuk mempermulus caleg lain,” tambahnya.
Desakan tersebut, tambah pendiri Forum Pemerhati Masalah Perempuan (FPMP) Sulsel ini, juga sekaligus untuk mengingatkan komitmen penyelenggara pemilu dan parpol yang mendukung keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen.
Pesan senada disampaikan Sekretaris Eksekutif Jari Celebes Raya Mulyadi Prajitno. Menurutnya, caleg perempuan di Sulsel terancam tergusur karena parpol lebih peduli pada caleg laki-laki.
“Karena itu harus ada upaya nyata KPU memperjuangkan caleg perempuan yang memiliki suara signifikan untuk diproteksi dari kecurangan parpolnya ataupun lintas parpol,” tegas mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sulawesi Selatan ini.
Menurut Mulyadi, politik uang pada Pemilu 2014 ini makin massif. Panwas dan penyelenggara pemilu seakan tidak mampu berbuat banyak membendung politik uang. Ini berimplikasi demokrasi semakin tidak bermoral karena telah menghalalkan segala cara untuk menduduki kursi parlemen.
Perbuatan menghalalkan segala cara dimaksud contohnya adalah membayar pemilihnya, sebuah peristiwa politik yang tidak pantas dipertontonkan. Massifnya praktik ini berdampak semakin sulit membangun pemerintahan yang bebas korupsi dan peduli rakyat.
“Olehnya itu rakyat tidak bisa berharap banyak dari hasil pemilu tahun ini. Parpol peserta pemilu saling sikut, baik internal apalagi eksternal. Potensi kecurangan pun semakin terbuka dan kasat mata," tulisnya melalui BBM yang dikirim ke redaksi tribun-timur.com. (*)
(Sumber: www.tribun-timur.com, Minggu 13 April 2014)
Komentar
Posting Komentar